Oleh: Hukman Reni
Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat, memperluas akses pelayanan ekonomi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Gagasan ini memiliki landasan sosial dan konstitusional yang kuat. Desa dan kelurahan bukan sekadar wilayah administratif. Di dalamnya terdapat kegiatan produksi, perdagangan, distribusi, konsumsi, serta berbagai hubungan ekonomi yang membentuk kehidupan masyarakat.
Selama ini, persoalan ekonomi desa tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal. Ada persoalan akses pasar, panjangnya rantai distribusi, lemahnya posisi tawar produsen, keterbatasan infrastruktur, dan belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat. Petani sering menghadapi kesulitan menjual hasil produksinya dengan harga yang layak. Pedagang kecil berhadapan dengan jaringan distribusi yang lebih kuat. Konsumen harus membayar lebih mahal untuk barang yang sebenarnya tersedia di wilayahnya sendiri.
Dalam konteks tersebut, kehadiran negara melalui penguatan koperasi patut dipahami sebagai upaya memperbaiki struktur kesempatan ekonomi. Negara tidak harus menunggu sampai masyarakat mampu menyediakan seluruh kebutuhan infrastrukturnya secara mandiri. Fasilitasi, pembinaan, dukungan pembiayaan, dan pembangunan jaringan distribusi dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan.
Namun, dukungan terhadap tujuan kebijakan tidak berarti seluruh cara pelaksanaannya harus diterima tanpa pengujian. Justru karena program ini membawa nama kepentingan rakyat, pembentukan dan pengelolaannya harus tunduk pada prinsip demokrasi, kepastian hukum, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak warga negara.
Di sinilah persoalan konstitusionalitas menjadi penting. Pertanyaannya bukan semata-mata apakah pemerintah mempunyai kewenangan mendorong pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah kebijakan tersebut memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhan ekonominya, menyampaikan pendapat, memilih pengurus, mengawasi kegiatan usaha, dan menikmati manfaat secara adil.
Sebuah koperasi dapat memiliki akta pendirian, pengesahan badan hukum, susunan pengurus, serta rencana bisnis. Namun, seluruh kelengkapan administratif itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa demokrasi ekonomi telah berjalan. Legalitas merupakan pintu masuk. Konstitusionalitas harus terlihat dalam praktik.
Konstitusi dan Demokrasi Ekonomi
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai bagian dari tujuan pembentukan negara. Tujuan tersebut memperoleh landasan ekonomi melalui Pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Ketentuan itu tidak sekadar berbicara tentang bentuk badan usaha. Ia mengandung pandangan filosofis mengenai hubungan antara negara, masyarakat, dan kegiatan ekonomi. Perekonomian nasional tidak semestinya hanya menjadi arena persaingan modal dan kepentingan perseorangan. Ada tanggung jawab kolektif untuk memperluas kesempatan ekonomi, membangun kerja sama, dan memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih adil.
Pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi ekonomi memberikan landasan penting untuk memahami persoalan ini. Bagi Hatta, koperasi bukan sekadar organisasi perdagangan atau badan usaha untuk mencari keuntungan. Koperasi merupakan sarana membangun kekuatan ekonomi rakyat melalui kerja sama dan kesetaraan.
Ada makna politik yang terkandung di dalam pemikiran tersebut. Masyarakat tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai objek kegiatan ekonomi. Mereka harus mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan kepentingannya sendiri, mengelola sumber daya, dan menentukan arah usaha bersama.
Dalam koperasi, anggota berkedudukan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Prinsip ini membedakannya dari perusahaan yang pengaruh pengambilan keputusannya terutama ditentukan oleh besarnya modal. Dalam koperasi primer, setiap anggota mempunyai hak suara yang setara. Satu orang satu suara.
Karena itu, Pasal 33 tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran bagi negara untuk mengambil alih seluruh ruang ekonomi masyarakat. Negara mempunyai kewajiban mengatur, melindungi, memfasilitasi, dan mendorong pemerataan. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus tetap menghormati kebebasan masyarakat untuk membentuk dan mengelola organisasi ekonominya.
Konstitusi memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu dan kolektif. Pasal 28E ayat (2) menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara itu, Pasal 28 memberikan jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran yang diatur dengan undang-undang.
Ketentuan tersebut memiliki hubungan langsung dengan kehidupan perkoperasian. Koperasi bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan organisasi demokratis yang memberikan ruang kepada anggota untuk menentukan arah kelembagaannya.
Negara Hadir, Rakyat Berdaulat
Pemerintah memiliki dasar kebijakan untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Kebijakan tersebut mengarahkan percepatan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi hingga mencakup 80.000 koperasi desa dan kelurahan. Ruang kegiatan usahanya meliputi penyediaan kebutuhan pokok, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, penyimpanan berpendingin, dan logistik.
Secara kebijakan, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Negara mempunyai legitimasi untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini membuat pelaku ekonomi kecil sulit berkembang. Namun, legitimasi kebijakan tidak identik dengan kewenangan tanpa batas.
Perlu dibedakan antara kewenangan pemerintah untuk mendorong pembentukan koperasi dan hak masyarakat untuk menentukan keikutsertaannya. Instruksi Presiden merupakan instrumen pemerintahan yang ditujukan kepada pejabat dan institusi dalam lingkup instruksi. Keberadaannya tidak serta-merta menghapus ketentuan undang-undang mengenai pendirian koperasi, kesukarelaan keanggotaan, dan kemandirian organisasi.
Target pembentukan dapat menjadi ukuran kinerja pemerintah. Tetapi target tersebut tidak boleh menggeser hak masyarakat untuk menentukan bentuk kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
Koperasi tidak cukup dibentuk karena sebuah wilayah telah ditetapkan sebagai sasaran program. Ia harus memiliki anggota yang memahami tujuan pendiriannya, bersedia menjalankan kewajiban, dan mempunyai kepentingan ekonomi bersama.
Di sinilah pemikiran Elinor Ostrom mengenai pengelolaan sumber daya secara kolektif relevan untuk diperhatikan. Ostrom menunjukkan bahwa keberhasilan kelembagaan bersama sangat berkaitan dengan keterlibatan orang-orang yang menggunakan dan mengelola sumber daya tersebut dalam menyusun aturan, mengawasi pelaksanaan, serta menyelesaikan persoalan internal.
Artinya, keberhasilan kelembagaan tidak selalu ditentukan oleh kuatnya instruksi dari luar. Kemampuan masyarakat menyusun kesepakatan dan menjalankan aturan bersama justru menjadi unsur penting keberlanjutan organisasi.
Negara dapat menjadi penggerak, fasilitator, dan pendamping. Tetapi masyarakat tidak boleh ditempatkan sekadar sebagai penerima keputusan. Kehadiran negara seharusnya memperkuat kemampuan warga mengelola kepentingannya sendiri.
Hak Ekonomi dan Keadilan Anggota
Hak ekonomi dalam konteks koperasi tidak cukup dipahami sebagai kesempatan memperoleh keuntungan. Hak tersebut juga berkaitan dengan kesempatan mengakses pelayanan ekonomi, memperoleh perlakuan setara, berpartisipasi dalam kegiatan usaha, dan menikmati manfaat sesuai hak serta kewajiban keanggotaan.
Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih mempunyai peluang untuk menjalankan fungsi tersebut. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok, layanan distribusi, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, akses pembiayaan, dan pelayanan kesehatan dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap rantai distribusi yang panjang.
Petani berpotensi memperoleh saluran pemasaran yang lebih baik. Nelayan dapat mempunyai akses distribusi yang lebih terorganisasi. Pedagang kecil dapat memperluas kegiatan usahanya. Konsumen memperoleh alternatif pelayanan yang lebih dekat.
Namun, manfaat ekonomi tidak boleh berhenti pada tersedianya gerai dan bangunan fisik. Koperasi harus memberikan nilai tambah kepada anggota. Hasil pertanian perlu memperoleh akses pasar yang lebih baik. Pelaku usaha kecil perlu memperoleh kesempatan mengembangkan usahanya. Konsumen harus mendapatkan pelayanan yang wajar.
Demikian pula, kegiatan simpan pinjam harus dikelola secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai kelembagaan yang dibentuk untuk memperkuat ekonomi masyarakat justru menambah beban keuangan anggotanya.
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan hak kepada anggota untuk menghadiri rapat anggota, menyatakan pendapat, memberikan suara, memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas, serta memperoleh pelayanan yang sama. Anggota juga mempunyai hak meminta penyelenggaraan rapat anggota sesuai ketentuan anggaran dasar dan menyampaikan saran kepada pengurus.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anggota bukan sekadar pengguna layanan. Mereka adalah pemilik organisasi yang mempunyai hak mengetahui dan menentukan jalannya koperasi.
Ukuran keberhasilan ekonomi karena itu tidak cukup dilihat dari omzet, jumlah transaksi, atau pertumbuhan aset. Pertumbuhan usaha harus diikuti peningkatan kesejahteraan anggota dan distribusi manfaat yang adil.
Sisa Hasil Usaha tidak boleh dibagikan berdasarkan kedekatan pribadi atau kepentingan pengurus. Pembagiannya harus mengikuti ketentuan peraturan perkoperasian dan anggaran dasar, dengan memperhatikan jasa usaha anggota serta ketentuan mengenai balas jasa terhadap modal.
Koperasi yang berkembang secara komersial tetapi mengabaikan kepentingan anggota akan kehilangan alasan mendasar keberadaannya. Keuntungan memang diperlukan. Tetapi keuntungan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Hak Berpendapat dan Kekuasaan Anggota
Ada satu prinsip yang membedakan koperasi dari organisasi usaha yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik modal. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi berada pada Rapat Anggota.
Prinsip ini bukan formalitas organisasi. Rapat Anggota merupakan ruang demokrasi internal bagi anggota untuk menentukan arah kelembagaan, mengevaluasi pengurus, menyampaikan kritik, dan mengambil keputusan mengenai kepentingan bersama.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menempatkan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Ketentuan ini harus dipahami secara substantif, bukan sekadar dicantumkan dalam anggaran dasar.
Pengurus tidak boleh merasa bahwa kedudukannya berasal dari penunjukan pihak luar sehingga tidak perlu mempertanggungjawabkan keputusan kepada anggota. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan dan memberikan pendampingan. Namun, legitimasi pengelolaan koperasi harus bertumpu pada mekanisme organisasi yang sah.
Anggota harus mempunyai kesempatan mempertanyakan laporan keuangan, menilai kebijakan usaha, meminta penjelasan tentang penggunaan aset, dan mengkritik keputusan pengurus.
Kritik bukan tindakan menghambat program. Kritik merupakan bagian dari pengawasan demokratis.
Persoalan menjadi serius apabila rapat anggota hanya diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan administratif. Nama anggota tercatat, berita acara tersedia, dan keputusan telah ditandatangani. Tetapi anggota tidak memperoleh informasi yang memadai atau kesempatan menyampaikan pendapat secara bebas.
Di sinilah teori demokrasi partisipatif memperoleh relevansinya. Robert Dahl, melalui pemikirannya tentang demokrasi, menekankan pentingnya kesempatan warga untuk berpartisipasi secara efektif dalam menentukan keputusan kolektif.
Dalam kehidupan koperasi, prinsip tersebut berarti anggota tidak cukup hanya hadir dalam rapat. Mereka harus mempunyai informasi, kesempatan berbicara, dan pengaruh nyata terhadap keputusan organisasi.
Demokrasi koperasi tidak diukur dari berapa kali rapat diselenggarakan. Ukurannya adalah apakah anggota sungguh-sungguh mempunyai kekuasaan untuk menentukan keputusan.
Satu suara anggota harus memiliki arti.
Kebebasan Berserikat dan Kesukarelaan
Kebebasan berserikat merupakan salah satu fondasi kehidupan demokratis. Dalam bidang ekonomi, koperasi menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan kebebasan tersebut.
Masyarakat berkumpul karena mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang dapat diperjuangkan secara bersama. Mereka membentuk organisasi, menyepakati aturan, memilih pengurus, dan menentukan kegiatan usaha. Seluruh proses tersebut bertumpu pada kesukarelaan.
Karena itu, pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih harus tetap menghormati hak warga untuk bergabung ataupun tidak bergabung. Keanggotaan tidak boleh berubah menjadi kewajiban administratif yang lahir dari tekanan.
Masyarakat juga tidak boleh kehilangan kebebasan mengembangkan koperasi yang telah ada atau membentuk kelembagaan ekonomi lain sesuai kebutuhannya.
Hal ini penting karena setiap desa mempunyai karakteristik sosial dan ekonomi berbeda. Ada desa yang memiliki koperasi aktif dengan jaringan usaha yang telah berkembang. Ada pula desa yang mempunyai BUMDes, kelompok tani, koperasi perempuan, koperasi nelayan, dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya.
Membangun kelembagaan baru tanpa memahami struktur ekonomi yang telah tumbuh dapat menimbulkan persoalan. Persaingan antarlembaga, tumpang tindih kegiatan usaha, perebutan sumber daya, dan konflik kepentingan justru dapat melemahkan ekonomi masyarakat.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sendiri telah membuka pendekatan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi. Artinya, penguatan ekonomi masyarakat tidak harus selalu dimulai dengan mendirikan organisasi baru. Kelembagaan yang telah berjalan juga perlu memperoleh perhatian.
Prinsip ini sejalan dengan tujuh prinsip koperasi yang dirumuskan International Cooperative Alliance. Dua di antaranya sangat relevan, yakni keanggotaan sukarela dan pengendalian demokratis oleh anggota. Prinsip otonomi dan kemandirian juga menegaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan kendali demokratis anggota atas organisasinya.
Musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus karena itu tidak boleh hanya dipahami sebagai tahapan memperoleh persetujuan formal. Musyawarah harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, membandingkan pilihan, menyampaikan keberatan, dan menentukan keputusan tanpa tekanan.
Persetujuan yang lahir dari ketidakbebasan tidak dapat menjadi dasar legitimasi sosial yang kuat.
Otonomi Desa dan Batas Negara
Persoalan konstitusionalitas juga berkaitan dengan kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan pengakuan terhadap kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
Pengakuan tersebut tidak berarti desa terlepas dari kebijakan nasional. Desa tetap menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara. Namun, hubungan pemerintah pusat dan desa harus dibangun dengan menghormati kewenangan masing-masing.
Pemerintah pusat dapat menetapkan arah kebijakan nasional, menyediakan fasilitas, mengoordinasikan dukungan lintas kementerian, dan membangun sistem pembinaan. Pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan serta memastikan kebijakan sesuai dengan kondisi wilayah.
Namun, fungsi pembinaan harus dibedakan dari kewenangan pengambilan keputusan internal koperasi. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Pemisahan tersebut penting untuk mencegah ketergantungan kelembagaan. Koperasi yang terlalu bergantung pada instruksi pemerintah akan mengalami kesulitan membangun kemandirian. Ketika dukungan administratif dan fasilitas negara berkurang, organisasi dapat kehilangan kemampuan menjalankan kegiatan usahanya.
Negara seharusnya membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengelola koperasinya sendiri. Bantuan pemerintah harus memperkuat kemampuan anggota, bukan menggantikan peran mereka.
Kehadiran negara harus memperluas ruang partisipasi. Bukan mempersempitnya.
Tata Kelola dan Akuntabilitas
Konstitusionalitas sebuah kebijakan juga harus diuji melalui tata kelola pelaksanaannya. Koperasi yang mengelola dana, aset, fasilitas, dan kegiatan usaha membutuhkan sistem pertanggungjawaban yang kuat.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus menjadi pedoman organisasi. Pengurus wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada anggota. Pengawas harus menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab. Audit berkala perlu dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, skala usaha, sumber pembiayaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persoalan penggunaan dana publik juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Apabila terdapat dukungan APBN, APBD, dana desa, atau sumber pembiayaan lainnya, setiap penggunaan harus mengikuti ketentuan hukum yang mengaturnya. Sumber dana, peruntukan, mekanisme penyaluran, penerima manfaat, dan pertanggungjawabannya harus dapat diketahui secara terbuka.
Jangan sampai semangat mempercepat pembentukan koperasi justru mengurangi kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.
Bangunan yang selesai dibangun belum tentu menghasilkan kegiatan usaha yang sehat. Gerai yang dibuka belum tentu memiliki pasar. Gudang yang tersedia belum tentu dimanfaatkan secara optimal. Besarnya investasi tidak otomatis menunjukkan keberhasilan.
Tanpa perencanaan usaha, kemampuan sumber daya manusia, pengawasan, dan partisipasi anggota, investasi justru dapat berubah menjadi beban organisasi.
Pendampingan juga tidak boleh berhenti setelah koperasi memperoleh badan hukum atau fasilitas fisik selesai dibangun. Pendampingan harus berlangsung sampai pengurus dan anggota memiliki kemampuan mengelola organisasi, keuangan, usaha, teknologi, dan menyelesaikan persoalan internal secara mandiri.
Digitalisasi dapat membantu memperbaiki pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, pelaporan keuangan, dan akses informasi anggota. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan tanggung jawab moral pengurus. Sistem digital yang baik tetap membutuhkan keterbukaan dan pengawasan manusia.
Transparansi harus berjalan dua arah. Koperasi yang menggunakan fasilitas negara harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya. Pemerintah yang memberikan fasilitas juga harus membuka informasi mengenai kebijakan, dukungan, dan mekanisme pengawasannya.
Menguji Konstitusionalitas
Dari keseluruhan pembahasan tersebut, konstitusionalitas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih setidaknya harus diuji melalui lima dimensi yang saling berkaitan.
Pertama, legalitas. Pembentukan dan pengelolaan koperasi harus mempunyai dasar hukum yang jelas, dilaksanakan oleh institusi berwenang, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, perlindungan hak ekonomi. Koperasi harus memberikan manfaat nyata bagi anggota, memperluas kesempatan usaha, meningkatkan akses pelayanan ekonomi, dan memastikan pembagian manfaat dilakukan secara adil.
Ketiga, demokrasi internal. Anggota harus memiliki hak efektif untuk menghadiri rapat, menyatakan pendapat, memberikan suara, memilih pengurus, serta mengawasi pengelolaan organisasi.
Keempat, kebebasan berserikat. Keanggotaan harus didasarkan pada kesukarelaan. Pembentukan koperasi harus memperhatikan kehendak masyarakat dan tidak boleh menghilangkan hak warga untuk mengembangkan organisasi ekonomi lainnya.
Kelima, akuntabilitas. Pengelolaan usaha, aset, pembiayaan, dan dukungan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan prinsip keterbukaan.
Kelima dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan. Legalitas tanpa partisipasi dapat menghasilkan organisasi yang sah secara administratif tetapi lemah secara demokratis. Pertumbuhan usaha tanpa pemerataan manfaat dapat menjauhkan koperasi dari tujuan sosialnya. Pembentukan organisasi tanpa kesukarelaan dapat mengurangi makna kebebasan berserikat.
Karena itu, pengujian konstitusionalitas tidak cukup dilakukan dengan membaca dokumen pendirian dan peraturan pembentukan. Harus dilihat pula bagaimana kebijakan dijalankan, siapa yang mengendalikan organisasi, bagaimana anggota menggunakan haknya, dan siapa yang menikmati manfaat kegiatan usaha.
Menjaga Kedaulatan Anggota
Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih mempunyai peluang menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi rakyat. Kebijakan ini dapat membuka akses distribusi, memperpendek rantai pasok, memperluas pelayanan, dan meningkatkan posisi tawar produsen kecil.
Namun, cita-cita besar tidak boleh membuat kita mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang justru menjadi alasan keberadaan koperasi. Semakin besar skala program, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan hak anggota terlindungi.
Pemerintah perlu memperkuat kepastian regulasi, memastikan musyawarah berlangsung secara bermakna, meningkatkan pendidikan perkoperasian, serta menjamin pengawasan yang terbuka.
Pengembangan usaha juga harus disesuaikan dengan potensi ekonomi setiap desa dan kelurahan. Tidak semua wilayah mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang sama.
Keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur melalui jumlah koperasi yang memperoleh badan hukum, jumlah bangunan yang berdiri, atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anggota yang aktif, seberapa sehat kegiatan usaha berjalan, apakah manfaat ekonomi dirasakan masyarakat, dan apakah anggota benar-benar mempunyai kekuasaan dalam organisasi.
Ada prinsip yang harus dijaga. Negara boleh menggerakkan pembangunan ekonomi, tetapi hak masyarakat untuk menentukan kehidupan organisasinya tidak boleh dikesampingkan. Pemerintah boleh memberikan dukungan, tetapi dukungan tersebut tidak boleh berubah menjadi penguasaan. Pengurus boleh menjalankan usaha, tetapi kekuasaannya harus tetap berada dalam pengawasan anggota.
Koperasi bukan sekadar bangunan ekonomi. Ia merupakan organisasi yang mengandung nilai kebebasan, kesetaraan, tanggung jawab, solidaritas, dan demokrasi. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga martabat setiap anggota.
Di sinilah hubungan antara Pasal 33 dan Pasal 28E UUD 1945 menemukan makna yang sesungguhnya. Pasal 33 memberikan arah bagi demokrasi ekonomi. Pasal 28E memberikan perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Keduanya bukan dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan bersama.
Negara mempunyai kewajiban memperkuat ekonomi rakyat. Tetapi rakyat tetap mempunyai hak menentukan bagaimana kekuatan ekonomi itu dibangun dan dikelola.
Koperasi Merah Putih akan menjadi wujud demokrasi ekonomi apabila masyarakat benar-benar menjadi pemilik, anggota menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus bertanggung jawab kepada anggota, dan manfaat usaha kembali kepada kepentingan bersama.
Oleh karena itu, negara hadir untuk memperkuat rakyat. Bukan menggantikan kedaulatan rakyat dalam kehidupan ekonominya.
Keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur melalui jumlah koperasi yang memperoleh badan hukum, jumlah bangunan yang berdiri, atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anggota yang aktif, seberapa sehat kegiatan usaha berjalan, apakah manfaat ekonomi dirasakan masyarakat, dan apakah anggota benar-benar mempunyai kekuasaan dalam organisasi.
Ada prinsip yang harus dijaga. Negara boleh menggerakkan pembangunan ekonomi, tetapi hak masyarakat untuk menentukan kehidupan organisasinya tidak boleh dikesampingkan. Pemerintah boleh memberikan dukungan, tetapi dukungan tersebut tidak boleh berubah menjadi penguasaan. Pengurus boleh menjalankan usaha, tetapi kekuasaannya harus tetap berada dalam pengawasan anggota.
Koperasi bukan sekadar bangunan ekonomi. Ia merupakan organisasi yang mengandung nilai kebebasan, kesetaraan, tanggung jawab, solidaritas, dan demokrasi. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga martabat setiap anggota.
Di sinilah hubungan antara Pasal 33 dan Pasal 28E UUD 1945 menemukan makna yang sesungguhnya. Pasal 33 memberikan arah bagi demokrasi ekonomi. Pasal 28E memberikan perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Keduanya bukan dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan bersama.
Negara mempunyai kewajiban memperkuat ekonomi rakyat. Tetapi rakyat tetap mempunyai hak menentukan bagaimana kekuatan ekonomi itu dibangun dan dikelola.
Koperasi Merah Putih akan menjadi wujud demokrasi ekonomi apabila masyarakat benar-benar menjadi pemilik, anggota menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus bertanggung jawab kepada anggota, dan manfaat usaha kembali kepada kepentingan bersama.
Oleh karena itu, negara hadir untuk memperkuat rakyat. Bukan menggantikan kedaulatan rakyat dalam kehidupan ekonominya.
