Rencana
eksekusi terpidana mati dua anggota Bali Nine,
Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang semakin dekat.
Sejumlah
pihak di Australia menganjurkan para turis untuk memboikot Bali.
Apakah
tindakan boikot itu akan mampu menghukum pemerintah Indonesia dan membuat kehidupan rakyat Bali menjadi
sulit?
Saat
wartawan dan penulis catatan perjalanan dari Amerika Serikat, Jeff Greenwald memuat opininya di koran The
Washington Post di tahun 1996 untuk mengajak orang Amerika memboikot Burma, dia
mendapatkan respons yang besar.
Namun,
apakah tindakan boikot merupakan cara menghukum junta militer yang memenjarakan
Aung San Suu Kyi ketika itu, atau justru cuma menambah kesulitan ekonomi bagi
rakyat biasa?
Kini,
sejalan rencana eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pro-kontra tindakan
boikot itu mencuat kembali.
Pekan
lalu, Menlu Australia Julie Bishop sendiri yang menyatakan, "saya pikir
orang Australia akan menunjukkan ketidaksetujuannya jika kedua orang itu dieksekusi,
termasuk membuat keputusan untuk menentukan tempat tujuan wisata mereka."
Meskipun
ajakan memboikot Bali sempat ramai di media sosial, namun mantan Dubes
Australia untuk Indonesia, Philip Flood pekan ini menyebut ajakan itu sebagai
"ajakan tolol."
Sebab,
menurut dia, tindakan itu tidak akan banyak pengaruhnya kepada pemerintah
Indonesia.
Bagi
Greenwald yang mendorong aksi boikot atas Burma di tahun 1990-an, saat ini ia
mulai melunakkan sikapnya. Alasannya, sangat sulit mengukur seberapa efektif
tindakan seperti itu.
Sementara
Tony Wheeler, salah seorang pendiri Lonely Planet yang menerbitkan buku tujuan
wisata yang menjadi rujukan di dunia, juga sangat skeptis atas ajakan boikot.
Menurut
dia, seharusnya orang memang sadar politik, namun tidak seharusnya mereka tidak
datang ke satu tujuan wisata gara-gara hal itu.
"Ada
ribuan eksekusi hukuman mati di China dan tak ada yang menyerukan jangan pergi
ke China. Atau ratusan eksekusi mati di Amerika Serikat, namun tidak ada yang
bilang jangan pergi ke Amerika," jelasnya.
Namun
baik Wheeler maupun Greewald percaya bahwa para turis bisa memiliki suara
politik dan seharusnya memiliki pengetahuan politik mengenai negara tujuannya.
Greenwald
mendirikan Ethical Traveler, sebuah LSM sekitar 10 tahun lalu. Tujuannya untuk
menumbuhkan kesadaran atas isu kemanusiaan bagi para turis global.
Setiap
tahunnya, LSM Ethical Traveler ini merilis 10 terbaik tujuan wisata di negara
berkembang berdasarkan kondisi lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, dan
catatan HAM. Sejak 2013 isu kesejahteraan binatang juga menjadi pertimbangan
mereka.
Greenwald
mengakui tidak ada suatu negara yang sempurna, namun ia berharap para turis
bisa mengambil keputusan dimana akan membelanjakan uangnya.
Daftar
ini hanya fokus pada negara berkembang karena menurut Greenwald, negara-negara
ini ekonominya sangat bergantung pada turisme.
Namun
Tony Wheeler tampaknya tidak begitu setuju dengan Greenwald. Menurut Wheeler,
kebanyakan orang pergi berwisata tanpa mempertimbangkan apakah pemerintah di
daerah tujuan wisatanya itu korup, otoriter, atau merusak lingkungan hidup.
"Sepanjang
ada pantai yang indah, mereka akan tetap datang," katanya. [ABC/L-8]
Sumber:
Sp.beritasatu.com Sabtu, 21 Februari 2015 | 10:15