Oleh Hukman Reni
Masyarakat sering menyebut koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM sebagai dua hal yang sama. Keduanya memang tumbuh di tengah masyarakat. Keduanya juga menjadi tempat jutaan orang mencari penghidupan. Warung kecil, usaha makanan rumahan, bengkel, toko kelontong, hingga koperasi desa sering ditempatkan dalam satu kelompok besar bernama ekonomi rakyat.
Namun, ada perbedaan penting yang perlu dipahami. Koperasi dan UMKM bukanlah bentuk usaha yang sama. Cara memiliki, mengelola, mengambil keputusan, dan membagikan keuntungan di antara keduanya berbeda. Perbedaan ini bukan sekadar urusan istilah. Ia menentukan bagaimana masyarakat membangun kekuatan ekonomi dan menikmati hasil dari kegiatan usaha.
UMKM pada dasarnya adalah kegiatan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang, keluarga, atau kelompok pemilik modal. Tujuannya memperoleh keuntungan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan pemiliknya. Seorang pedagang bakso, pemilik toko sembako, pengusaha mebel, atau produsen makanan rumahan termasuk dalam kelompok ini.
Koperasi memiliki dasar yang berbeda. Koperasi dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan ekonomi bersama. Mereka mengumpulkan kekuatan, modal, dan kemampuan untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Setiap anggota bukan hanya pengguna layanan, tetapi juga pemilik koperasi.
Dalam UMKM, seseorang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau para pemilik usaha. Dalam koperasi, orang-orang bergabung agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi bersama dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota.
Perbedaan itu terlihat dari kepemilikan modal. Seorang pemilik warung menggunakan uang sendiri, pinjaman, atau modal dari pihak lain untuk menjalankan usahanya. Ia menanggung risiko dan berhak menentukan penggunaan keuntungan yang diperoleh.
Dalam koperasi, modal berasal dari para anggota, antara lain melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Karena modal dikumpulkan bersama, setiap anggota memiliki kedudukan sebagai pemilik. Besar kecilnya simpanan tidak otomatis menentukan besar kecilnya hak suara.
Cara mengambil keputusan pun berbeda. Pemilik UMKM dapat menentukan sendiri barang yang dijual, harga, cara pemasaran, dan penggunaan keuntungan. Keputusan bisa dibuat dengan cepat karena kendali berada pada pemilik usaha.
Koperasi memiliki aturan demokrasi yang berbeda. Keputusan penting ditentukan melalui rapat anggota. Prinsipnya satu anggota satu suara. Artinya, anggota yang memiliki simpanan lebih besar tidak boleh menguasai keputusan hanya karena kekuatan uangnya.
Keuntungan juga diperlakukan secara berbeda. Dalam UMKM, keuntungan menjadi hak pemilik usaha. Ia dapat menggunakannya untuk kebutuhan keluarga atau mengembangkan usahanya.
Dalam koperasi, keuntungan setelah dikurangi biaya dan kewajiban disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU. Pembagiannya memperhatikan jasa usaha dan partisipasi anggota sesuai ketentuan koperasi. Jadi, anggota yang lebih aktif menggunakan layanan koperasi dapat memperoleh bagian yang berbeda dari anggota yang kurang aktif.
Perbedaan ini memperlihatkan bahwa koperasi bukan sekadar usaha yang dimiliki banyak orang. Koperasi memiliki cita-cita yang lebih luas, yakni membangun kekuatan ekonomi melalui kerja sama. Sementara itu, UMKM memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan, keberanian, dan kreativitas dalam berusaha.
Keduanya memiliki peranan besar bagi kehidupan masyarakat. UMKM membuka kesempatan kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga. Banyak orang yang tidak memiliki kesempatan bekerja di perusahaan besar dapat memulai usaha sendiri dengan modal terbatas. Dari usaha kecil itulah kebutuhan rumah tangga terpenuhi, anak-anak dapat bersekolah, dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar terus bergerak.
Kita dapat melihat peran UMKM dari kehidupan sehari-hari. Petani menjual hasil panen, pedagang membeli dan menjual kembali barang, pengusaha makanan mempekerjakan beberapa orang, dan pengrajin menghasilkan produk untuk pasar lokal maupun nasional. Setiap kegiatan tersebut menciptakan perputaran uang dan membuka kesempatan kerja.
UMKM juga memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Ketika kebutuhan konsumen berubah, pemilik usaha dapat segera mengganti produk atau cara penjualan. Banyak usaha rumahan yang kini memanfaatkan media sosial dan perdagangan digital untuk menjangkau pembeli yang lebih luas.
Namun, UMKM juga menghadapi persoalan yang tidak ringan. Modal terbatas, biaya produksi, persaingan dengan perusahaan besar, akses pasar, dan kemampuan teknologi masih menjadi tantangan. Banyak usaha kecil bekerja keras, tetapi sulit berkembang karena posisi tawarnya lemah ketika berhadapan dengan pemasok besar atau jaringan perdagangan yang lebih kuat.
Di sinilah koperasi dapat memainkan peran penting. Koperasi bisa menjadi tempat para pelaku usaha kecil menggabungkan kebutuhan dan kekuatan ekonomi mereka. Mereka dapat membeli bahan baku bersama agar memperoleh harga lebih murah, menggunakan fasilitas produksi secara bersama, serta memasarkan produk melalui jaringan yang lebih luas.
Bayangkan sejumlah pedagang kecil yang membeli barang dagangan secara sendiri-sendiri. Jumlah pembelian mereka mungkin terlalu sedikit untuk mendapatkan harga yang baik dari pemasok. Namun, jika mereka bergabung dalam koperasi, kebutuhan tersebut dapat dihimpun. Jumlah pembelian menjadi lebih besar dan posisi tawar mereka meningkat.
Hal yang sama dapat dilakukan oleh petani, nelayan, pengrajin, dan pelaku usaha makanan. Koperasi dapat membantu menghubungkan produksi, pembiayaan, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran. Dengan demikian, anggota tidak hanya bekerja lebih keras, tetapi juga memiliki kesempatan memperoleh hasil ekonomi yang lebih baik.
Tetapi koperasi tidak otomatis berhasil hanya karena memiliki banyak anggota. Koperasi yang dikelola oleh segelintir orang, tidak terbuka dalam penggunaan uang, dan jarang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dapat kehilangan kepercayaan. Nama koperasi tidak menjamin adanya kerja sama yang sehat. Yang menentukan adalah bagaimana prinsip koperasi dijalankan dalam kegiatan sehari-hari.
Dari sisi hukum, koperasi dan UMKM juga memiliki kedudukan yang berbeda. Koperasi merupakan badan hukum yang pendiriannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan perubahannya. Sementara itu, UMKM merupakan kelompok usaha berdasarkan skala tertentu, yang pengaturannya antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
Karena UMKM merupakan pengelompokan berdasarkan ukuran usaha, bentuknya dapat bermacam-macam. Ada usaha perorangan yang dijalankan dari rumah, ada usaha keluarga, dan ada pula yang berbentuk badan usaha resmi. Jadi, tidak setiap UMKM merupakan badan hukum. Sebaliknya, koperasi memiliki bentuk kelembagaan dan aturan keanggotaan tersendiri.
Besarnya peran UMKM terlihat dari jumlah pelakunya. Berbagai data nasional selama ini menunjukkan bahwa UMKM mencakup lebih dari 99 persen unit usaha di Indonesia. Sektor ini juga diperkirakan menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.
Angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi nasional tidak hanya bergerak karena perusahaan besar, industri berat, atau investasi berskala besar. Kehidupan ekonomi jutaan keluarga yang menjalankan usaha kecil juga ikut menentukan kekuatan perekonomian Indonesia.
Koperasi memiliki ukuran kontribusi yang berbeda. Perannya tidak cukup dinilai hanya dari jumlah unit atau besarnya keuntungan. Koperasi juga perlu dilihat dari kemampuannya memperkuat posisi anggota, menyediakan layanan ekonomi, mengurangi biaya usaha, dan membangun kerja sama. Nilai ekonominya terletak pada kekuatan yang dapat dihimpun dari banyak orang.
Data jumlah koperasi aktif dan volume usahanya memang penting. Namun, angka tersebut perlu dibaca bersama dengan kualitas pengelolaan dan manfaat yang diterima anggota. Koperasi yang memiliki banyak anggota belum tentu berhasil meningkatkan kesejahteraan apabila kegiatan usahanya tidak berjalan dengan baik.
Karena itu, membandingkan kontribusi koperasi dan UMKM hanya berdasarkan besarnya sumbangan terhadap PDB dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang lengkap. UMKM memiliki peran besar dalam produksi, perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja. Koperasi memiliki peran dalam membangun kepemilikan bersama dan memperkuat posisi ekonomi anggotanya.
Kita tidak perlu mempertentangkan keduanya. Justru hubungan antara koperasi dan UMKM perlu dibangun lebih kuat. UMKM dapat menjadi pelaku produksi dan perdagangan, sedangkan koperasi dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebutuhan bersama, memperluas pasar, dan meningkatkan daya tawar.
Pemerintah juga perlu memahami perbedaan tersebut ketika menyusun kebijakan. UMKM membutuhkan kemudahan perizinan, pembiayaan, pelatihan, teknologi, dan akses pasar. Koperasi membutuhkan penguatan kelembagaan, pengawasan yang sehat, pengelolaan profesional, serta partisipasi anggota yang nyata.
Kesalahan memahami keduanya dapat berakibat pada kebijakan yang tidak tepat. Koperasi tidak cukup dibentuk hanya untuk mengejar jumlah. UMKM juga tidak cukup dibantu hanya dengan memberikan pinjaman tanpa memperhatikan kemampuan usaha dan akses pasarnya.
Pembangunan ekonomi rakyat membutuhkan keduanya. Usaha kecil memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Koperasi membantu masyarakat membangun kekuatan bersama agar tidak selalu berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan pasar.
Pertumbuhan ekonomi memang penting. Namun, pertumbuhan yang hanya dinikmati oleh pemilik modal besar tidak cukup untuk disebut sebagai keberhasilan ekonomi kerakyatan. Ukurannya juga harus dilihat dari seberapa luas masyarakat memperoleh kesempatan berusaha, seberapa kuat posisi tawarnya, dan seberapa adil hasil pembangunan dibagikan.
Koperasi dan UMKM memiliki jalan yang berbeda, tetapi keduanya dapat bertemu dalam satu tujuan, yakni memperkuat ekonomi rakyat. UMKM memberi ruang bagi keberanian individu untuk berusaha. Koperasi memberi kekuatan melalui kerja sama. Keduanya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, menghasilkan sesuatu, dan memperoleh penghasilan.
Maka, ketika demonstran berteriak di jalanan karena sulit mendapatkan pekerjaan, mungkin kita perlu melihat persoalan ini dari dua sudut itu. Tuntutan kepada pemerintah tentu sah. Negara berkewajiban menyediakan kebijakan yang membuka kesempatan kerja, mempermudah usaha, dan melindungi masyarakat dari persaingan yang tidak adil.
Tetapi, apakah kita hanya akan terus menunggu lowongan pekerjaan dibuka? Apakah setiap orang harus menjadi pencari kerja, sementara kemampuan dan keterampilan untuk menciptakan pekerjaan sendiri belum cukup dikembangkan?
Koperasi dan UMKM menawarkan jalan lain. Bukan jalan yang mudah, apalagi tanpa dukungan negara. Namun, ada ruang bagi anak-anak muda untuk menunjukkan keterampilan, kreativitas, dan keberanian mencoba. Ada peluang bagi mereka untuk memproduksi barang, menawarkan jasa, mengembangkan usaha, dan bekerja bersama orang lain.
Barangkali, jawaban atas persoalan lapangan kerja tidak hanya ditemukan di kantor pemerintah atau papan pengumuman lowongan pekerjaan. Sebagiannya dapat tumbuh dari bengkel kecil, dapur rumah, kelompok pengrajin, usaha pertanian, dan koperasi yang dikelola dengan sungguh-sungguh.
Demonstrasi boleh menyuarakan kegelisahan. Itu bagian dari kehidupan demokrasi. Tetapi setelah suara mereda, pekerjaan tetap harus diciptakan. Masyarakat tidak harus selalu menunggu untuk diberi pekerjaan. Mereka juga dapat bangkit menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan pekerjaan.
Sebab, ekonomi rakyat bukan hanya tentang berapa banyak pekerjaan yang disediakan negara, tetapi juga tentang berapa banyak orang yang berani menciptakan kesempatan untuk bekerja.
Masyarakat sering menyebut koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM sebagai dua hal yang sama. Keduanya memang tumbuh di tengah masyarakat. Keduanya juga menjadi tempat jutaan orang mencari penghidupan. Warung kecil, usaha makanan rumahan, bengkel, toko kelontong, hingga koperasi desa sering ditempatkan dalam satu kelompok besar bernama ekonomi rakyat.
Namun, ada perbedaan penting yang perlu dipahami. Koperasi dan UMKM bukanlah bentuk usaha yang sama. Cara memiliki, mengelola, mengambil keputusan, dan membagikan keuntungan di antara keduanya berbeda. Perbedaan ini bukan sekadar urusan istilah. Ia menentukan bagaimana masyarakat membangun kekuatan ekonomi dan menikmati hasil dari kegiatan usaha.
UMKM pada dasarnya adalah kegiatan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang, keluarga, atau kelompok pemilik modal. Tujuannya memperoleh keuntungan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan pemiliknya. Seorang pedagang bakso, pemilik toko sembako, pengusaha mebel, atau produsen makanan rumahan termasuk dalam kelompok ini.
Koperasi memiliki dasar yang berbeda. Koperasi dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan ekonomi bersama. Mereka mengumpulkan kekuatan, modal, dan kemampuan untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Setiap anggota bukan hanya pengguna layanan, tetapi juga pemilik koperasi.
Dalam UMKM, seseorang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau para pemilik usaha. Dalam koperasi, orang-orang bergabung agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi bersama dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota.
Perbedaan itu terlihat dari kepemilikan modal. Seorang pemilik warung menggunakan uang sendiri, pinjaman, atau modal dari pihak lain untuk menjalankan usahanya. Ia menanggung risiko dan berhak menentukan penggunaan keuntungan yang diperoleh.
Dalam koperasi, modal berasal dari para anggota, antara lain melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Karena modal dikumpulkan bersama, setiap anggota memiliki kedudukan sebagai pemilik. Besar kecilnya simpanan tidak otomatis menentukan besar kecilnya hak suara.
Cara mengambil keputusan pun berbeda. Pemilik UMKM dapat menentukan sendiri barang yang dijual, harga, cara pemasaran, dan penggunaan keuntungan. Keputusan bisa dibuat dengan cepat karena kendali berada pada pemilik usaha.
Koperasi memiliki aturan demokrasi yang berbeda. Keputusan penting ditentukan melalui rapat anggota. Prinsipnya satu anggota satu suara. Artinya, anggota yang memiliki simpanan lebih besar tidak boleh menguasai keputusan hanya karena kekuatan uangnya.
Keuntungan juga diperlakukan secara berbeda. Dalam UMKM, keuntungan menjadi hak pemilik usaha. Ia dapat menggunakannya untuk kebutuhan keluarga atau mengembangkan usahanya.
Dalam koperasi, keuntungan setelah dikurangi biaya dan kewajiban disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU. Pembagiannya memperhatikan jasa usaha dan partisipasi anggota sesuai ketentuan koperasi. Jadi, anggota yang lebih aktif menggunakan layanan koperasi dapat memperoleh bagian yang berbeda dari anggota yang kurang aktif.
Perbedaan ini memperlihatkan bahwa koperasi bukan sekadar usaha yang dimiliki banyak orang. Koperasi memiliki cita-cita yang lebih luas, yakni membangun kekuatan ekonomi melalui kerja sama. Sementara itu, UMKM memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan, keberanian, dan kreativitas dalam berusaha.
Keduanya memiliki peranan besar bagi kehidupan masyarakat. UMKM membuka kesempatan kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga. Banyak orang yang tidak memiliki kesempatan bekerja di perusahaan besar dapat memulai usaha sendiri dengan modal terbatas. Dari usaha kecil itulah kebutuhan rumah tangga terpenuhi, anak-anak dapat bersekolah, dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar terus bergerak.
Kita dapat melihat peran UMKM dari kehidupan sehari-hari. Petani menjual hasil panen, pedagang membeli dan menjual kembali barang, pengusaha makanan mempekerjakan beberapa orang, dan pengrajin menghasilkan produk untuk pasar lokal maupun nasional. Setiap kegiatan tersebut menciptakan perputaran uang dan membuka kesempatan kerja.
UMKM juga memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Ketika kebutuhan konsumen berubah, pemilik usaha dapat segera mengganti produk atau cara penjualan. Banyak usaha rumahan yang kini memanfaatkan media sosial dan perdagangan digital untuk menjangkau pembeli yang lebih luas.
Namun, UMKM juga menghadapi persoalan yang tidak ringan. Modal terbatas, biaya produksi, persaingan dengan perusahaan besar, akses pasar, dan kemampuan teknologi masih menjadi tantangan. Banyak usaha kecil bekerja keras, tetapi sulit berkembang karena posisi tawarnya lemah ketika berhadapan dengan pemasok besar atau jaringan perdagangan yang lebih kuat.
Di sinilah koperasi dapat memainkan peran penting. Koperasi bisa menjadi tempat para pelaku usaha kecil menggabungkan kebutuhan dan kekuatan ekonomi mereka. Mereka dapat membeli bahan baku bersama agar memperoleh harga lebih murah, menggunakan fasilitas produksi secara bersama, serta memasarkan produk melalui jaringan yang lebih luas.
Bayangkan sejumlah pedagang kecil yang membeli barang dagangan secara sendiri-sendiri. Jumlah pembelian mereka mungkin terlalu sedikit untuk mendapatkan harga yang baik dari pemasok. Namun, jika mereka bergabung dalam koperasi, kebutuhan tersebut dapat dihimpun. Jumlah pembelian menjadi lebih besar dan posisi tawar mereka meningkat.
Hal yang sama dapat dilakukan oleh petani, nelayan, pengrajin, dan pelaku usaha makanan. Koperasi dapat membantu menghubungkan produksi, pembiayaan, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran. Dengan demikian, anggota tidak hanya bekerja lebih keras, tetapi juga memiliki kesempatan memperoleh hasil ekonomi yang lebih baik.
Tetapi koperasi tidak otomatis berhasil hanya karena memiliki banyak anggota. Koperasi yang dikelola oleh segelintir orang, tidak terbuka dalam penggunaan uang, dan jarang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dapat kehilangan kepercayaan. Nama koperasi tidak menjamin adanya kerja sama yang sehat. Yang menentukan adalah bagaimana prinsip koperasi dijalankan dalam kegiatan sehari-hari.
Dari sisi hukum, koperasi dan UMKM juga memiliki kedudukan yang berbeda. Koperasi merupakan badan hukum yang pendiriannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan perubahannya. Sementara itu, UMKM merupakan kelompok usaha berdasarkan skala tertentu, yang pengaturannya antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
Karena UMKM merupakan pengelompokan berdasarkan ukuran usaha, bentuknya dapat bermacam-macam. Ada usaha perorangan yang dijalankan dari rumah, ada usaha keluarga, dan ada pula yang berbentuk badan usaha resmi. Jadi, tidak setiap UMKM merupakan badan hukum. Sebaliknya, koperasi memiliki bentuk kelembagaan dan aturan keanggotaan tersendiri.
Besarnya peran UMKM terlihat dari jumlah pelakunya. Berbagai data nasional selama ini menunjukkan bahwa UMKM mencakup lebih dari 99 persen unit usaha di Indonesia. Sektor ini juga diperkirakan menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.
Angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi nasional tidak hanya bergerak karena perusahaan besar, industri berat, atau investasi berskala besar. Kehidupan ekonomi jutaan keluarga yang menjalankan usaha kecil juga ikut menentukan kekuatan perekonomian Indonesia.
Koperasi memiliki ukuran kontribusi yang berbeda. Perannya tidak cukup dinilai hanya dari jumlah unit atau besarnya keuntungan. Koperasi juga perlu dilihat dari kemampuannya memperkuat posisi anggota, menyediakan layanan ekonomi, mengurangi biaya usaha, dan membangun kerja sama. Nilai ekonominya terletak pada kekuatan yang dapat dihimpun dari banyak orang.
Data jumlah koperasi aktif dan volume usahanya memang penting. Namun, angka tersebut perlu dibaca bersama dengan kualitas pengelolaan dan manfaat yang diterima anggota. Koperasi yang memiliki banyak anggota belum tentu berhasil meningkatkan kesejahteraan apabila kegiatan usahanya tidak berjalan dengan baik.
Karena itu, membandingkan kontribusi koperasi dan UMKM hanya berdasarkan besarnya sumbangan terhadap PDB dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang lengkap. UMKM memiliki peran besar dalam produksi, perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja. Koperasi memiliki peran dalam membangun kepemilikan bersama dan memperkuat posisi ekonomi anggotanya.
Kita tidak perlu mempertentangkan keduanya. Justru hubungan antara koperasi dan UMKM perlu dibangun lebih kuat. UMKM dapat menjadi pelaku produksi dan perdagangan, sedangkan koperasi dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebutuhan bersama, memperluas pasar, dan meningkatkan daya tawar.
Pemerintah juga perlu memahami perbedaan tersebut ketika menyusun kebijakan. UMKM membutuhkan kemudahan perizinan, pembiayaan, pelatihan, teknologi, dan akses pasar. Koperasi membutuhkan penguatan kelembagaan, pengawasan yang sehat, pengelolaan profesional, serta partisipasi anggota yang nyata.
Kesalahan memahami keduanya dapat berakibat pada kebijakan yang tidak tepat. Koperasi tidak cukup dibentuk hanya untuk mengejar jumlah. UMKM juga tidak cukup dibantu hanya dengan memberikan pinjaman tanpa memperhatikan kemampuan usaha dan akses pasarnya.
Pembangunan ekonomi rakyat membutuhkan keduanya. Usaha kecil memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Koperasi membantu masyarakat membangun kekuatan bersama agar tidak selalu berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan pasar.
Pertumbuhan ekonomi memang penting. Namun, pertumbuhan yang hanya dinikmati oleh pemilik modal besar tidak cukup untuk disebut sebagai keberhasilan ekonomi kerakyatan. Ukurannya juga harus dilihat dari seberapa luas masyarakat memperoleh kesempatan berusaha, seberapa kuat posisi tawarnya, dan seberapa adil hasil pembangunan dibagikan.
Koperasi dan UMKM memiliki jalan yang berbeda, tetapi keduanya dapat bertemu dalam satu tujuan, yakni memperkuat ekonomi rakyat. UMKM memberi ruang bagi keberanian individu untuk berusaha. Koperasi memberi kekuatan melalui kerja sama. Keduanya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, menghasilkan sesuatu, dan memperoleh penghasilan.
Maka, ketika demonstran berteriak di jalanan karena sulit mendapatkan pekerjaan, mungkin kita perlu melihat persoalan ini dari dua sudut itu. Tuntutan kepada pemerintah tentu sah. Negara berkewajiban menyediakan kebijakan yang membuka kesempatan kerja, mempermudah usaha, dan melindungi masyarakat dari persaingan yang tidak adil.
Tetapi, apakah kita hanya akan terus menunggu lowongan pekerjaan dibuka? Apakah setiap orang harus menjadi pencari kerja, sementara kemampuan dan keterampilan untuk menciptakan pekerjaan sendiri belum cukup dikembangkan?
Koperasi dan UMKM menawarkan jalan lain. Bukan jalan yang mudah, apalagi tanpa dukungan negara. Namun, ada ruang bagi anak-anak muda untuk menunjukkan keterampilan, kreativitas, dan keberanian mencoba. Ada peluang bagi mereka untuk memproduksi barang, menawarkan jasa, mengembangkan usaha, dan bekerja bersama orang lain.
Barangkali, jawaban atas persoalan lapangan kerja tidak hanya ditemukan di kantor pemerintah atau papan pengumuman lowongan pekerjaan. Sebagiannya dapat tumbuh dari bengkel kecil, dapur rumah, kelompok pengrajin, usaha pertanian, dan koperasi yang dikelola dengan sungguh-sungguh.
Demonstrasi boleh menyuarakan kegelisahan. Itu bagian dari kehidupan demokrasi. Tetapi setelah suara mereda, pekerjaan tetap harus diciptakan. Masyarakat tidak harus selalu menunggu untuk diberi pekerjaan. Mereka juga dapat bangkit menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan pekerjaan.
Sebab, ekonomi rakyat bukan hanya tentang berapa banyak pekerjaan yang disediakan negara, tetapi juga tentang berapa banyak orang yang berani menciptakan kesempatan untuk bekerja.
