Oleh Hukman Reni
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden segera membuka babak baru. Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai koalisi ke Istana Bogor. Mereka diberi waktu satu minggu untuk membicarakan nama pengganti. Pertemuan itu tampak biasa. Namun ia menyimpan pertanyaan besar tentang arah demokrasi kita.
Apa sesungguhnya yang sedang dimusyawarahkan? Mencari sosok terbaik untuk mendampingi presiden? Atau membagi ruang pengaruh di antara partai pendukung pemerintah? Pertanyaan ini bukan prasangka. Ia wajar diajukan dalam demokrasi. Istana bukan ruang privat para pemegang kekuasaan. Keputusan yang lahir dari sana membawa akibat bagi seluruh rakyat.
Apa Kata Konstitusi
Konstitusi memberi jalan yang jelas. Bila jabatan wakil presiden kosong, MPR bersidang paling lambat enam puluh hari. Sidang itu memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.[1] Jadi presiden memang berwenang mengusulkan. Partai boleh memberi pandangan. Konsultasi dengan kekuatan pendukung pemerintah juga wajar sebagai komunikasi politik. Namun konsultasi bukan penyerahan kewenangan. Masukan bukan keputusan. Dukungan politik bukan hak milik atas jabatan negara.
Pasal itu menyebut dua calon, bukan satu. Ada ruang pertimbangan bagi presiden. Ada pula pemilih akhir di MPR. Maka rapat di Istana Bogor hanyalah satu tahap dari proses yang lebih panjang. Ia bukan seluruh proses. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar.[2] Rapat para ketua umum tidak boleh menggantikan kedaulatan itu.
Ruang bagi Warga
Di sini satu hal patut diingat. Hukum tidak hanya membuka pintu bagi elite. Warga biasa juga berhak mengajukan calon, atau setidaknya pendapat tentang calon. Setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak itu dijamin bersama hak mencari dan menyampaikan informasi.[3] Undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat menegaskan bahwa warga bebas bersuara sebagai wujud tanggung jawab berdemokrasi.[4] Konstitusi juga menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan.[5]
Artinya warga bukan sekadar penonton. Seorang guru di pelosok boleh mengusulkan nama. Seorang petani boleh menyampaikan kriteria. Organisasi masyarakat sipil boleh menyusun daftar pertimbangan. Semua itu sah dan dilindungi hukum. Memang pada akhirnya presiden mengusulkan dan MPR memilih. Tetapi pendapat warga membentuk bahan penilaian. Ia juga menjadi batas moral bagi keputusan elite. Suara publik tidak menggantikan prosedur. Ia justru memberi isi pada demokrasi.
Satu Minggu untuk Siapa
Mari kita berhenti sejenak. Mengapa para ketua umum diberi waktu satu minggu untuk mengusulkan nama? Apakah waktu itu dipakai menelusuri rekam jejak, menguji kapasitas, dan menimbang integritas? Atau menjadi kesempatan bagi tiap partai menghitung peluang dan mengajukan kadernya sendiri? Coba kita balik pertanyaannya. Jika setiap partai diminta mengusulkan satu nama, yakinkah kita mereka akan mengajukan tokoh partai lain?
Politik memiliki logikanya sendiri. Setiap partai ingin memperbesar pengaruh. Setiap ketua umum menjaga posisi tawar. Tidak ada yang salah dengan kepentingan partai selama berjalan dalam koridor demokrasi. Persoalannya muncul ketika kepentingan organisasi dianggap identik dengan kepentingan negara. Koalisi bukan lembaga independen penjaring negarawan. Ia persekutuan politik yang dibentuk oleh kesamaan kepentingan. Hasil pembicaraannya tidak otomatis menjadi kehendak rakyat.
Rakyat memilih melalui pemilu. Namun setelah itu rakyat tidak kehilangan hak mengawasi. Demokrasi tidak berhenti ketika kotak suara ditutup. Justru setelah kekuasaan terbentuk, pengawasan publik makin penting. Jabatan wakil presiden bukan hadiah bagi partai paling setia. Bukan pula kompensasi bagi kelompok yang merasa paling berjasa. Jabatan itu amanah konstitusional. Penyandangnya harus sanggup menjaga kepentingan publik dan bekerja dalam batas kewenangan.
Keterbukaan Bukan Hadiah
Robert Dahl menekankan pentingnya partisipasi efektif dan pemahaman yang tercerahkan bagi warga.[6] Dalam kerangka itu keputusan tidak cukup melibatkan mereka yang berwenang secara formal. Publik juga perlu informasi yang memadai untuk menilai dan mengawasi. Tentu tidak setiap pembicaraan harus disiarkan langsung. Ruang konsultasi tertutup memang wajar. Namun kerahasiaan pertemuan tidak boleh berubah menjadi kerahasiaan pertanggungjawaban.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka. Setiap orang berhak memperolehnya. Informasi yang dikecualikan pun bersifat ketat dan terbatas.[7] Salah satu tujuan undang-undang itu menjamin hak warga mengetahui proses pengambilan keputusan publik serta alasan di baliknya.[8] Maka semangat itu semestinya berlaku pula bagi dasar pertimbangan, kriteria, dan alasan di balik pemilihan calon wakil presiden. Rakyat berhak tahu siapa yang dipertimbangkan, apa ukurannya, dan bagaimana rekam jejaknya.
Satu minggu mungkin cukup untuk mengumpulkan nama. Tetapi belum tentu cukup untuk menguji kelayakan. Kapasitas tidak lahir dari kesepakatan politik. Integritas tidak ditentukan oleh aklamasi para ketua umum. Rekam jejak tidak berubah baik hanya karena didukung mayoritas partai.
Bagaimana jika sosok paling layak justru bukan nama yang diajukan partai pendukung? Pertanyaan itu memperlihatkan batas antara kepentingan pemerintahan dan kepentingan koalisi. Stabilitas politik bukan alasan menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan negara.
Kita tidak sedang menuduh semua ketua umum berpikir sempit. Itu kesimpulan yang rawan tersesat. Di antara mereka tentu ada yang berpikir kenegaraan. Namun sistem politik harus dirancang dengan kesadaran bahwa kepentingan selalu hadir. Karena itu pengawasan dan keterbukaan tidak boleh bergantung pada kebaikan pribadi para elite.
Ujian bagi Istana
Prabowo menghadapi ujian politik yang tidak ringan. Ia harus menjaga hubungan dengan partai pendukung. Tetapi ia juga harus menunjukkan bahwa keputusan kenegaraan tidak ditentukan tekanan koalisi. Presiden tidak cukup menjadi pengelola kompromi. Ia harus memastikan kompromi tetap berada di bawah kepentingan konstitusi. Partai koalisi menghadapi ujian serupa. Mereka dapat menunjukkan kedewasaan dengan mengusulkan nama berdasarkan kapasitas, termasuk bila sosok itu bukan kader sendiri.
Jangan sampai Istana Bogor hanya menjadi panggung pertukaran kepentingan. Jangan sampai satu minggu itu menjadi tenggat menyelesaikan transaksi politik. Kita tidak menuntut rakyat duduk di setiap meja perundingan. Yang dituntut adalah keterbukaan dan ruang bagi suara warga. Sebab wakil presiden bukan milik partai. Bukan milik koalisi. Bukan pula milik kelompok yang paling dekat dengan presiden. Ia pejabat negara yang mengemban amanah bagi seluruh rakyat.
Pertemuan di Istana Bogor semestinya memperlihatkan kedewasaan demokrasi. Presiden dapat berani memilih berdasarkan kelayakan. Partai dapat berbesar hati tidak selalu mengutamakan kader sendiri. Masyarakat dapat melihat jabatan publik tetap ditempatkan sebagai amanah, bukan komoditas politik. Pertanyaan akhirnya, apakah satu minggu itu melahirkan pilihan terbaik bagi negara, atau hanya kesepakatan terbaik bagi para pemegang kekuasaan?
Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan musyawarah. Rakyat membutuhkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi bukan sekadar kemampuan elite mencapai kesepakatan. Demokrasi juga kesediaan mereka tunduk pada kepentingan publik. Kursi wakil presiden boleh kosong untuk sementara. Namun jangan biarkan akal sehat bernegara ikut kehilangan tempat duduk.
Daftar Pustaka
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 ayat (2).
2. UUD 1945, Pasal 1 ayat (2).
3. UUD 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.
4. Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 2 ayat (1).
5. UUD 1945, Pasal 28D ayat (3).
6. Robert A. Dahl, On Democracy (New Haven: Yale University Press, 1998), 37–38.
7. Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1).
8. UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 3 huruf a.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden segera membuka babak baru. Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai koalisi ke Istana Bogor. Mereka diberi waktu satu minggu untuk membicarakan nama pengganti. Pertemuan itu tampak biasa. Namun ia menyimpan pertanyaan besar tentang arah demokrasi kita.
Apa sesungguhnya yang sedang dimusyawarahkan? Mencari sosok terbaik untuk mendampingi presiden? Atau membagi ruang pengaruh di antara partai pendukung pemerintah? Pertanyaan ini bukan prasangka. Ia wajar diajukan dalam demokrasi. Istana bukan ruang privat para pemegang kekuasaan. Keputusan yang lahir dari sana membawa akibat bagi seluruh rakyat.
Apa Kata Konstitusi
Konstitusi memberi jalan yang jelas. Bila jabatan wakil presiden kosong, MPR bersidang paling lambat enam puluh hari. Sidang itu memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.[1] Jadi presiden memang berwenang mengusulkan. Partai boleh memberi pandangan. Konsultasi dengan kekuatan pendukung pemerintah juga wajar sebagai komunikasi politik. Namun konsultasi bukan penyerahan kewenangan. Masukan bukan keputusan. Dukungan politik bukan hak milik atas jabatan negara.
Pasal itu menyebut dua calon, bukan satu. Ada ruang pertimbangan bagi presiden. Ada pula pemilih akhir di MPR. Maka rapat di Istana Bogor hanyalah satu tahap dari proses yang lebih panjang. Ia bukan seluruh proses. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar.[2] Rapat para ketua umum tidak boleh menggantikan kedaulatan itu.
Ruang bagi Warga
Di sini satu hal patut diingat. Hukum tidak hanya membuka pintu bagi elite. Warga biasa juga berhak mengajukan calon, atau setidaknya pendapat tentang calon. Setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak itu dijamin bersama hak mencari dan menyampaikan informasi.[3] Undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat menegaskan bahwa warga bebas bersuara sebagai wujud tanggung jawab berdemokrasi.[4] Konstitusi juga menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan.[5]
Artinya warga bukan sekadar penonton. Seorang guru di pelosok boleh mengusulkan nama. Seorang petani boleh menyampaikan kriteria. Organisasi masyarakat sipil boleh menyusun daftar pertimbangan. Semua itu sah dan dilindungi hukum. Memang pada akhirnya presiden mengusulkan dan MPR memilih. Tetapi pendapat warga membentuk bahan penilaian. Ia juga menjadi batas moral bagi keputusan elite. Suara publik tidak menggantikan prosedur. Ia justru memberi isi pada demokrasi.
Satu Minggu untuk Siapa
Mari kita berhenti sejenak. Mengapa para ketua umum diberi waktu satu minggu untuk mengusulkan nama? Apakah waktu itu dipakai menelusuri rekam jejak, menguji kapasitas, dan menimbang integritas? Atau menjadi kesempatan bagi tiap partai menghitung peluang dan mengajukan kadernya sendiri? Coba kita balik pertanyaannya. Jika setiap partai diminta mengusulkan satu nama, yakinkah kita mereka akan mengajukan tokoh partai lain?
Politik memiliki logikanya sendiri. Setiap partai ingin memperbesar pengaruh. Setiap ketua umum menjaga posisi tawar. Tidak ada yang salah dengan kepentingan partai selama berjalan dalam koridor demokrasi. Persoalannya muncul ketika kepentingan organisasi dianggap identik dengan kepentingan negara. Koalisi bukan lembaga independen penjaring negarawan. Ia persekutuan politik yang dibentuk oleh kesamaan kepentingan. Hasil pembicaraannya tidak otomatis menjadi kehendak rakyat.
Rakyat memilih melalui pemilu. Namun setelah itu rakyat tidak kehilangan hak mengawasi. Demokrasi tidak berhenti ketika kotak suara ditutup. Justru setelah kekuasaan terbentuk, pengawasan publik makin penting. Jabatan wakil presiden bukan hadiah bagi partai paling setia. Bukan pula kompensasi bagi kelompok yang merasa paling berjasa. Jabatan itu amanah konstitusional. Penyandangnya harus sanggup menjaga kepentingan publik dan bekerja dalam batas kewenangan.
Keterbukaan Bukan Hadiah
Robert Dahl menekankan pentingnya partisipasi efektif dan pemahaman yang tercerahkan bagi warga.[6] Dalam kerangka itu keputusan tidak cukup melibatkan mereka yang berwenang secara formal. Publik juga perlu informasi yang memadai untuk menilai dan mengawasi. Tentu tidak setiap pembicaraan harus disiarkan langsung. Ruang konsultasi tertutup memang wajar. Namun kerahasiaan pertemuan tidak boleh berubah menjadi kerahasiaan pertanggungjawaban.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka. Setiap orang berhak memperolehnya. Informasi yang dikecualikan pun bersifat ketat dan terbatas.[7] Salah satu tujuan undang-undang itu menjamin hak warga mengetahui proses pengambilan keputusan publik serta alasan di baliknya.[8] Maka semangat itu semestinya berlaku pula bagi dasar pertimbangan, kriteria, dan alasan di balik pemilihan calon wakil presiden. Rakyat berhak tahu siapa yang dipertimbangkan, apa ukurannya, dan bagaimana rekam jejaknya.
Satu minggu mungkin cukup untuk mengumpulkan nama. Tetapi belum tentu cukup untuk menguji kelayakan. Kapasitas tidak lahir dari kesepakatan politik. Integritas tidak ditentukan oleh aklamasi para ketua umum. Rekam jejak tidak berubah baik hanya karena didukung mayoritas partai.
Bagaimana jika sosok paling layak justru bukan nama yang diajukan partai pendukung? Pertanyaan itu memperlihatkan batas antara kepentingan pemerintahan dan kepentingan koalisi. Stabilitas politik bukan alasan menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan negara.
Kita tidak sedang menuduh semua ketua umum berpikir sempit. Itu kesimpulan yang rawan tersesat. Di antara mereka tentu ada yang berpikir kenegaraan. Namun sistem politik harus dirancang dengan kesadaran bahwa kepentingan selalu hadir. Karena itu pengawasan dan keterbukaan tidak boleh bergantung pada kebaikan pribadi para elite.
Ujian bagi Istana
Prabowo menghadapi ujian politik yang tidak ringan. Ia harus menjaga hubungan dengan partai pendukung. Tetapi ia juga harus menunjukkan bahwa keputusan kenegaraan tidak ditentukan tekanan koalisi. Presiden tidak cukup menjadi pengelola kompromi. Ia harus memastikan kompromi tetap berada di bawah kepentingan konstitusi. Partai koalisi menghadapi ujian serupa. Mereka dapat menunjukkan kedewasaan dengan mengusulkan nama berdasarkan kapasitas, termasuk bila sosok itu bukan kader sendiri.
Jangan sampai Istana Bogor hanya menjadi panggung pertukaran kepentingan. Jangan sampai satu minggu itu menjadi tenggat menyelesaikan transaksi politik. Kita tidak menuntut rakyat duduk di setiap meja perundingan. Yang dituntut adalah keterbukaan dan ruang bagi suara warga. Sebab wakil presiden bukan milik partai. Bukan milik koalisi. Bukan pula milik kelompok yang paling dekat dengan presiden. Ia pejabat negara yang mengemban amanah bagi seluruh rakyat.
Pertemuan di Istana Bogor semestinya memperlihatkan kedewasaan demokrasi. Presiden dapat berani memilih berdasarkan kelayakan. Partai dapat berbesar hati tidak selalu mengutamakan kader sendiri. Masyarakat dapat melihat jabatan publik tetap ditempatkan sebagai amanah, bukan komoditas politik. Pertanyaan akhirnya, apakah satu minggu itu melahirkan pilihan terbaik bagi negara, atau hanya kesepakatan terbaik bagi para pemegang kekuasaan?
Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan musyawarah. Rakyat membutuhkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi bukan sekadar kemampuan elite mencapai kesepakatan. Demokrasi juga kesediaan mereka tunduk pada kepentingan publik. Kursi wakil presiden boleh kosong untuk sementara. Namun jangan biarkan akal sehat bernegara ikut kehilangan tempat duduk.
Daftar Pustaka
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 ayat (2).
2. UUD 1945, Pasal 1 ayat (2).
3. UUD 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.
4. Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 2 ayat (1).
5. UUD 1945, Pasal 28D ayat (3).
6. Robert A. Dahl, On Democracy (New Haven: Yale University Press, 1998), 37–38.
7. Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1).
8. UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 3 huruf a.