Oleh: Hukman Reni
Perancis terkoyak. Media sosial bersorak. Algoritma berlomba mengangkat amarah ke beranda. Video toko yang dijarah ditonton jutaan kali. Konten kreator berduka sebentar, lalu membaca naskah endorse. Penderitaan orang lain kini punya tarif per tayang. Begitulah zaman ini menyatakan belasungkawa.
Sabtu, 17 Oktober 2026, Perancis turun ke jalan. Otoritas mencatat sekitar 550 ribu peserta. Penyelenggara mengklaim hampir 800 ribu orang.(1) Mereka memprotes harga hidup yang terus naik. Mereka memprotes sekolah yang kian buruk. Serikat buruh, organisasi mahasiswa, dan sisa gerakan rompi kuning ikut bergabung. Tuntutannya tidak rumit. Bahan bakar lebih murah. Tunjangan dan gaji pegawai publik jangan dibekukan.(2)
Siang hari, pawai berjalan damai. Malam hari, api menyala. Ratusan usaha dijarah di Paris, Marseille, Lyon, dan Bordeaux. Kantor pariwisata di Lyon terbakar. Gedung pemerintahan ikut dilalap api. Seorang polisi dan seorang demonstran tewas.(3) Seorang gadis 17 tahun di Mulhouse kehilangan satu matanya.(4) Lebih dari dua ribu orang ditangkap dalam satu akhir pekan.(5)
Macron lalu berbicara kepada bangsa. Ia mengaku marah dan malu. Ia bertanya bagaimana orang Perancis tega berbuat begitu kepada Perancis.(6) Pertanyaan yang bagus. Sayangnya diajukan dari arah yang keliru. Barangkali pertanyaan itu lebih jujur bila dibalik. Bagaimana Perancis tega berbuat begitu kepada orang Perancis?
Republik yang Takut Bersekutu
Perancis adalah rumah tua demokrasi modern. Dari sana lahir semboyan liberté, égalité, fraternité. Raja dipenggal. Hak istimewa bangsawan dihapus. Semua warga dinyatakan setara di depan hukum. Itu janji besar. Dan janji besar selalu menagih cicilan.
Anehnya, revolusi itu curiga pada persekutuan. Pada Juni 1791, Majelis Nasional mengesahkan Undang-Undang Le Chapelier.(7) Perkumpulan buruh dan pengusaha seprofesi dilarang. Gilda dibubarkan. Serikat diharamkan. Alasannya terdengar mulia. Tidak boleh ada kepentingan di antara individu dan negara. Warga harus berdiri sendiri di hadapan republik.
Logikanya rapi. Persekutuan dianggap mengekang individu. Maka individu dibebaskan dari persekutuan. Hasilnya, buruh berhadapan langsung dengan majikan. Sendirian. Tanpa payung. Larangan berserikat baru dicabut pada 1884.(8) Hampir seabad kebebasan individu berjalan tanpa kawan.
Fraternité tinggal di spanduk. Liberté masuk ke pasar. Égalité berubah menjadi garis start. Semua orang boleh berlari. Tetapi tidak semua orang bersepatu. Kompetisi menuntut ada yang kalah. Yang menang membeli tiket untuk anak cucunya. Raja lama dipenggal di alun-alun. Raja baru tumbuh di neraca keuangan.
Thomas Piketty membaca pola itu dengan angka. Ketika imbal hasil modal melampaui laju pertumbuhan ekonomi, kekayaan warisan berlari lebih cepat dari upah.(9) Ketimpangan tidak lagi butuh mahkota. Ia cukup dengan bunga majemuk. Di Indonesia, slogan sama rata sama rasa pernah dicurigai berbau ketiak komunis. Di Perancis, slogan itu kini terdengar seperti lelucon pahit di antrean pom bensin.
Angka Perancis hari ini tidak banyak menolong. Sejak 2017, pajak kekayaan dilunakkan. Pajak atas keuntungan modal dibuat rata. Satu kajian menaksir biayanya mencapai 207 miliar euro hingga 2023. Defisit anggaran diperkirakan 5,4 persen PDB pada 2026, tertinggi di zona euro.(10) Ketika kas menipis, yang dipangkas adalah tunjangan. Keringanan bagi pemilik modal tetap aman di tempatnya.
Perang Tepung, Kisah yang Berulang
Sejarah Perancis punya preseden yang nyaris serupa. Namanya Guerre des farines, Perang Tepung, tahun 1775. Menteri keuangan Turgot sedang jatuh cinta pada pasar bebas. Pada 1774 ia membebaskan perdagangan gandum dari kontrol harga.(11) Teorinya cemerlang. Pasar akan menemukan harga terbaik. Sayangnya panen buruk datang lebih dulu.
Harga roti melonjak. Pada musim semi 1775, kerusuhan menjalar di sekitar Paris. Ratusan pasar dan desa bergolak. Massa menyerbu lumbung dan perahu gandum. Tetapi ada detail yang menggelitik. Massa sering tidak sekadar merampas. Mereka memaksa pedagang menjual gandum dengan harga yang dianggap patut. Lalu mereka membayar harga itu.(12)
Penjarah yang membayar. Ini bukan lelucon. Sejarawan menyebutnya taxation populaire, penetapan harga oleh rakyat. Turgot menjawab dengan tentara. Dua orang digantung di Place de Grève sebagai pelajaran. Empat belas tahun kemudian, pelajaran itu berbalik arah. Pada April 1789, massa di Faubourg Saint-Antoine menyerbu rumah pengusaha kertas dinding bernama Réveillon.(13)
Pemicunya sebuah ucapan tentang upah. Réveillon dikabarkan berkata buruh bisa hidup dengan lima belas sous sehari. Di tengah harga roti yang mencekik, kalimat itu terdengar seperti tamparan. Rumahnya dibongkar habis. Pasukan menembaki kerumunan. Korban tewas ditaksir puluhan hingga ratusan. Dua setengah bulan kemudian, Bastille jatuh.
Ekonomi Moral Kerumunan
E. P. Thompson memberi nama untuk logika itu. Ia menyebutnya ekonomi moral kerumunan.(14) Massa abad kedelapan belas tidak bergerak karena perut lapar semata. Mereka bergerak karena merasa aturan main yang adil dilanggar. Ada keyakinan bersama tentang harga yang patut. Ada keyakinan tentang kewajiban pedagang dan penguasa. Kerusuhan menjadi pengadilan rakyat atas pelanggaran itu.
Thompson menyindir sejarawan yang membaca kerusuhan sebagai kejang perut. Seolah rakyat cuma lambung yang bereaksi pada harga.(15) Kritik itu masih berlaku. Komentator hari ini senang menyebut penjarah sebagai preman oportunis. Sebagian memang begitu. Namun label itu tidak menjelaskan mengapa ratusan ribu orang lain turun dengan tuntutan yang sama.
George Rudé lalu meneliti siapa sebenarnya massa revolusi. Ia membongkar arsip polisi Paris satu per satu. Hasilnya mengecewakan kaum konservatif. Massa 1789 bukan sampah masyarakat. Mereka tukang kayu, pengrajin, buruh harian, dan pedagang kecil.(16) Orang biasa dengan alamat yang jelas. Mereka marah karena harga roti melampaui upah.
Le Bon dan Kerumunan yang Difitnah
Gustave Le Bon punya penjelasan lain. Pada 1895 ia menulis bahwa individu dalam kerumunan turun beberapa anak tangga peradaban.(17) Nalar menguap. Emosi menular. Kerumunan menjadi satu makhluk yang buas. Teori ini laris di kalangan penguasa. Wajar saja. Teori ini membebaskan penguasa dari pertanyaan tentang sebab.
Psikologi sosial modern tidak sepakat. Stephen Reicher meneliti kerusuhan St. Pauls di Bristol tahun 1980.(18) Ia menemukan kerumunan bertindak dalam batas yang jelas. Sasarannya terpilih. Polisi dan simbol otoritas dari luar diserang. Lingkungan sendiri relatif dijaga. Kerumunan tidak kehilangan identitas. Ia justru bertindak menurut identitas sosial bersama.
Maka penjarahan di Paris perlu dibaca dengan hati-hati. Itu tetap kejahatan. Menjarah apotek bukan kritik sosial. Membakar gedung publik bukan teori perubahan. Pelakunya harus dihukum. Tetapi negara yang hanya menghitung pelaku sedang mengobati demam dengan memecahkan termometer.
Harapan yang Patah di Tengah Jalan
Tocqueville memberi pelajaran yang paling tidak nyaman. Revolusi 1789, menurutnya, tidak pecah di masa penindasan terburuk. Ia pecah ketika keadaan mulai membaik.(19) Saat paling berbahaya bagi pemerintahan buruk adalah ketika ia mulai berbenah. Keluhan yang dulu ditanggung pasrah tiba-tiba terasa tak tertahankan. Harapan ternyata bahan bakar yang mudah meledak.
James C. Davies merumuskannya sebagai kurva J. Revolusi meledak ketika masa kemajuan yang panjang disusul kemunduran tajam.(20) Harapan terus naik. Kenyataan tiba-tiba jatuh. Jurang di antaranya diisi amarah. Ted Gurr menambahkan konsep deprivasi relatif. Orang memberontak bukan semata karena miskin. Mereka memberontak karena merasa tertinggal dari yang semestinya.(21)
Perancis cocok dengan kurva itu. Negaranya kaya. Layanan publiknya pernah menjadi kebanggaan Eropa. Generasi muda dibesarkan dengan janji republik sosial. Lalu harga bahan bakar naik. Tunjangan dibekukan. Sekolah memburuk. Yang jatuh bukan hanya daya beli. Yang jatuh adalah keyakinan bahwa republik masih menepati janjinya.
Pasar Memaksa Masyarakat Melawan
Karl Polanyi sudah memperingatkan ini sejak 1944. Pasar yang dibiarkan mengatur segalanya akan merobek tatanan sosial.(22) Masyarakat lalu bereaksi melindungi dirinya. Polanyi menyebutnya gerakan ganda. Satu tangan mendorong pasar. Tangan lain menariknya kembali. Reaksi itu bisa berupa serikat, koperasi, dan jaminan sosial. Polanyi juga mencatat bentuk yang lebih gelap. Perlindungan yang tak tersalurkan pernah melahirkan fasisme.
Turgot pada 1775 dan pemerintah Perancis hari ini berbagi satu keyakinan. Pasar akan membereskan semuanya, asal diberi waktu. Rakyat di kedua zaman berbagi satu keberatan. Perut tidak bisa menunggu. Di antara keyakinan dan keberatan itu, sejarah Perancis berulang kali menulis bab yang sama. Bedanya, kini ada kamera di setiap tangan.
Persekutuan yang Hilang
Kalau dilihat lebih dalam, massa mungkin tidak sedang menolak Macron sebagai pribadi. Masa jabatannya toh tinggal beberapa bulan. Yang mereka tolak adalah keadaan yang tidak lagi setara. Mungkin, ini cuma dugaan, mereka merindukan persekutuan. Kebersamaan yang lama ditenggelamkan kebebasan individu. Ironisnya, kerusuhan kini menjadi satu-satunya persekutuan yang tersedia gratis.
Para penenun di Rochdale memahami soal ini pada 1844. Mereka miskin dan marah. Tetapi mereka tidak menjarah toko. Mereka membuka toko sendiri.(23) Modalnya iuran kecil dari tiap anggota. Aturannya satu orang satu suara. Dari toko kecil itu lahir gerakan koperasi dunia. Ternyata cara paling elegan melawan pasar adalah memilikinya bersama.
Dalam bahasa Bung Hatta, massa Perancis butuh koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyebut koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan asas kekeluargaan.(24) Koperasi bukan sedekah. Ia cara orang kecil berhenti berdiri sendirian di pasar. Ia juga jawaban telat atas Undang-Undang Le Chapelier. Individu justru merdeka ketika ia bersekutu.
Dalam bahasa hari ini, pemerintah Indonesia menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.(25) Gagasannya menyentuh luka yang sama. Negara turun tangan membangun rumah persekutuan. Namun pelajaran Perancis berlaku dua arah. Negara boleh membangun rumahnya. Anggotalah yang harus menghuninya. Tanpa anggota yang berdaulat, koperasi hanya papan nama baru di gedung lama.
Jangan Pecahkan Cerminnya
Cermin 1789 tidak memantulkan wajah yang sama persis. Macron bukan Louis XVI. Republik bukan monarki. Tetapi cermin itu memantulkan pola yang sama. Janji kesetaraan dibuat besar. Pembayarannya dicicil kecil. Lalu rakyat menagih dengan cara yang tidak sopan.
Perancis kini sibuk menghitung kaca etalase yang pecah. Itu perlu. Namun sejarahnya sendiri berpesan lain. Massa 1775 membayar harga patut untuk gandum yang mereka rampas. Massa 2026 mungkin sedang menagih harga patut untuk republik yang mereka warisi. Jangan buru-buru memecahkan cermin. Yang retak bukan kacanya.
Bibliografi
1. Associated Press, “Macron to Address Nation after Riots and Looting Lead to 1,800 Arrests across France,” Washington Times, 18 Oktober 2026, https://www.washingtontimes.com/news/2026/oct/18/macron-address-nation-riots-looting-lead-1800-arrests-across-france/.
2. Bernama-Anadolu, “France Braces for Nationwide Cost-of-Living Protests Saturday,” Bernama, 16 Oktober 2026, https://bernama.com/en/world/news.php?id=2621126.
3. “France’s Macron Vows to Hold Accountable Those Who ‘Sought to Bring Down the Republic’ during Major Protests,” CNN, 17 Oktober 2026, https://www.cnn.com/2026/10/17/europe/half-million-protesters-sweep-france-in-youth-unrest-latam-intl.
4. Associated Press, “Macron to Address Nation.”
5. “Macron Says ‘Nothing Justifies’ Violence in Protests during Address to Nation,” France 24, 18 Oktober 2026, https://www.france24.com/en/france/20261018-macron-says-nothing-justifies-violence-in-protests-during-address-to-nation.
6. “Macron Says ‘Nothing Justifies’ Violence,” France 24.
7. Loi relative aux assemblées d’ouvriers et artisans de même état et profession, 14 Juni 1791 (Loi Le Chapelier). Larangan berserikat bagi buruh baru dicabut melalui Loi du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels (Loi Waldeck-Rousseau).
8. Loi Le Chapelier, 14 Juni 1791.
9. Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, terj. Arthur Goldhammer (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2014).
10. Harrison Stetler, “Emmanuel Macron’s Turbulent Exit,” The Nation, 28 September 2026, https://www.thenation.com/article/world/france-macron-fuel-prices-cost-of-living-crisis/.
11. Cynthia A. Bouton, The Flour War: Gender, Class, and Community in Late Ancien Régime French Society (University Park: Pennsylvania State University Press, 1993).
12. Bouton, Flour War.
13. George Rudé, The Crowd in the French Revolution (Oxford: Clarendon Press, 1959).
14. E. P. Thompson, “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century,” Past & Present, no. 50 (1971): 76–136.
15. Thompson, “Moral Economy.”
16. Rudé, Crowd in the French Revolution.
17. Gustave Le Bon, Psychologie des foules (Paris: Félix Alcan, 1895).
18. Stephen D. Reicher, “The St. Pauls’ Riot: An Explanation of the Limits of Crowd Action in Terms of a Social Identity Model,” European Journal of Social Psychology 14, no. 1 (1984): 1–21.
19. Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution (Paris: Michel Lévy Frères, 1856), buku 3, bab 4.
20. James C. Davies, “Toward a Theory of Revolution,” American Sociological Review 27, no. 1 (1962): 5–19.
21. Ted Robert Gurr, Why Men Rebel (Princeton: Princeton University Press, 1970).
22. Karl Polanyi, The Great Transformation (New York: Farrar & Rinehart, 1944).
23. Johnston Birchall, The International Co-operative Movement (Manchester: Manchester University Press, 1997).
24. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan Pasal 33 (naskah sebelum perubahan).
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.