Oleh: Hukman Reni
Sejarah hubungan internasional sering memperlihatkan bahwa perang besar tidak selalu berakhir karena salah satu pihak menang mutlak.
Dalam banyak kasus, perang justru berhenti ketika para pelaku menyadari bahwa biaya untuk melanjutkannya jauh lebih mahal daripada manfaat yang mungkin diperoleh.
Itulah gambaran yang tampak dalam perkembangan terbaru hubungan Amerika Serikat dan Iran pada pertengahan Juni 2026 ketika kedua negara menyepakati sebuah nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan di sela KTT G7 di Prancis.
Dokumen tersebut memuat komitmen penghentian segera operasi militer, pembukaan kembali Selat Hormuz, pelonggaran sanksi secara bertahap, serta tenggat waktu enam puluh hari untuk merundingkan isu program nuklir Iran.
Bagi sebagian kalangan, kesepakatan ini merupakan kemenangan diplomasi. Namun bagi pengamat geopolitik, peristiwa tersebut lebih tepat dipahami sebagai rem darurat yang ditarik tepat sebelum kendaraan konflik meluncur ke jurang yang lebih dalam.
Perdamaian yang lahir dari rasa saling percaya biasanya memiliki fondasi yang kuat. Sebaliknya, perdamaian yang lahir dari rasa lelah sering kali hanya menjadi jeda sebelum persaingan memasuki bentuk baru.
Kesepakatan Iran dan Amerika Serikat tampaknya lebih dekat pada kategori kedua. Kedua negara menghentikan tembakan bukan karena permusuhan telah berakhir, melainkan karena mereka mulai menyadari keterbatasan masing-masing.
Bagi Iran, perang berkepanjangan mengancam stabilitas ekonomi yang sudah lama tertekan oleh sanksi internasional. Bagi Amerika Serikat, konflik yang terus meluas berpotensi menguras sumber daya militer dan politik pada saat Washington juga harus menghadapi berbagai tantangan global lain, terutama persaingan strategis dengan China di kawasan Indo-Pasifik.
Pada titik tertentu, perang tidak lagi menjadi instrumen yang menghasilkan keuntungan strategis. Ia berubah menjadi beban yang harus segera dihentikan.
Di pihak lain, kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh sekutu Amerika Serikat. Israel menunjukkan sikap yang jauh lebih hati-hati. Pemerintahan Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa Israel bukan bagian dari kesepakatan tersebut dan tidak merasa terikat oleh klausul yang berkaitan dengan Lebanon. Sikap ini menunjukkan bahwa walaupun Washington dan Teheran mencoba mengurangi ketegangan, dinamika keamanan kawasan Timur Tengah tetap menyimpan potensi eskalasi.
Dalam perspektif realisme, tindakan Israel dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan keamanan nasionalnya sendiri.
Teori realisme berangkat dari asumsi bahwa negara hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Tidak ada otoritas tertinggi yang mampu menjamin keselamatan semua pihak. Karena itu setiap negara pada akhirnya harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertahan hidup. Ketika sekutu dianggap tidak sepenuhnya dapat diandalkan, negara cenderung mengambil langkah unilateral untuk melindungi kepentingannya.
Di sinilah letak salah satu kelemahan utama nota kesepahaman tersebut. Walaupun Amerika Serikat dan Iran bersepakat menghentikan konfrontasi langsung, konflik yang melibatkan aktor proksi masih jauh dari selesai. Hezbollah di Lebanon, berbagai kelompok milisi di Irak, serta jaringan pengaruh Iran di kawasan tetap menjadi sumber ketidakpastian. Dengan kata lain, rem memang telah ditekan, tetapi mesin konflik belum benar-benar dimatikan.
Bagi negara-negara Eropa, perkembangan ini disambut dengan optimisme yang lebih besar. Mereka melihat peluang untuk memulihkan stabilitas energi dan perdagangan internasional yang sempat terganggu akibat meningkatnya ketegangan di Teluk Persia.
Selat Hormuz memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian global karena menjadi jalur utama distribusi minyak dan gas dunia. Setiap ancaman terhadap selat tersebut hampir selalu diikuti lonjakan harga energi internasional.
Dari sudut pandang liberal institusionalisme, langkah menuju negosiasi merupakan pilihan yang rasional. Teori ini beranggapan bahwa kerja sama internasional, lembaga multilateral, dan mekanisme pengawasan bersama mampu mengurangi risiko konflik.
Karena itu negara-negara Eropa menaruh harapan pada peran Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dalam mengawasi program nuklir Iran. Mereka percaya bahwa transparansi dan pengawasan dapat menciptakan ruang kepercayaan yang selama ini hilang.
Namun optimisme diplomatik tersebut tidak boleh menutupi kenyataan bahwa perang yang terjadi sepanjang awal 2026 meninggalkan konsekuensi yang tidak kecil. Ketika operasi militer besar diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap berbagai sasaran militer Iran, banyak pengamat memperkirakan bahwa tekanan udara intensif akan memaksa Teheran menyerah dalam waktu singkat. Kenyataannya tidak sesederhana itu.
Iran merupakan negara dengan wilayah geografis yang luas, topografi yang kompleks, dan sistem pertahanan yang dirancang untuk menghadapi serangan dari kekuatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, konsep perang asimetris menjadi relevan.
Perang asimetris terjadi ketika dua pihak yang bertikai memiliki kemampuan militer yang tidak seimbang. Pihak yang lebih lemah biasanya tidak mencoba menandingi lawan secara langsung. Sebaliknya mereka memanfaatkan kondisi geografis, fleksibilitas organisasi, serta strategi tidak konvensional untuk mengimbangi keunggulan lawan.
Strategi seperti ini telah lama menjadi bagian dari doktrin pertahanan Iran. Teheran tidak berusaha mengalahkan Amerika Serikat dalam pertempuran konvensional. Mereka memahami bahwa kemampuan udara dan laut Washington jauh lebih unggul.
Karena itu pendekatan yang dipilih adalah meningkatkan biaya yang harus ditanggung lawan. Ranjau laut, rudal pantai, kapal cepat, dan jaringan milisi regional menjadi instrumen untuk menciptakan tekanan berkelanjutan.
Dalam teori militer, pendekatan tersebut dikenal sebagai perang pengikisan. Tujuannya bukan menghancurkan musuh secara langsung, melainkan memperlambat, melelahkan, dan menguras sumber dayanya. Strategi semacam ini sering kali tidak menghasilkan kemenangan spektakuler, tetapi cukup efektif untuk mencegah kekalahan.
Dari perspektif Amerika Serikat, masalah utama bukan hanya medan tempur, melainkan biaya. Operasi udara modern membutuhkan amunisi yang sangat mahal. Setiap serangan melibatkan sistem logistik yang kompleks dan pengeluaran yang besar. Ketika konflik berlangsung lebih lama dari perkiraan, biaya tersebut meningkat secara eksponensial.
Lebih jauh lagi, penggunaan amunisi dalam jumlah besar juga memengaruhi kesiapan militer Amerika Serikat di kawasan lain. Persaingan strategis dengan China membuat Washington harus berhitung secara hati-hati mengenai distribusi sumber daya militernya. Tidak ada negara, bahkan negara adidaya sekalipun, yang memiliki kapasitas tanpa batas.
Situasi inilah yang perlahan mendorong kedua pihak menuju meja perundingan. Dalam pemikiran Carl von Clausewitz, perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain. Pernyataan ini sering disalahpahami sebagai glorifikasi perang. Padahal Clausewitz justru menekankan bahwa perang tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu merupakan instrumen untuk mencapai tujuan politik.
Ketika biaya perang mulai melampaui manfaat politik yang dapat diperoleh, maka logika politik akan mendorong pencarian alternatif lain. Pada titik inilah diplomasi kembali memperoleh ruang. Apa yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat tampaknya mencerminkan dinamika tersebut. Kedua negara mencapai kondisi yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai stalemate atau kebuntuan strategis.
Kebuntuan tidak berarti kedua pihak memiliki kekuatan yang sama. Kebuntuan berarti tidak ada pihak yang mampu memperoleh keuntungan menentukan tanpa menanggung biaya yang tidak dapat diterima.
Amerika Serikat memiliki keunggulan militer yang luar biasa, tetapi tidak memiliki insentif politik untuk melakukan invasi darat berskala besar.
Iran memiliki kemampuan bertahan yang tinggi, tetapi tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk mempertahankan perang dalam jangka panjang.
Hasil akhirnya adalah keseimbangan yang tidak nyaman namun cukup kuat untuk memaksa keduanya mencari jalan keluar.
Selain faktor militer dan ekonomi, dimensi sosial memainkan peran yang tidak kalah penting. Banyak perang modern pada akhirnya ditentukan bukan oleh siapa yang memiliki senjata paling canggih, melainkan oleh siapa yang memiliki ketahanan sosial paling besar.
Di Amerika Serikat, perang menghadapi tantangan legitimasi domestik. Masyarakat memasuki tahun 2026 dalam kondisi yang masih dibayangi inflasi, polarisasi politik, dan ketidakpuasan terhadap berbagai persoalan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, dukungan terhadap operasi militer luar negeri cenderung rapuh.
Ilmu politik mengenal fenomena yang disebut rally around the flag. Ketika negara menghadapi ancaman eksternal, masyarakat sering kali bersatu mendukung pemerintah. Namun efek ini biasanya bersifat sementara. Jika perang berlangsung lama dan biaya sosial ekonomi meningkat, dukungan publik dapat berubah menjadi tekanan politik.
Gejala semacam itu mulai terlihat ketika harga energi naik dan korban militer bertambah. Demonstrasi anti perang kembali muncul di sejumlah kota besar. Pertanyaan yang muncul bukan lagi bagaimana memenangkan perang, melainkan mengapa perang tersebut harus diteruskan. Dalam sistem demokrasi, perubahan opini publik seperti ini memiliki dampak yang besar terhadap ruang gerak pemerintah.
Di Iran, dinamika yang terjadi berbeda namun menghasilkan tekanan yang serupa. Masyarakat Iran memiliki pengalaman historis panjang menghadapi perang dan sanksi. Warisan Perang Iran-Irak membentuk budaya ketahanan yang relatif kuat terhadap tekanan eksternal. Serangan asing bahkan dapat memperkuat solidaritas nasional dalam jangka pendek.
Namun ketahanan sosial tidak identik dengan ketahanan ekonomi. Sanksi berkepanjangan, inflasi tinggi, serta gangguan perdagangan internasional menciptakan tekanan yang semakin berat terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika kebutuhan dasar mulai terganggu, legitimasi pemerintah juga menghadapi risiko yang meningkat.
Karena itu Teheran membutuhkan jeda. Bukan semata-mata untuk mengurangi tekanan militer, tetapi juga untuk memberi ruang pemulihan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, perdamaian menjadi kebutuhan strategis bagi kedua pihak meskipun alasan yang melatarbelakanginya berbeda.
Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa ketegangan akan benar-benar berakhir. Sejumlah faktor struktural tetap berada di tempatnya. Persoalan program nuklir Iran belum terselesaikan. Hubungan Iran dengan kelompok-kelompok proksi regional masih menjadi sumber kecurigaan. Israel tetap memandang Teheran sebagai ancaman utama. Di saat yang sama, kehadiran armada militer kedua negara di kawasan Teluk menciptakan risiko salah perhitungan yang selalu dapat memicu insiden baru.
Dalam sejarah hubungan internasional, banyak perang besar dimulai bukan karena keputusan yang direncanakan secara matang, melainkan akibat rangkaian salah tafsir, provokasi terbatas, atau eskalasi yang tidak terkendali. Karena itu keberhasilan nota kesepahaman ini sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk mengelola risiko tersebut.
Pada akhirnya, perkembangan terbaru ini memperlihatkan satu pelajaran penting mengenai perang modern. Kekuatan militer tetap penting, tetapi ia bukan satu-satunya faktor penentu. Kapasitas ekonomi, stabilitas sosial, legitimasi politik, dan kemampuan diplomatik sama pentingnya dalam menentukan hasil akhir sebuah konflik.
Kesepakatan yang dicapai pada Juni 2026 bukanlah tanda bahwa permusuhan telah berakhir. Ia lebih menyerupai jeda yang diberikan sejarah kepada para aktor yang sedang kelelahan. Kedua negara masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan konflik. Namun keduanya juga menyadari bahwa perang yang berkepanjangan dapat menghasilkan kerugian yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh.
Karena itu rem mendadak yang terjadi bukanlah simbol kelemahan, melainkan pengakuan terhadap realitas, bahwa negara yang paling kuat sekalipun tetap terikat pada batas-batas ekonomi, sosial, dan politik.
Dalam dunia yang saling terhubung, kemenangan tidak lagi ditentukan semata oleh siapa yang mampu menembakkan rudal lebih banyak. Kemenangan sejati ditentukan oleh kemampuan membangun kondisi di mana perang tidak lagi menjadi pilihan yang menguntungkan.
Jika momentum ini mampu diterjemahkan menjadi mekanisme pengawasan yang kredibel, kerja sama regional yang lebih luas, dan reformasi kebijakan yang mengurangi sumber ketegangan, maka jeda saat ini dapat menjadi fondasi bagi stabilitas yang lebih berkelanjutan. Namun jika akar persoalan dibiarkan tetap utuh, nota kesepahaman tersebut hanya akan tercatat sebagai jeda singkat sebelum babak konflik berikutnya dimulai.
Sejarah belum memberikan jawabannya. Yang pasti, Juni 2026 akan dikenang sebagai momen ketika dua musuh yang masih saling curiga memilih menghentikan laju kendaraan perang mereka tepat sebelum memasuki tikungan yang paling berbahaya.
Daftar Referensi
- Clausewitz, Carl von. On War. Translated by Michael Howard and Peter Paret. Princeton: Princeton University Press, 1976.
- Haass, Richard N. War of Necessity, War of Choice: A Memoir of Two Iraq Wars. New York: Simon & Schuster, 2009.
- Münkler, Herfried. The New Wars. Cambridge: Polity Press, 2005.
- NPR. “Full Text of Trump’s Framework Agreement to End Iran War.” June 18, 2026.
- NPR. “The U.S. and Israel Launch a Major Attack on Iran.” February 28, 2026.
- Reuters. “Iran Says Ending the War with the United States Requires Israeli Withdrawal from Lebanon.” June 15, 2026.
- Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979.
- Walt, Stephen M. The Origins of Alliances. Ithaca: Cornell University Press, 1987.
- Zolo, Marco. “Stalemate, Zugzwang and a Long Middle Game.” In The Dynamics of Strategic Deadlock. Oxford: Oxford University Press, 2025.
- Baldwin, David A. Economic Statecraft. Princeton: Princeton University Press, 1985.
- Mueller, John E. War, Presidents and Public Opinion. New York: Wiley, 1973.
- Oneal, John R., and Bruce Russett. Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations. New York: W.W. Norton, 2001.