Oleh: Hukman Reni
Banyak orang terjebak melihat koperasi hanya pada "dinding"-nya yang mulai kusam atau "atap"-nya yang bocor di sana-sini. Mereka melihat manajemen yang lambat, rapat anggota tahunan yang sepi, atau skandal penggelapan dana di beberapa tempat, lalu dengan mudah menyimpulkan, rumah ini sudah usang.
Namun, mereka lupa memeriksa fondasi dan tulang belakangnya.
Sebuah rumah bisa diganti catnya, bisa diperbaiki atapnya, bahkan bisa dirombak interiornya. Tetapi jika tulang belakang strukturnya runtuh, maka runtuhlah seluruh bangunan itu. Koperasi, dalam desain awal Republik ini, bukanlah sekadar opsi bentuk badan usaha seperti PT atau CV. Ia adalah tulang belakang dari tubuh bernama Indonesia.
Mengapa rumah lama ini masih relevan? Dan apa sebenarnya tulang filosofis yang membuatnya tetap kokoh berdiri di dalam teks tertinggi hukum kita, Pasal 33 UUD 1945?
Akar filosofis paling mendalam dari koperasi adalah reposisi harkat manusia dalam ekonomi. Di dalam sistem kapitalisme murni, yang berdaulat adalah modal (kapital). Siapa yang memiliki saham terbesar, dialah yang menentukan arah, memegang kendali, dan berhak atas porsi terbesar dari kesejahteraan. Manusia di dalamnya baik pekerja maupun konsumen, hanya dihitung sebagai faktor produksi atau angka statistik pasar.
Koperasi membalik logika purba itu secara frontal.
Dalam rumah koperasi, yang berdaulat adalah manusia, bukan angka di rekening bank. Asas one man, one vote (satu orang, satu suara) adalah pengakuan filosofis yang sangat radikal pada masanya. Bahwa martabat seorang manusia tidak bisa dibeli atau didikte oleh seberapa besar modal yang ia setorkan. Koperasi mengumpulkan manusia untuk menguasai modal, sementara sistem seberang mengumpulkan modal untuk menguasai manusia.
Inilah "tulang" pertama yang membuatnya tidak akan pernah usang. Selama manusia masih memiliki kerinduan untuk dimanusiakan dalam lapangan ekonomi, selama mereka menolak direduksi menjadi sekadar alat peras keuntungan modal besar, maka selama itulah filosofi koperasi akan tetap relevan.
Secara idealis, mengapa para pendiri bangsa terutama Bung Hatta, begitu keras kepala mengunci klausul "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" ke dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945?
Sebab, mereka paham betul sebuah kebenaran pahit, bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah demokrasi abal-abal.
Apa gunanya rakyat memiliki hak suara yang sama di bilik pemilu setiap lima tahun sekali, jika setiap hari dalam hidupnya mereka harus tunduk pada diktator ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak? Kebebasan bersuara menjadi tidak ada artinya jika perut dan dapurnya disandera oleh monopoli segelintir orang.
Pasal 33 adalah jaminan idealis bahwa Republik ini didirikan bukan untuk melahirkan oligarki gaya baru. Klausul itu adalah perintah konstitusional yang sangat kuat bahwa kemakmuran harus mengalir secara struktural dari bawah ke atas, bukan menetes perlahan dari atas ke bawah (trickle-down effect) yang sering kali menguap sebelum sampai ke tingkat tapak. Membongkar atau mengabaikan Pasal 33 sama saja dengan meruntuhkan arsitektur keadilan sosial yang menjadi alasan mengapa Indonesia ini disepakati untuk berdiri.
Maka, ketika kita berbicara tentang "Koperasi Rumah Lama Harapan Baru," kita tidak sedang membicarakan sebuah romantisme masa lalu yang cengeng. Kita sedang membicarakan sebuah keharusan ideologis.
Rumah lama ini masih berdiri kokoh bukan karena ia dirawat dengan baik oleh para pemangku kebijakan, sering kali justru sebaliknya, ia dianaktirikan. Ia tetap tegak karena "tulang" filosofis dan idealis yang tertanam di dalamnya terbuat dari bahan yang tak bisa membusuk. Yaitu keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat.
Zaman boleh berubah, mode ekonomi bisa silih berganti, namun struktur tulang belakang ini tidak boleh bergeser satu senti pun.
Tugas kita sekarang bukan mencari rumah baru, melainkan menegakkan kembali tiang-tiang rumah lama ini agar siap menampung harapan-harapan baru yang mulai tumbuh di luar sana.