Oleh: Hukman Reni
Kekuasaan jarang kehilangan kendali hanya karena tekanan dari luar. Tidak sedikit kekuasaan justru mengalami keretakan akibat orang-orang yang berada di dalam lingkarannya sendiri. Mereka yang diberi kepercayaan, memperoleh akses, menikmati fasilitas, dan memegang kewenangan negara, tetapi diduga menggunakan semua itu untuk kepentingan yang bertentangan dengan mandat jabatannya.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah perwira tinggi Polri menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Presiden yang seharusnya dilindungi oleh perangkat keamanan negara justru menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan ilegal oleh orang-orang yang berada dalam institusi penegak hukum.
Ini bukan perkara biasa. Ada sesuatu yang lebih mendasar yang perlu dipertanyakan. Siapa sesungguhnya yang mengendalikan kewenangan ketika orang yang memegang kewenangan merasa dirinya tidak perlu lagi diawasi?
Menurut keterangan penyidik pada 3 November 2026, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Salah satunya Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Dua lainnya adalah Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Perkembangan berikutnya membawa perkara ini semakin serius. Pada 5 November, penyidik mengumumkan penetapan tersangka keempat, Slamet Uliandi. Penyidik mendalami dugaan bahwa sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa verifikasi yang semestinya. Aktivitas tersebut diduga tidak memiliki dasar penegakan hukum yang sah. Bahkan, muncul dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Semua itu merupakan perkembangan penyidikan, bukan putusan pengadilan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, status hukum tersebut tidak mengurangi kewajiban negara untuk mengusut perkara ini secara terbuka dan bertanggung jawab.
Yang perlu diperhatikan bukan hanya siapa yang diduga melakukan penyadapan. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana kewenangan penyadapan dapat digunakan tanpa prosedur yang semestinya, siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengetahui, dan mengapa mekanisme pengawasan tidak mampu mencegahnya.
Munculnya Kekuasaan Tandingan
Institusi kepolisian memiliki kewenangan besar. Mereka menguasai akses terhadap informasi, teknologi pengawasan, data komunikasi, serta perangkat penegakan hukum. Kewenangan tersebut diberikan negara karena ada kebutuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tetapi kewenangan yang besar selalu membawa konsekuensi pengawasan yang lebih besar pula.
Ketika akses terhadap informasi digunakan tanpa dasar hukum, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran prosedur administratif. Ada ancaman terhadap prinsip negara hukum. Seseorang yang memiliki akses terhadap sistem pengawasan dapat memperoleh kemampuan untuk mengetahui, memetakan, bahkan memengaruhi kehidupan orang lain tanpa sepengetahuan mereka.
Bayangkan jika kemampuan seperti itu tidak lagi dikendalikan oleh hukum. Siapa pun yang memiliki akses dapat berubah menjadi pengendali informasi. Ia dapat mengetahui percakapan, membaca arah komunikasi, dan memperoleh informasi yang seharusnya dilindungi.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Negara tidak boleh membiarkan lahirnya pusat kekuasaan baru di dalam institusi yang seharusnya bekerja berdasarkan perintah konstitusi dan undang-undang.
Dalam ilmu politik, keadaan ketika jaringan informal, patronase, dan kepentingan kelompok mampu memengaruhi keputusan negara di luar mekanisme resmi sering dikaitkan dengan istilah deep state. Istilah ini tidak boleh digunakan secara serampangan. Tidak setiap konflik pejabat merupakan bukti keberadaan jaringan semacam itu.
Namun, negara harus waspada terhadap kemungkinan terbentuknya jaringan kekuasaan yang memiliki loyalitas sendiri, menguasai informasi, mengendalikan akses, dan memengaruhi keputusan tanpa pertanggungjawaban kelembagaan.
Jabatan bukan kerajaan pribadi. Institusi bukan perusahaan keluarga. Perangkat negara bukan milik seseorang yang kebetulan sedang memegang kendali.
Loyalitas Salah Alamat
Ada satu persoalan yang sering luput dari pembicaraan mengenai birokrasi dan kekuasaan. Loyalitas.
Dalam pemerintahan, loyalitas memang dibutuhkan. Presiden memerlukan pembantu yang dapat menjalankan kebijakan dan menerjemahkan arah pemerintahan menjadi pekerjaan nyata. Namun, loyalitas tidak boleh berubah menjadi kesetiaan pribadi yang mengalahkan konstitusi.
Seorang pejabat harus memahami bahwa kesetiaannya pertama-tama adalah kepada negara, hukum, dan tanggung jawab jabatannya. Presiden memang memiliki mandat politik untuk memimpin pemerintahan. Tetapi mandat tersebut tidak memberikan pembenaran bagi siapa pun untuk menyalahgunakan kewenangan atas nama kedekatan dengan Presiden.
Kedekatan bukan bukti integritas. Kepercayaan bukan pembebasan dari pengawasan.
Justru orang yang memperoleh kepercayaan besar seharusnya bersedia diawasi lebih ketat. Sebab, semakin besar akses yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaannya.
Kita perlu belajar dari sejarah. Pada masa Dinasti Tang, Kaisar Xuanzong memberikan kepercayaan dan kekuatan militer besar kepada An Lushan. Kekuatan yang semula menjadi bagian dari pertahanan kekaisaran kemudian berkembang menjadi kekuatan yang menantang pusat kekuasaan. Pemberontakan An Lushan pada 755 M mengguncang Dinasti Tang.
Sejarah tersebut tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan persoalan kepolisian Indonesia. Namun, ada pelajaran kelembagaan yang relevan. Kekuasaan yang terkonsentrasi tanpa pengawasan dapat melahirkan kepentingan sendiri. Orang yang diberi mandat dapat mulai merasa bahwa dirinya memiliki hak untuk menentukan arah institusi.
Negara harus mencegah keadaan seperti itu sebelum menjadi kebiasaan.
Presiden dan Kedekatan
Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Presiden Prabowo. Bukan hanya terhadap individu yang sedang diperiksa, melainkan terhadap sistem pengawasan dan pola hubungan di dalam pemerintahan.
Presiden tidak boleh menilai pejabat hanya dari kedekatan, kemampuan membangun komunikasi, atau kesanggupan menyatakan dukungan. Ukuran kepemimpinan birokrasi harus lebih objektif. Integritas, rekam jejak, kepatuhan terhadap hukum, dan hasil pekerjaan harus menjadi dasar penilaian.
Orang yang pandai menyenangkan pemimpin belum tentu mampu menjaga institusi. Orang yang selalu menyatakan loyalitas belum tentu memiliki keberanian moral untuk mengingatkan ketika kebijakan menyimpang.
Di sinilah kepemimpinan diuji.
Presiden memerlukan orang-orang yang bekerja dengan tanggung jawab, bukan mereka yang membangun pengaruh melalui kedekatan personal. Pemerintahan membutuhkan perbedaan pandangan yang sehat, bukan keseragaman sikap yang dibangun karena ketakutan kehilangan jabatan.
Jika ada pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, tindakan tegas harus diambil. Jika ditemukan jaringan yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok, jaringan tersebut harus dibongkar berdasarkan bukti.
Namun, pembenahan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan perburuan politik. Jangan sampai penegakan disiplin berubah menjadi mekanisme menyingkirkan orang-orang yang berbeda pendapat.
Radical Break Kelembagaan
Saya berpandangan bahwa persoalan ini sudah cukup menjadi alasan bagi Presiden untuk mempertimbangkan reshuffle menyeluruh terhadap jajaran strategis pemerintahan. Bukan karena setiap pejabat harus dicurigai, melainkan karena pemerintahan membutuhkan pembaruan kepercayaan, evaluasi integritas, dan pembenahan hubungan antarlembaga.
Reshuffle tidak semestinya hanya menjadi pergantian beberapa nama untuk memenuhi keseimbangan politik. Jika yang berubah hanya orangnya, sementara jaringan kepentingan, pola patronase, dan kebiasaan menggunakan jabatan untuk membangun pengaruh tetap bertahan, maka tidak banyak yang berubah.
Yang dibutuhkan adalah radical break. Pemutusan secara tegas terhadap pola lama yang memungkinkan kekuasaan pribadi tumbuh di dalam institusi negara.
Presiden perlu mengevaluasi pejabat yang menguasai simpul-simpul strategis pemerintahan, keamanan, komunikasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Evaluasi harus menyentuh rekam jejak, kepatuhan hukum, hubungan kepentingan, kinerja, serta kemampuan menjaga batas antara kewenangan institusi dan kepentingan pribadi.
Orang yang terbukti menyalahgunakan jabatan harus diproses sesuai hukum dan tidak dipertahankan hanya karena kedekatan politik. Mereka yang tidak lagi memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi harus diganti melalui mekanisme yang berlaku.
Tetapi reshuffle menyeluruh bukan berarti pembersihan tanpa ukuran. Tidak boleh ada anggapan bahwa semua orang yang pernah bekerja dengan pejabat bermasalah otomatis menjadi bagian dari penyimpangan. Tidak boleh pula perbedaan pandangan politik dijadikan alasan untuk memberhentikan seseorang.
Pemerintahan yang sehat tidak dibangun melalui ketakutan. Ia dibangun melalui profesionalisme dan pertanggungjawaban.
Di sinilah pentingnya mencegah kemungkinan terbentuknya deep state. Bukan dengan menciptakan jaringan loyalis baru, melainkan dengan memutus ketergantungan jabatan pada patronase pribadi. Tidak boleh ada kelompok yang menguasai jalur informasi, mengendalikan promosi jabatan, menentukan akses kepada Presiden, atau memengaruhi kebijakan tanpa mekanisme pertanggungjawaban.
Presiden juga perlu membenahi jalur pelaporan, memperkuat pengawasan independen, dan memastikan setiap lembaga memiliki batas kewenangan yang jelas. Akses terhadap informasi strategis harus tercatat dan dapat diaudit. Pengangkatan pejabat harus didasarkan pada integritas dan kompetensi, bukan semata-mata rekomendasi kelompok yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Kewenangan itu harus digunakan untuk memperkuat pemerintahan, bukan sekadar menjaga keseimbangan kepentingan kelompok.
Sebab, reshuffle yang hanya mengganti wajah tanpa mengubah sistem adalah pemborosan kesempatan politik.
Hukum dan Kekuasaan
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting. Penanganan kasus ini harus benar-benar berada dalam koridor hukum.
Penyidik harus bekerja berdasarkan alat bukti, bukan tekanan politik. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka berhak memperoleh proses peradilan yang adil. Tidak boleh ada penghukuman melalui opini sebelum pengadilan memutus perkara.
Termasuk dugaan makar yang belakangan turut didalami. Unsur tindak pidananya harus dibuktikan melalui proses hukum. Dugaan penyadapan ilegal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya makar.
Ini penting. Sebab, negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan kemarahan, bahkan ketika objek dugaan pelanggarannya adalah seorang Presiden.
Pada saat yang sama, penyadapan harus ditempatkan dalam batas hukum yang jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang. Hak atas privasi tidak boleh dikorbankan hanya karena seseorang memiliki akses terhadap perangkat pengawasan.
Jika Presiden saja dapat menjadi sasaran dugaan penyadapan ilegal, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak memiliki perlindungan politik maupun akses terhadap kekuasaan?
Pertanyaan itu seharusnya membuat kita berpikir lebih jauh. Sebab, persoalan ini tidak berhenti pada hubungan antara Presiden dan aparat keamanan. Ini menyangkut perlindungan seluruh warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Negara Melampaui Pejabat
Rakyat tidak terlalu tertarik dengan siapa yang paling dekat dengan Presiden. Mereka ingin mengetahui apakah negara bekerja dengan baik.
Mereka berhadapan dengan pelayanan publik, birokrasi, aparat penegak hukum, dan berbagai kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Mereka membutuhkan kepastian hukum, perlindungan, dan pelayanan yang tidak diskriminatif.
Karena itu, kasus ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kewenangan. Sistem pengawasan internal harus diperkuat. Penggunaan teknologi penyadapan harus dapat diaudit. Setiap akses harus memiliki dasar hukum dan jejak administrasi yang dapat diperiksa. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan juga harus independen dari kepentingan orang yang diawasinya.
Tidak cukup hanya mengganti pejabat. Budaya kekuasaan juga harus diperbaiki.
Sebab, jika seorang pejabat pergi tetapi pola penyalahgunaan kewenangannya tetap tinggal, negara hanya mengganti wajah tanpa memperbaiki persoalan.
Kita tidak sedang mencari siapa yang paling setia kepada Presiden. Kita sedang mencari bagaimana memastikan tidak seorang pun memiliki kewenangan yang kebal dari hukum.
Presiden boleh memberikan kepercayaan. Tetapi kepercayaan tidak boleh menghapus pengawasan. Pejabat boleh memiliki kekuasaan. Tetapi kekuasaan tidak boleh berubah menjadi hak pribadi.
Ada ironi besar ketika aparat yang diberi tugas menjaga negara justru diduga menggunakan perangkat negara di luar ketentuan hukum. Namun, ironi itu tidak boleh berhenti sebagai bahan perbincangan politik.
Negara harus menjawabnya dengan pembuktian, penegakan hukum, dan pembenahan institusi.
Reshuffle harus menjadi keberanian untuk memutus pola lama, bukan sekadar keberanian mengganti orang. Radical break harus diarahkan pada sistem yang memungkinkan kekuasaan tumbuh tanpa pengawasan, bukan pada upaya membangun lingkaran kekuasaan baru.
Sebab, jabatan dapat diberikan oleh kekuasaan. Kewenangan dapat diperoleh melalui keputusan negara. Tetapi tidak seorang pun berhak memiliki negara.
Negara bukan milik pejabatnya. Dan hukum tidak boleh tunduk kepada orang yang sedang berkuasa.
Kekuasaan jarang kehilangan kendali hanya karena tekanan dari luar. Tidak sedikit kekuasaan justru mengalami keretakan akibat orang-orang yang berada di dalam lingkarannya sendiri. Mereka yang diberi kepercayaan, memperoleh akses, menikmati fasilitas, dan memegang kewenangan negara, tetapi diduga menggunakan semua itu untuk kepentingan yang bertentangan dengan mandat jabatannya.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah perwira tinggi Polri menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Presiden yang seharusnya dilindungi oleh perangkat keamanan negara justru menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan ilegal oleh orang-orang yang berada dalam institusi penegak hukum.
Ini bukan perkara biasa. Ada sesuatu yang lebih mendasar yang perlu dipertanyakan. Siapa sesungguhnya yang mengendalikan kewenangan ketika orang yang memegang kewenangan merasa dirinya tidak perlu lagi diawasi?
Menurut keterangan penyidik pada 3 November 2026, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Salah satunya Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Dua lainnya adalah Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Perkembangan berikutnya membawa perkara ini semakin serius. Pada 5 November, penyidik mengumumkan penetapan tersangka keempat, Slamet Uliandi. Penyidik mendalami dugaan bahwa sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa verifikasi yang semestinya. Aktivitas tersebut diduga tidak memiliki dasar penegakan hukum yang sah. Bahkan, muncul dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Semua itu merupakan perkembangan penyidikan, bukan putusan pengadilan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, status hukum tersebut tidak mengurangi kewajiban negara untuk mengusut perkara ini secara terbuka dan bertanggung jawab.
Yang perlu diperhatikan bukan hanya siapa yang diduga melakukan penyadapan. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana kewenangan penyadapan dapat digunakan tanpa prosedur yang semestinya, siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengetahui, dan mengapa mekanisme pengawasan tidak mampu mencegahnya.
Munculnya Kekuasaan Tandingan
Institusi kepolisian memiliki kewenangan besar. Mereka menguasai akses terhadap informasi, teknologi pengawasan, data komunikasi, serta perangkat penegakan hukum. Kewenangan tersebut diberikan negara karena ada kebutuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tetapi kewenangan yang besar selalu membawa konsekuensi pengawasan yang lebih besar pula.
Ketika akses terhadap informasi digunakan tanpa dasar hukum, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran prosedur administratif. Ada ancaman terhadap prinsip negara hukum. Seseorang yang memiliki akses terhadap sistem pengawasan dapat memperoleh kemampuan untuk mengetahui, memetakan, bahkan memengaruhi kehidupan orang lain tanpa sepengetahuan mereka.
Bayangkan jika kemampuan seperti itu tidak lagi dikendalikan oleh hukum. Siapa pun yang memiliki akses dapat berubah menjadi pengendali informasi. Ia dapat mengetahui percakapan, membaca arah komunikasi, dan memperoleh informasi yang seharusnya dilindungi.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Negara tidak boleh membiarkan lahirnya pusat kekuasaan baru di dalam institusi yang seharusnya bekerja berdasarkan perintah konstitusi dan undang-undang.
Dalam ilmu politik, keadaan ketika jaringan informal, patronase, dan kepentingan kelompok mampu memengaruhi keputusan negara di luar mekanisme resmi sering dikaitkan dengan istilah deep state. Istilah ini tidak boleh digunakan secara serampangan. Tidak setiap konflik pejabat merupakan bukti keberadaan jaringan semacam itu.
Namun, negara harus waspada terhadap kemungkinan terbentuknya jaringan kekuasaan yang memiliki loyalitas sendiri, menguasai informasi, mengendalikan akses, dan memengaruhi keputusan tanpa pertanggungjawaban kelembagaan.
Jabatan bukan kerajaan pribadi. Institusi bukan perusahaan keluarga. Perangkat negara bukan milik seseorang yang kebetulan sedang memegang kendali.
Loyalitas Salah Alamat
Ada satu persoalan yang sering luput dari pembicaraan mengenai birokrasi dan kekuasaan. Loyalitas.
Dalam pemerintahan, loyalitas memang dibutuhkan. Presiden memerlukan pembantu yang dapat menjalankan kebijakan dan menerjemahkan arah pemerintahan menjadi pekerjaan nyata. Namun, loyalitas tidak boleh berubah menjadi kesetiaan pribadi yang mengalahkan konstitusi.
Seorang pejabat harus memahami bahwa kesetiaannya pertama-tama adalah kepada negara, hukum, dan tanggung jawab jabatannya. Presiden memang memiliki mandat politik untuk memimpin pemerintahan. Tetapi mandat tersebut tidak memberikan pembenaran bagi siapa pun untuk menyalahgunakan kewenangan atas nama kedekatan dengan Presiden.
Kedekatan bukan bukti integritas. Kepercayaan bukan pembebasan dari pengawasan.
Justru orang yang memperoleh kepercayaan besar seharusnya bersedia diawasi lebih ketat. Sebab, semakin besar akses yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaannya.
Kita perlu belajar dari sejarah. Pada masa Dinasti Tang, Kaisar Xuanzong memberikan kepercayaan dan kekuatan militer besar kepada An Lushan. Kekuatan yang semula menjadi bagian dari pertahanan kekaisaran kemudian berkembang menjadi kekuatan yang menantang pusat kekuasaan. Pemberontakan An Lushan pada 755 M mengguncang Dinasti Tang.
Sejarah tersebut tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan persoalan kepolisian Indonesia. Namun, ada pelajaran kelembagaan yang relevan. Kekuasaan yang terkonsentrasi tanpa pengawasan dapat melahirkan kepentingan sendiri. Orang yang diberi mandat dapat mulai merasa bahwa dirinya memiliki hak untuk menentukan arah institusi.
Negara harus mencegah keadaan seperti itu sebelum menjadi kebiasaan.
Presiden dan Kedekatan
Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Presiden Prabowo. Bukan hanya terhadap individu yang sedang diperiksa, melainkan terhadap sistem pengawasan dan pola hubungan di dalam pemerintahan.
Presiden tidak boleh menilai pejabat hanya dari kedekatan, kemampuan membangun komunikasi, atau kesanggupan menyatakan dukungan. Ukuran kepemimpinan birokrasi harus lebih objektif. Integritas, rekam jejak, kepatuhan terhadap hukum, dan hasil pekerjaan harus menjadi dasar penilaian.
Orang yang pandai menyenangkan pemimpin belum tentu mampu menjaga institusi. Orang yang selalu menyatakan loyalitas belum tentu memiliki keberanian moral untuk mengingatkan ketika kebijakan menyimpang.
Di sinilah kepemimpinan diuji.
Presiden memerlukan orang-orang yang bekerja dengan tanggung jawab, bukan mereka yang membangun pengaruh melalui kedekatan personal. Pemerintahan membutuhkan perbedaan pandangan yang sehat, bukan keseragaman sikap yang dibangun karena ketakutan kehilangan jabatan.
Jika ada pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, tindakan tegas harus diambil. Jika ditemukan jaringan yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok, jaringan tersebut harus dibongkar berdasarkan bukti.
Namun, pembenahan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan perburuan politik. Jangan sampai penegakan disiplin berubah menjadi mekanisme menyingkirkan orang-orang yang berbeda pendapat.
Radical Break Kelembagaan
Saya berpandangan bahwa persoalan ini sudah cukup menjadi alasan bagi Presiden untuk mempertimbangkan reshuffle menyeluruh terhadap jajaran strategis pemerintahan. Bukan karena setiap pejabat harus dicurigai, melainkan karena pemerintahan membutuhkan pembaruan kepercayaan, evaluasi integritas, dan pembenahan hubungan antarlembaga.
Reshuffle tidak semestinya hanya menjadi pergantian beberapa nama untuk memenuhi keseimbangan politik. Jika yang berubah hanya orangnya, sementara jaringan kepentingan, pola patronase, dan kebiasaan menggunakan jabatan untuk membangun pengaruh tetap bertahan, maka tidak banyak yang berubah.
Yang dibutuhkan adalah radical break. Pemutusan secara tegas terhadap pola lama yang memungkinkan kekuasaan pribadi tumbuh di dalam institusi negara.
Presiden perlu mengevaluasi pejabat yang menguasai simpul-simpul strategis pemerintahan, keamanan, komunikasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Evaluasi harus menyentuh rekam jejak, kepatuhan hukum, hubungan kepentingan, kinerja, serta kemampuan menjaga batas antara kewenangan institusi dan kepentingan pribadi.
Orang yang terbukti menyalahgunakan jabatan harus diproses sesuai hukum dan tidak dipertahankan hanya karena kedekatan politik. Mereka yang tidak lagi memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi harus diganti melalui mekanisme yang berlaku.
Tetapi reshuffle menyeluruh bukan berarti pembersihan tanpa ukuran. Tidak boleh ada anggapan bahwa semua orang yang pernah bekerja dengan pejabat bermasalah otomatis menjadi bagian dari penyimpangan. Tidak boleh pula perbedaan pandangan politik dijadikan alasan untuk memberhentikan seseorang.
Pemerintahan yang sehat tidak dibangun melalui ketakutan. Ia dibangun melalui profesionalisme dan pertanggungjawaban.
Di sinilah pentingnya mencegah kemungkinan terbentuknya deep state. Bukan dengan menciptakan jaringan loyalis baru, melainkan dengan memutus ketergantungan jabatan pada patronase pribadi. Tidak boleh ada kelompok yang menguasai jalur informasi, mengendalikan promosi jabatan, menentukan akses kepada Presiden, atau memengaruhi kebijakan tanpa mekanisme pertanggungjawaban.
Presiden juga perlu membenahi jalur pelaporan, memperkuat pengawasan independen, dan memastikan setiap lembaga memiliki batas kewenangan yang jelas. Akses terhadap informasi strategis harus tercatat dan dapat diaudit. Pengangkatan pejabat harus didasarkan pada integritas dan kompetensi, bukan semata-mata rekomendasi kelompok yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Kewenangan itu harus digunakan untuk memperkuat pemerintahan, bukan sekadar menjaga keseimbangan kepentingan kelompok.
Sebab, reshuffle yang hanya mengganti wajah tanpa mengubah sistem adalah pemborosan kesempatan politik.
Hukum dan Kekuasaan
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting. Penanganan kasus ini harus benar-benar berada dalam koridor hukum.
Penyidik harus bekerja berdasarkan alat bukti, bukan tekanan politik. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka berhak memperoleh proses peradilan yang adil. Tidak boleh ada penghukuman melalui opini sebelum pengadilan memutus perkara.
Termasuk dugaan makar yang belakangan turut didalami. Unsur tindak pidananya harus dibuktikan melalui proses hukum. Dugaan penyadapan ilegal tidak dengan sendirinya membuktikan adanya makar.
Ini penting. Sebab, negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan kemarahan, bahkan ketika objek dugaan pelanggarannya adalah seorang Presiden.
Pada saat yang sama, penyadapan harus ditempatkan dalam batas hukum yang jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang. Hak atas privasi tidak boleh dikorbankan hanya karena seseorang memiliki akses terhadap perangkat pengawasan.
Jika Presiden saja dapat menjadi sasaran dugaan penyadapan ilegal, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak memiliki perlindungan politik maupun akses terhadap kekuasaan?
Pertanyaan itu seharusnya membuat kita berpikir lebih jauh. Sebab, persoalan ini tidak berhenti pada hubungan antara Presiden dan aparat keamanan. Ini menyangkut perlindungan seluruh warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Negara Melampaui Pejabat
Rakyat tidak terlalu tertarik dengan siapa yang paling dekat dengan Presiden. Mereka ingin mengetahui apakah negara bekerja dengan baik.
Mereka berhadapan dengan pelayanan publik, birokrasi, aparat penegak hukum, dan berbagai kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Mereka membutuhkan kepastian hukum, perlindungan, dan pelayanan yang tidak diskriminatif.
Karena itu, kasus ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola kewenangan. Sistem pengawasan internal harus diperkuat. Penggunaan teknologi penyadapan harus dapat diaudit. Setiap akses harus memiliki dasar hukum dan jejak administrasi yang dapat diperiksa. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan juga harus independen dari kepentingan orang yang diawasinya.
Tidak cukup hanya mengganti pejabat. Budaya kekuasaan juga harus diperbaiki.
Sebab, jika seorang pejabat pergi tetapi pola penyalahgunaan kewenangannya tetap tinggal, negara hanya mengganti wajah tanpa memperbaiki persoalan.
Kita tidak sedang mencari siapa yang paling setia kepada Presiden. Kita sedang mencari bagaimana memastikan tidak seorang pun memiliki kewenangan yang kebal dari hukum.
Presiden boleh memberikan kepercayaan. Tetapi kepercayaan tidak boleh menghapus pengawasan. Pejabat boleh memiliki kekuasaan. Tetapi kekuasaan tidak boleh berubah menjadi hak pribadi.
Ada ironi besar ketika aparat yang diberi tugas menjaga negara justru diduga menggunakan perangkat negara di luar ketentuan hukum. Namun, ironi itu tidak boleh berhenti sebagai bahan perbincangan politik.
Negara harus menjawabnya dengan pembuktian, penegakan hukum, dan pembenahan institusi.
Reshuffle harus menjadi keberanian untuk memutus pola lama, bukan sekadar keberanian mengganti orang. Radical break harus diarahkan pada sistem yang memungkinkan kekuasaan tumbuh tanpa pengawasan, bukan pada upaya membangun lingkaran kekuasaan baru.
Sebab, jabatan dapat diberikan oleh kekuasaan. Kewenangan dapat diperoleh melalui keputusan negara. Tetapi tidak seorang pun berhak memiliki negara.
Negara bukan milik pejabatnya. Dan hukum tidak boleh tunduk kepada orang yang sedang berkuasa.