Oleh: Hukman Reni
Ada masa ketika nama Jokowi seperti jaminan politik. Tidak semua orang harus menyukai dirinya, tetapi banyak orang percaya bahwa pengaruhnya masih mampu menentukan arah. Dukungan kepadanya pernah menjadi modal besar. Rekomendasinya diperhitungkan. Kedekatan dengannya dianggap menguntungkan. Bahkan, orang yang berada dalam lingkarannya seolah memperoleh perlindungan politik tersendiri.
Kini, keadaan mulai berubah. Gibran Rakabuming Raka berada di tengah perubahan itu. Niatnya untuk mundur dari jabatan wakil presiden, sebagaimana diberitakan, bukan sekadar persoalan seorang pejabat yang menghadapi kontroversi. Ada sesuatu yang lebih besar sedang dipertaruhkan. Mitos tentang tuah politik sebuah nama keluarga.
Tuah itu pernah bekerja dengan sangat efektif. Nama Jokowi mampu menggerakkan dukungan, meredam keraguan, bahkan membuat sejumlah persoalan politik kehilangan daya kritis di hadapan para pendukungnya. Seolah-olah, selama seseorang berada dalam lingkaran pengaruh Jokowi, selalu tersedia jalan untuk melewati hambatan.
Tetapi politik bukan ilmu tentang kekebalan. Popularitas tidak menjamin kebenaran. Kedekatan dengan kekuasaan tidak otomatis melahirkan kapasitas. Dan nama besar tidak selalu mampu menyelamatkan orang yang berada di bawah bayang-bayangnya.
Gibran menjadi ujian paling nyata bagi mitos tersebut. Perjalanan politiknya menuju kursi wakil presiden berlangsung dalam situasi yang sejak awal mengundang perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan bagi pencalonannya. Persoalan etik yang melibatkan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, kemudian memperbesar kecurigaan publik mengenai konflik kepentingan.
Persoalannya bukan semata-mata usia Gibran. Bukan pula soal seseorang yang masih muda memperoleh kesempatan memimpin. Regenerasi politik memang membutuhkan ruang bagi generasi baru. Tetapi kesempatan harus dibangun melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui kelonggaran aturan yang menimbulkan pertanyaan tentang kepentingan keluarga.
Di sinilah politik dinasti menemukan persoalannya. Anak seorang presiden tentu memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Namun, kesetaraan hak tidak berarti kesetaraan akses. Ada perbedaan besar antara seseorang yang berjuang memperoleh kepercayaan publik dan seseorang yang sejak awal memiliki keuntungan karena nama keluarga.
Gibran menikmati keuntungan itu. Sulit menyangkalnya. Namun, ketika kontroversi datang, ia juga harus menghadapi konsekuensi dari jalan politik yang membawanya ke posisi tersebut.
Polemik dokumen pendidikan semakin memperpanjang persoalan. Sejumlah proses hukum dan putusan lembaga peradilan menjadi bagian dari perdebatan publik. Dalam situasi demikian, persoalan tidak cukup diselesaikan dengan penjelasan politik atau pembelaan pendukung. Publik membutuhkan kejelasan hukum yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Negara tidak boleh bekerja berdasarkan siapa yang sedang dibela. Hukum tidak mengenal silsilah keluarga. Jabatan tinggi semestinya membuat seseorang semakin terbuka terhadap pemeriksaan, bukan semakin jauh dari pertanyaan.
Belajar dari Kaisar Terakhir
Saya teringat film The Last Emperor karya Bernardo Bertolucci. Film yang memenangkan sembilan penghargaan Oscar pada 1988 itu berkisah tentang Puyi, kaisar terakhir Tiongkok. Sejak kecil, ia hidup di dalam istana dengan segala kemewahan, penghormatan, dan simbol kebesaran seorang penguasa. Namun, perubahan sejarah perlahan memperlihatkan bahwa gelar tidak selalu berbanding lurus dengan kekuasaan yang sesungguhnya.
Puyi memiliki takhta, tetapi tidak sepenuhnya memiliki kendali atas sejarah yang mengitarinya. Ia tumbuh dalam sistem yang menentukan siapa dirinya, bagaimana ia harus bersikap, dan apa yang boleh dilakukannya. Ketika tatanan kekaisaran runtuh, identitas yang selama ini melekat kepadanya ikut kehilangan landasan.
Tentu, Gibran bukan Puyi. Indonesia bukan Tiongkok pada masa keruntuhan kekaisaran. Republik memiliki konstitusi, pemilu, lembaga perwakilan, dan mekanisme pergantian kekuasaan. Namun, film tersebut menyimpan satu pelajaran politik yang layak direnungkan. Kedudukan yang diperoleh melalui warisan lingkungan kekuasaan belum tentu melahirkan kemandirian dalam menjalankan kekuasaan itu sendiri.
Seseorang bisa menduduki kursi tertinggi dalam sebuah struktur, tetapi belum tentu memiliki otonomi politik yang cukup. Ia bisa memperoleh gelar, fasilitas, dan penghormatan, tetapi tetap dibayangi kepentingan orang-orang yang mengantarkannya ke sana.
Di sinilah persoalan Gibran menjadi menarik. Apakah ia telah menjadi pemimpin politik dengan identitas dan kapasitasnya sendiri, atau masih menjadi bagian dari proyek kekuasaan yang dirancang oleh lingkungan keluarganya?
Pertanyaan tersebut bukan penghinaan terhadap seorang wakil presiden. Justru merupakan pertanyaan yang wajar dalam demokrasi. Sebab, jabatan publik menuntut kemandirian, bukan sekadar keberadaan seseorang dalam struktur pemerintahan.
Loyalitas Mulai Berubah
Ada gejala lain yang menarik dicermati. Lingkaran politik yang dahulu tampak solid mulai memperlihatkan perubahan sikap. Sebagian elite tidak lagi menunjukkan loyalitas dengan intensitas yang sama. Suara pembelaan tidak selalu muncul secara otomatis. Ada yang mulai mengambil jarak. Ada pula yang tampaknya sedang menghitung ulang posisi politiknya.
Ini bukan hal yang mengejutkan dalam kehidupan politik. Loyalitas elite sering kali memiliki batas kepentingan. Selama seseorang dianggap memiliki daya pengaruh, banyak pihak ingin berada dekat dengannya. Ketika pengaruh itu dipertanyakan, kedekatan pun mulai diperhitungkan kembali.
Politik memang memiliki ingatan yang pendek. Orang yang kemarin dianggap penting bisa menjadi beban hari ini. Mereka yang dahulu berlomba mendekat dapat berubah menjadi pihak yang paling cepat menjaga jarak.
Maka, persoalan Gibran juga memperlihatkan sesuatu tentang Jokowi. Pengaruh seorang mantan presiden tidak selalu dapat dipindahkan kepada anaknya. Popularitas pribadi tidak otomatis menjadi legitimasi bagi orang lain. Dukungan yang pernah diberikan kepada seorang pemimpin tidak serta-merta menjadi warisan politik yang berlaku tanpa batas.
Di sinilah mitos tuah politik mulai kehilangan kekuatannya. Bukan karena Jokowi tiba-tiba kehilangan seluruh pendukung. Bukan pula karena semua orang meninggalkan lingkarannya. Melainkan karena publik mulai melihat bahwa pengaruh politik ternyata memiliki batas.
Nama besar bisa membuka pintu. Tetapi ia tidak selalu mampu menjaga seseorang tetap berada di dalam ruangan kekuasaan.
Gibran dan Prabowo
Hubungan politik Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto juga patut dibaca secara lebih kritis. Keduanya memperoleh mandat melalui pasangan dalam Pilpres 2024. Namun, kemenangan elektoral tidak dengan sendirinya menjamin hubungan kekuasaan yang setara.
Presiden memiliki kendali pemerintahan dan tanggung jawab konstitusional yang jauh lebih besar. Wakil presiden memiliki kedudukan konstitusional tersendiri, tetapi ruang kerjanya sangat dipengaruhi pembagian tugas dan dinamika politik pemerintahan.
Dalam politik, seseorang biasanya membangun kekuasaan melalui dukungan partai, jaringan organisasi, dan konsolidasi konstituen. Gibran pernah memperoleh dukungan PDIP ketika maju sebagai Wali Kota Solo. Namun, setelah keluar dari partai tersebut menjelang Pilpres 2024, ia tidak memiliki basis organisasi politik mandiri yang sebanding dengan kedudukan wakil presiden yang disandangnya. Sementara itu, Jokowi dan keluarganya juga tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Persoalannya menjadi menarik. Gibran memperoleh jalan menuju kekuasaan nasional melalui koalisi Prabowo dan pengaruh politik ayahnya. Tetapi, seberapa kuat posisi politiknya jika dukungan personal Jokowi mulai kehilangan daya tawar dan hubungan dengan partai pengusung tidak berkembang menjadi kemandirian politik? Seorang wakil presiden semestinya memiliki kapasitas untuk berdiri sebagai pemimpin, bukan sekadar mengandalkan jaringan yang mengantarkannya ke istana.
Gibran menghadapi persoalan tambahan. Ia tidak hanya harus membangun identitas politiknya sendiri, tetapi juga membawa beban persepsi sebagai anak mantan presiden. Sementara itu, Prabowo memiliki agenda pemerintahan dan kepentingan politiknya sendiri.
Dua kepentingan tersebut tidak selalu berjalan searah.
Jika Gibran benar-benar menyampaikan niat mundur, sebagaimana diberitakan, publik berhak mengetahui apa yang melatarbelakanginya. Apakah itu keputusan pribadi? Respons terhadap tekanan politik? Upaya menyelesaikan kontroversi? Atau bagian dari perhitungan politik yang lebih luas?
Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan spekulasi. Tetapi juga tidak sepatutnya ditutup dengan alasan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan internal elite. Jabatan wakil presiden bukan urusan keluarga. Ia merupakan bagian dari mandat rakyat.
Republik Bukan Pusaka
Ada pelajaran penting dari peristiwa ini. Indonesia tidak kekurangan orang muda yang memiliki kemampuan. Tidak kekurangan sarjana, profesional, aktivis, maupun tokoh daerah yang memiliki pengalaman dan integritas. Yang perlu diperbaiki adalah mekanisme politik agar kesempatan memimpin tidak terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan pusat kekuasaan.
Kita tidak sedang memperdebatkan hak seorang anak untuk berpolitik. Kita sedang mempertanyakan kebiasaan elite yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana memperpanjang pengaruh keluarga.
Jokowi pernah memperoleh kepercayaan besar dari rakyat. Ia datang dengan Esemka ketika masih menjadi Wali Kota Solo. Ia memasuki gorong-gorong ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ketika menjadi Presiden ke-7 RI, ia meninggalkan sejumlah proyek besar yang terus menjadi bahan perdebatan publik, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung dengan persoalan pembiayaan dan keberlanjutan bisnisnya. Semua itu merupakan bagian dari sejarah politik Indonesia yang tidak perlu dihapus. Namun, kepercayaan rakyat bukan surat kuasa untuk menentukan masa depan politik anaknya. Rakyat memilih pemimpin, bukan memberikan hak kepemilikan atas republik kepada sebuah keluarga.
Gibran pun tidak perlu diperlakukan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Ada partai politik, lembaga negara, elite pendukung, dan mekanisme pencalonan yang turut membentuk jalan politiknya. Mengkritik Gibran tanpa mengkritik sistem yang mengantarkannya ke jabatan tinggi hanya akan menghasilkan perdebatan yang tidak utuh.
Begitu pula, mundur atau tidak mundur bukan satu-satunya ukuran penyelesaian persoalan. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh proses politik dan hukum dijalankan secara terbuka, sesuai konstitusi, serta tidak tunduk kepada tekanan kekuasaan.
Tuah politik Jokowi mungkin belum sepenuhnya habis. Tetapi daya magisnya mulai dipertanyakan. Dan itu perkembangan yang sehat bagi demokrasi. Sebab republik tidak boleh bergantung pada kewibawaan satu nama, seberapa besar pun popularitas pemiliknya.
Ada saatnya seorang pemimpin harus menerima bahwa masa pengaruhnya memiliki batas. Anak tidak harus meneruskan ambisi ayah. Dan rakyat tidak berkewajiban menjaga warisan politik siapa pun.
Kekuasaan boleh diwariskan dalam cerita keluarga. Tetapi legitimasi harus diperoleh dari rakyat.