Oleh: Hukman Reni
Bagi masyarakat Timor Timur, 12 November adalah darah dan air mata. Namun, bagi masyarakat Indonesia hari ini, 12 November adalah catatan sejarah tentang mundurnya seorang wakil presiden. Publik kembali dikejutkan oleh kabar politik nasional. Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kabar itu bukan lagi sekadar desas-desus setelah sebelumnya dibenarkan oleh Budi Arie Setiadi, lalu dikonfirmasi langsung ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026, setelah menyampaikan niat serta suratnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebuah peristiwa politik yang tentu memiliki konsekuensi jauh melampaui pergantian seorang pejabat negara.
Sebenarnya, wacana tentang mundurnya Gibran bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Sejak awal pelantikannya, legitimasi politik dan perjalanan menuju kursi wakil presiden telah menjadi perdebatan publik. Ada persoalan dinasti politik, perubahan aturan pencalonan, hubungan kekuasaan keluarga, hingga gugatan terhadap dokumen pendidikan yang kemudian berkembang menjadi persoalan hukum hingga ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta memicu usulan hak menyatakan pendapat di DPR. Kini, berbagai persoalan tersebut bertemu dalam satu momentum politik yang menentukan.
Saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan alasan di balik keputusan ini. Dalam pernyataan terbarunya setelah berpamitan dari Istana Wakil Presiden, Gibran menegaskan bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi atas permintaan sendiri dan membantah hal itu berkaitan dengan polemik ijazah yang disebutnya telah lengkap dan diserahkan ke pengadilan. Namun, peristiwa ini tetap tidak bisa dilepaskan dari rangkaian persoalan politik dan hukum yang mendahuluinya. Ada pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar mengapa seorang wakil presiden memilih mundur. Bagaimana sesungguhnya kekuasaan memperoleh legitimasi, dan sejauh mana legitimasi itu mampu bertahan ketika berhadapan dengan persoalan hukum?
Gibran adalah anak muda yang melompat ke salah satu jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Sebelum menjadi wakil presiden, ia menjabat Wali Kota Surakarta. Perjalanan politiknya berlangsung dalam situasi ketika ayahnya, Joko Widodo, masih menjabat Presiden Republik Indonesia. Hubungan keluarga itu kemudian menjadi sumber perdebatan panjang mengenai dinasti politik.
Kontroversi semakin besar setelah Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan yang melahirkan polemik etik. Putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Publik tidak hanya memperdebatkan hasil akhirnya, tetapi juga proses yang memungkinkan seorang anggota keluarga presiden memperoleh jalan politik yang begitu terbuka.
Persoalan dinasti politik memang tidak sesederhana hubungan darah. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih. Anak seorang presiden tidak otomatis kehilangan hak politiknya hanya karena hubungan keluarga. Namun, persoalannya berubah ketika kekuasaan keluarga berpotensi memengaruhi aturan, akses, dan kesempatan politik. Di situlah batas antara hak individu dan kepentingan publik harus diuji.
Kita juga tidak bisa mengabaikan perjalanan politik keluarga Jokowi yang menjadi perhatian masyarakat. Menantu Jokowi, Bobby Nasution, berhasil menduduki jabatan Gubernur Sumatera Utara. Rangkaian peristiwa itu memperkuat pertanyaan publik mengenai konsentrasi pengaruh politik dalam satu lingkaran keluarga. Bukan berarti setiap keberhasilan politik keluarga harus dianggap sebagai pelanggaran. Tetapi demokrasi membutuhkan jarak yang sehat antara kekuasaan negara dan kepentingan keluarga penguasa.
Joko Widodo sendiri pernah memperoleh kepercayaan besar dari rakyat. Ia datang dengan kendaraan Esemka ketika menjabat Wali Kota Surakarta. Saat memimpin Jakarta, ia keluar masuk gorong-gorong (saluran air) dan kawasan permukiman. Ia kemudian menjadi Presiden ketujuh Republik Indonesia selama dua periode. Sejarah kepemimpinannya tentu tidak bisa dihapus begitu saja. Ada pembangunan infrastruktur, proyek strategis, dan berbagai kebijakan yang menjadi warisannya. Sebut saja, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan persoalan pembiayaan, risiko, dan keberlanjutan bisnisnya.
Sejarah tidak seharusnya ditulis hanya dengan tinta pujian. Kritik juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap perjalanan sebuah bangsa.
Di sinilah persoalan Gibran menjadi menarik untuk dibaca melalui sejarah. Republik ini pernah memiliki seorang wakil presiden yang mengundurkan diri. Namanya Mohammad Hatta. Pada 1 Desember 1956, Hatta secara resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia setelah mendampingi Soekarno sejak awal kemerdekaan.
Namun, membandingkan pengunduran diri Hatta dengan Gibran tentu membutuhkan kehati-hatian. Keduanya berada dalam zaman, latar belakang, dan persoalan politik yang berbeda. Tidak ada alasan untuk memaksakan kesamaan di antara keduanya. Justru perbedaannya memberikan pelajaran yang menarik tentang makna jabatan dan tanggung jawab sejarah.
Hatta adalah seorang tokoh pergerakan yang ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia menempuh perjuangan panjang, mengalami pengasingan, membaca, menulis, dan mengembangkan pemikiran tentang demokrasi serta ekonomi kerakyatan. Bersama Soekarno, ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan. Jabatan wakil presiden baginya bukan hadiah dari kekuasaan keluarga, melainkan bagian dari perjalanan perjuangan membangun republik.
Pengunduran diri Hatta juga bukan perkara sederhana. Hubungannya dengan Soekarno semakin diwarnai perbedaan pandangan mengenai arah demokrasi dan penyelenggaraan negara. Hatta tidak sependapat dengan kecenderungan kekuasaan yang semakin terpusat. Ia melihat perkembangan politik menuju Demokrasi Terpimpin sebagai sesuatu yang berpotensi menjauhkan republik dari cita-cita demokrasi konstitusional.
Selain itu, Hatta merasa perannya dalam pemerintahan semakin terbatas. Ia tidak lagi berada dalam posisi yang memungkinkan dirinya memberikan pengaruh berarti terhadap keputusan-keputusan kenegaraan. Ada perbedaan pandangan mengenai kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Hatta juga memiliki perhatian besar terhadap praktik korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan negara.
Bagi Hatta, jabatan bukan sekadar kedudukan yang harus dipertahankan. Ketika fungsi dan prinsip yang diyakininya tidak lagi dapat dijalankan, ia memilih meninggalkan jabatan tersebut. Keputusan itu tidak serta-merta mengakhiri perbedaan politiknya dengan Soekarno, tetapi menjadi bagian penting dari catatan sejarah demokrasi Indonesia.
Di sinilah letak perbedaan yang tidak boleh disamarkan. Hatta mundur di tengah pertentangan pemikiran mengenai arah republik. Sementara Gibran mengundurkan diri di tengah sorotan panjang mengenai legitimasi politik yang berkaitan dengan proses pencalonan, hubungan dinasti, serta perkembangan sengketa dokumen pendidikan, kendati ia menyatakan langkahnya murni keputusan pribadi.
Dua pengunduran diri, meskipun sama-sama ditempuh melalui jalur pengajuan resmi ke lembaga negara, tidak otomatis memiliki makna sejarah yang sama.
Gibran sudah menyampaikan penjelasannya sendiri kepada publik. Namun, persoalan ini tidak boleh berhenti pada keputusan seorang individu. Ada tanggung jawab kelembagaan yang kini harus dijalankan, termasuk langkah MPR memproses surat pengunduran diri serta pengisian jabatan wakil presiden sesuai mekanisme konstitusi. Jabatan wakil presiden bukan milik pribadi, bukan pula milik keluarga atau kelompok politik tertentu.
Lebih jauh, peristiwa ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kekuatan politik. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena pembagian kekuasaan berdasarkan kedekatan keluarga. Partai politik harus kembali menjalankan fungsi kaderisasi secara sehat. Lembaga negara harus menjaga independensinya. Aturan pencalonan pemimpin tidak boleh berubah menjadi jalan khusus bagi mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Ada satu pelajaran yang sering terlupakan dalam politik. Kekuasaan bisa membuka pintu jabatan, tetapi tidak selalu mampu menjamin penerimaan publik. Dukungan politik dapat mengantarkan seseorang ke istana, tetapi legitimasi harus terus dirawat melalui integritas, kapasitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
Mohammad Hatta meninggalkan jabatan dengan catatan pemikiran dan sikap politik yang dapat diperdebatkan, tetapi tetap menjadi bagian dari sejarah perjuangan republik. Gibran kini menghadapi ujian sejarahnya sendiri setelah menanggalkan jabatannya. Bagaimana publik menilai perjalanan politiknya, bagaimana ia mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, dan bagaimana negara menyelesaikan proses lanjutan ini melalui mekanisme konstitusi.
Republik tidak boleh bergantung pada nama keluarga. Tidak pula boleh tunduk pada kepentingan orang-orang yang sedang berkuasa. Jabatan publik adalah amanah konstitusi, bukan warisan politik.
Mundur dari jabatan memang bisa dinyatakan sebagai keputusan pribadi. Namun, pertanggungjawaban terhadap proses yang mengantarkan seseorang ke jabatan itu tetap menjadi urusan publik. Sejarah akan mencatat keduanya. Hatta dengan pergulatan pemikirannya tentang republik. Gibran dengan perjalanan politiknya yang sejak awal mengundang perdebatan hingga akhirnya berujung pada pengunduran diri.
Tetapi sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah duduk di kursi kekuasaan. Sejarah juga menguji bagaimana seseorang sampai ke sana, bagaimana ia menjalankan amanah, dan bagaimana ia meninggalkannya.
Gibran sudah menyampaikan penjelasannya sendiri kepada publik. Namun, persoalan ini tidak boleh berhenti pada keputusan seorang individu. Ada tanggung jawab kelembagaan yang kini harus dijalankan, termasuk langkah MPR memproses surat pengunduran diri serta pengisian jabatan wakil presiden sesuai mekanisme konstitusi. Jabatan wakil presiden bukan milik pribadi, bukan pula milik keluarga atau kelompok politik tertentu.
Lebih jauh, peristiwa ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kekuatan politik. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena pembagian kekuasaan berdasarkan kedekatan keluarga. Partai politik harus kembali menjalankan fungsi kaderisasi secara sehat. Lembaga negara harus menjaga independensinya. Aturan pencalonan pemimpin tidak boleh berubah menjadi jalan khusus bagi mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Ada satu pelajaran yang sering terlupakan dalam politik. Kekuasaan bisa membuka pintu jabatan, tetapi tidak selalu mampu menjamin penerimaan publik. Dukungan politik dapat mengantarkan seseorang ke istana, tetapi legitimasi harus terus dirawat melalui integritas, kapasitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
Mohammad Hatta meninggalkan jabatan dengan catatan pemikiran dan sikap politik yang dapat diperdebatkan, tetapi tetap menjadi bagian dari sejarah perjuangan republik. Gibran kini menghadapi ujian sejarahnya sendiri setelah menanggalkan jabatannya. Bagaimana publik menilai perjalanan politiknya, bagaimana ia mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, dan bagaimana negara menyelesaikan proses lanjutan ini melalui mekanisme konstitusi.
Republik tidak boleh bergantung pada nama keluarga. Tidak pula boleh tunduk pada kepentingan orang-orang yang sedang berkuasa. Jabatan publik adalah amanah konstitusi, bukan warisan politik.
Mundur dari jabatan memang bisa dinyatakan sebagai keputusan pribadi. Namun, pertanggungjawaban terhadap proses yang mengantarkan seseorang ke jabatan itu tetap menjadi urusan publik. Sejarah akan mencatat keduanya. Hatta dengan pergulatan pemikirannya tentang republik. Gibran dengan perjalanan politiknya yang sejak awal mengundang perdebatan hingga akhirnya berujung pada pengunduran diri.
Tetapi sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah duduk di kursi kekuasaan. Sejarah juga menguji bagaimana seseorang sampai ke sana, bagaimana ia menjalankan amanah, dan bagaimana ia meninggalkannya.