Oleh: Hukman Reni
Sering kali kita mendengar teriakan dari jalanan. Spanduk dibentang tinggi. Suara toa memecah udara. Tuduhan dilontarkan tanpa henti. Ekonomi hancur, kata mereka. Pemerintah berbohong, klaim yang lain. Angka pertumbuhan cuma coretan di atas kertas. Data dianggap pesanan penguasa. Pesimisme merayap ke setiap sudut obrolan warung kopi.
Tuduhan ini berangkat dari beberapa alasan. Beberapa waktu lalu pasar keuangan diguncang kabar buruk. Capital outflow terjadi dalam jumlah besar. Investor asing menarik dana mereka. Rupiah sempat melemah. Kepanikan menyebar cepat di layar perdagangan. Pasar modal bergetar hebat. Reksa dana ikut tertekan. Data pasar mencatat investor asing melakukan penjualan bersih hingga Rp 84 triliun sejak awal 2026, sebelum tekanan meningkat setelah MSCI memperpanjang evaluasi dan pembekuan penyesuaian indeks saham Indonesia.[1]
Tekanan belum berhenti di situ. Keputusan Morgan Stanley Capital International atau MSCI menghantam persepsi publik. Kebijakan pembekuan rebalancing indeks mengurangi ruang penyesuaian saham Indonesia dalam indeks global. Sejumlah saham kehilangan daya tarik di mata investor asing. Persoalan transparansi kepemilikan saham dan tata kelola pasar modal ikut disorot. Keputusan MSCI seolah menjadi stempel pengesahan bagi para pengkritik. Lihat saja, kata para pendemo di jalanan. Bahkan lembaga internasional meragukan kualitas pasar kita. MSCI menyoroti persoalan transparansi kepemilikan saham dan tata kelola pasar, serta menaikkan status perhatiannya dengan mengkaji kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.[2][3]
Lalu ada luka lama yang terus berdarah. Masalah kebakaran hutan. Kerusakan lingkungan merentang hingga puluhan ribu hektare. Langit Sumatra dan Kalimantan tertutup asap pekat. Biaya penanganan yang dikeluarkan pemerintah sangat besar. Armada helikopter pemadam disewa. Ribuan personel gabungan diturunkan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan berulang kali. Anggaran negara dalam jumlah besar dikuras untuk memadamkan api. Pada periode 1 Januari hingga 22 April 2025, Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 3.207 hektare, termasuk 1.227 hektare di kawasan gambut.
Namun lihat denda yang dijatuhkan hakim kepada korporasi perusak lingkungan. Nilainya sangat kecil. Tidak sebanding dengan total kehancuran ekosistem. Tidak sebanding pula dengan laba yang telah mereka keruk dari hutan nusantara. Bahkan, dalam sejumlah kasus, denda tersebut tidak menutup separuh biaya operasional pemadaman yang ditanggung negara. Ketimpangan ini memicu kemarahan publik. Hukum dianggap tunduk pada pemilik modal. Negara terkesan rugi dua kali. Pertama rugi lingkungan. Kedua rugi anggaran. Dari 18 putusan berkekuatan hukum tetap terkait karhutla hingga 2025, hanya dua perusahaan yang dilaporkan telah menjalankan kewajibannya, sementara 14 perusahaan masih tidak jelas proses eksekusinya.
Semua catatan hitam ini berkumpul menjadi satu. Mereka membentuk narasi tunggal yang sangat pekat. Narasi bahwa negeri ini sedang merosot tajam.
Tetapi mari kita tenang sejenak. Tarik napas dalam. Mari kita bedah kenyataan ini dengan kepala dingin. Apakah keputusasaan di jalanan benar-benar menggambarkan keseluruhan realitas ekonomi kita?
Lembaga keuangan internasional dikenal tidak suka memuji tanpa alasan. Bank Dunia dan International Monetary Fund atau IMF memiliki rekam jejak analisis yang ketat. Mereka lembaga yang sangat konservatif. Mereka sering mengeluarkan teguran keras kepada negara berkembang. Mereka juga tidak segan mengkritik kebijakan anggaran. Namun, dalam sejumlah proyeksi terbaru, mereka justru menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi yang relatif kuat. Revisi proyeksi Bank Dunia bahkan menaikkan perkiraan pertumbuhan Indonesia. Angkanya berada di atas rata-rata kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update Oktober 2026, Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 5,2 persen, di atas proyeksi kawasan Asia Timur dan Pasifik sebesar 4,5 persen, sementara IMF memproyeksikan pertumbuhan Indonesia sebesar 5,0 persen.
Coba gunakan akal sehat. Bagaimana mungkin lembaga sekritis itu memberikan penilaian positif di tengah gelombang pesimisme? Jawabannya sederhana. Daya tahan ekonomi kita tidak semata-mata bertumpu pada pasar finansial yang volatil. Daya tahan itu juga berakar pada denyut nadi kegiatan harian masyarakat.
Ketika arus modal keluar terjadi, pasar saham memang terguncang. Tetapi transaksi di pasar lokal tidak pernah berhenti. Orang tetap pergi ke pasar tradisional pada pagi hari. Warung makan tetap buka. Kontraktor lokal tetap berlomba ikut tender pemerintah. Mesin utama ekonomi kita bernama permintaan domestik. BPS mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, dengan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar sebesar 2,94 poin persentase dari total pertumbuhan.[4][5]
Sektor ekspor negara tetangga boleh saja unggul dalam produk berteknologi tinggi. Mereka mengekspor komponen semikonduktor. Mereka juga sangat terhubung dengan rantai pasok industri kecerdasan buatan global. Ketika permintaan dunia melambat, sektor-sektor tersebut dapat langsung terpukul. Indonesia memiliki karakter berbeda. Struktur ekonomi kita ditopang populasi besar yang terus bertransaksi. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu benteng pertahanan utama dari guncangan ekonomi luar negeri. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen secara tahunan pada triwulan I 2026 dan menyumbang lebih dari separuh PDB nasional.[4][6]
Ada satu hal lagi yang patut dibaca secara lebih utuh. Pemerintah sedang berupaya membangun ekosistem ekonomi desa dan kelurahan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini bukan sekadar proyek mendirikan gerai, memasang papan nama, lalu mengisi rak dengan barang dagangan. Gagasannya jauh lebih besar. Membangun infrastruktur ekonomi di jantung populasi. Menghubungkan produksi, distribusi, perdagangan, kebutuhan pangan, dan perputaran uang dalam satu ekosistem ekonomi komunitas. Desa dan kelurahan tidak lagi sekadar menjadi tempat tinggal penduduk. Keduanya didorong menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Hingga 15 Oktober 2026, pemerintah melaporkan 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi, sementara dashboard resmi mencatat 83.363 koperasi telah berbadan hukum dengan 2.519.379 anggota terverifikasi.
Tentu saja, gagasan besar tidak otomatis menghasilkan keberhasilan besar. Koperasi bisa tumbuh, tetapi juga bisa gagal. Bisa menjadi penggerak ekonomi warga, tetapi bisa pula terjebak dalam persoalan tata kelola, kapasitas pengurus, dan ketidaksiapan kelembagaan. Semua itu harus diawasi secara kritis. Per Juli 2026, baru 50.255 dari 83.382 koperasi terdaftar melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan 60.792 unit memiliki Nomor Induk Berusaha, sehingga pengawasan tata kelola tetap menjadi syarat mutlak keberhasilan program ini.
Namun, ada perbedaan mendasar antara menguji kelayakan sebuah kebijakan dengan menghakimi kegagalan pelaksanaannya sebelum proses berjalan. Kebijakan membangun ekosistem ekonomi desa adalah satu perkara. Kemampuan melaksanakannya adalah perkara lain. Jangan mencampuradukkan keduanya.
Di sinilah kita membutuhkan kepala dingin dan hati yang sejuk. Kritik tetap diperlukan. Pengawasan bahkan wajib diperketat. Tetapi jangan sampai ketidakpuasan terhadap kemungkinan kegagalan pelaksanaan membuat kita kehilangan kemampuan membaca arah kebijakan. Negara sedang mencoba membangun fondasi ekonomi dari pusat-pusat populasi. Apakah berhasil atau tidak, biarkan pelaksanaan membuktikannya. Yang perlu kita pastikan adalah gagasannya diuji dengan akal sehat, pelaksanaannya diawasi dengan ketat, dan hasilnya dinilai berdasarkan kenyataan. Bukan berdasarkan prasangka.
Faktor kedua yang sering dilupakan para pengkritik adalah efektivitas dorongan belanja pemerintah. Anggaran negara tidak boleh dibiarkan mengendap di bank. Program prioritas seperti perluasan bantuan sosial dan perbaikan gizi masyarakat dapat menggerakkan rantai ekonomi hingga ke lapisan bawah. Uang negara mengalir ke tangan pembeli bahan pangan. Petani sayur mendapat pasar. Peternak telur menerima pesanan. Nelayan memiliki kesempatan menjual hasil tangkapan tanpa terlalu dibayangi ketidakpastian harga.
Sirkulasi uang ini memicu dampak berantai. Pedagang kecil menerima pendapatan. Pendapatan itu dibelanjakan kembali untuk kebutuhan keluarga. Rantai pasok lokal bergerak aktif. Inilah salah satu alasan mengapa guncangan harga energi global tidak serta-merta menghancurkan daya beli masyarakat. Subsidi energi yang disalurkan pemerintah ikut menahan tekanan kenaikan harga bahan bakar di pompa bensin. Belanja pemerintah tumbuh 21,81 persen secara tahunan pada triwulan I 2026, sementara investasi tetap tumbuh 5,96 persen, menunjukkan dorongan fiskal dan investasi masih berjalan beriringan.[4][6]
Tentu ada kekhawatiran soal keberlanjutan. Pemerintah tidak bisa terus menjadi mesin tunggal penggerak ekonomi. Penyerapan investasi swasta harus segera mengambil alih sebagian peran belanja negara. Krisis kepatuhan hukum dalam kasus kebakaran hutan juga harus dibenahi secara menyeluruh. Penegakan hukum lingkungan tidak boleh lagi memberi ruang bagi korporasi pembakar lahan. Dalam salah satu putusan 2025, empat perusahaan dikenai denda dan ganti rugi lingkungan dengan total Rp 721 miliar, sementara pemerintah juga mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp 4,8 triliun terkait bencana ekologis di Sumatra. Pembenahan tata kelola pasar modal untuk memenuhi standar transparansi MSCI juga wajib diselesaikan secepatnya.
Kritik jalanan tetap dibutuhkan sebagai pengingat. Teriakan pendemo adalah sinyal penyeimbang agar pemerintah tidak cepat puas. Namun, menganggap seluruh data resmi sebagai kebohongan adalah kecelakaan berpikir yang tergolong fatal.
Ketika data BPS menunjukkan angka pertumbuhan yang kuat, tuduhan manipulasi langsung bermunculan di media sosial. Banyak pihak menuding angka tersebut sebagai akrobat politik. Namun, ketika Bank Dunia melakukan perhitungan independen, hasilnya menunjukkan arah yang sejalan. Lembaga internasional itu tidak memiliki kepentingan untuk membela pemerintah kita. Penilaian mereka memperkuat gambaran bahwa aktivitas ekonomi Indonesia masih bergerak dan memiliki daya tahan. Bank Dunia mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,6 persen secara tahunan pada triwulan I 2026, tertinggi sejak pertengahan 2021, didorong konsumsi rumah tangga, belanja awal Ramadan, bonus sektor publik, serta program sosial termasuk makan bergizi gratis.
Pasar finansial boleh saja bergerak liar dalam hitungan hari. Capital outflow bisa terjadi akibat perubahan suku bunga di Amerika Serikat. Keputusan indeks MSCI juga dipengaruhi dinamika teknis perdagangan global dan persoalan tata kelola pasar. Namun, aktivitas ekonomi riil masyarakat tidak bisa dibaca hanya dari gejolak pasar modal. Pabrik yang tetap beroperasi dan pasar yang tetap ramai menjadi bagian dari bukti bahwa mesin ekonomi Indonesia terus berputar. Cadangan devisa Indonesia mencapai US$146,32 miliar per 30 September 2026, setara dengan pembiayaan sekitar 5,4 bulan impor, sementara neraca pembayaran triwulan II 2026 hanya mencatat defisit US$0,9 miliar dan surplus transaksi modal-finansial sebesar US$12,0 miliar.
Kebenaran ekonomi tidak selalu berada di papan pergerakan saham. Kebenaran ekonomi juga tidak sepenuhnya berada di ujung pengeras suara para aktivis. Kebenaran itu juga terlihat pada daya tahan masyarakat yang terus bekerja dan bertransaksi di tengah berbagai guncangan.
Indonesia tidak sedang hancur. Indonesia sedang berjalan menembus badai dengan fondasi domestik yang masih teruji. Dengan inflasi sebesar 3,28 persen per akhir September 2026, tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen, dan tingkat kemiskinan 8,07 persen pada Maret 2026, tantangan besar tetap ada, tetapi fondasi ekonomi domestik belum runtuh.[7]
Kutipan:
- www.kompas.id › artikel › en-arus-dana-asing-ke-bursa-saham-riForeign Fund Flows to the Indonesian Stock Exchange Could Be... https://www.kompas.id/artikel/en-arus-dana-asing-ke-bursa-saham-ri-berpotensi-terhambat-penundaan-evaluasi-msci
- Indonesia: MSCI escalation | HSBC Private Bank https://www.privatebanking.hsbc.com/wih/investments-Insights/market-update/market-update-indonesia-msci-escalation/
- Indonesia Announces New Measures to Improve Stock Market ... https://thediplomat.com/2026/10/indonesia-announces-new-measures-to-improve-stock-market-transparency/
- Ekonomi Indonesia Triwulan I 2026 Tumbuh 5,61% https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_289426.aspx
- Ekonomi Indonesia Resilien dan Tumbuh Solid Pada Triwulan 1-2026 https://www.bps.go.id/id/news/2026/05/06/910/ekonomi-indonesia-resilien-dan-tumbuh-solid--pada-triwulan-1-2026.html
- Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen di Tengah Gejolak Global https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ekonomi-Indonesia-Tumbuh-5,61-Persen
- TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/tekf/file/1789376664_tekf_iii_2026.pdf