Oleh: Hukman Reni
Videonya singkat. Seorang anak perempuan menangis. Sebuah ruang kelas menjadi panggung peristiwa yang kemudian menyebar ke media sosial. Dalam hitungan jam, kemarahan publik mengarah kepada seorang kepala sekolah dasar di Muaro Jambi. Sebagian orang langsung menjatuhkan penilaian. Sebagian lain mencoba mencari penjelasan. Algoritma bekerja lebih cepat daripada proses pemeriksaan.
Di tengah kegaduhan itu, ada satu persoalan yang menarik untuk dibicarakan lebih jauh. Dapodik. Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan nasional yang mencatat kondisi satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan berbagai unsur penyelenggaraan pendidikan. Data ini bukan sekadar urusan operator sekolah. Ia berhubungan dengan perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembiayaan pendidikan.
Mengapa Dapodik perlu dibicarakan dalam kasus ini? Karena ketidakhadiran siswa bukan hanya persoalan kursi kosong di ruang kelas. Ada kewajiban sekolah untuk memantau kehadiran, memastikan status peserta didik, dan memperbarui data sesuai keadaan sebenarnya. Kepala sekolah memikul tanggung jawab atas kebenaran dan akuntabilitas data tersebut. Administrasi bukan pekerjaan tambahan yang bisa diabaikan sesuka hati.
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan mengatur kewajiban satuan pendidikan memperbarui data Dapodik sesuai kondisi riil. Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas kebenaran dan akuntabilitas data itu. Bahkan, data peserta didik menjadi salah satu dasar penghitungan alokasi Dana BOS. Jadi, tekanan administratif yang dihadapi kepala sekolah bukan cerita yang dibuat-buat.
Kita perlu memberi ruang untuk memahami posisi kepala sekolah. Siswa yang berulang kali tidak hadir tanpa komunikasi dapat menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan pendidikannya. Apakah anak masih terdaftar aktif? Apakah ada persoalan keluarga? Apakah orang tua mengetahui kewajiban kehadiran? Apakah sekolah sudah memperoleh keterangan yang memadai? Pertanyaan semacam itu wajar muncul. Kepala sekolah justru tidak boleh membiarkan ketidakjelasan status peserta didik berlangsung tanpa tindak lanjut.
Guru juga tidak sedang bekerja dalam keadaan serba mudah. Mereka mengajar, menyusun perangkat pembelajaran, mengisi administrasi, melakukan penilaian, berkomunikasi dengan orang tua, dan memenuhi berbagai kewajiban pelaporan. Di banyak sekolah, satu orang guru menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Kepala sekolah pun harus mengurus manajemen, keuangan, kepegawaian, pengawasan pembelajaran, dan pertanggungjawaban kelembagaan. Tidak semua sekolah memiliki tenaga pendukung yang cukup.
Beban itu patut diperhitungkan. Jangan sampai setiap persoalan pendidikan hanya dibaca dari tindakan individu, sementara keadaan kerja yang melingkupinya tidak pernah diperiksa. Namun, memahami tekanan pekerjaan juga tidak berarti memberikan kekebalan moral kepada siapa pun yang menjalankan jabatan pendidikan.
Peristiwa Muaro Jambi sendiri bermula dari pengaduan seorang ibu melalui media sosial. Menurut pemberitaan, anaknya yang duduk di kelas III SDN 81, Kecamatan Sungai Gelam, diduga dimarahi dan diminta keluar kelas karena beberapa kali tidak masuk sekolah ketika kabut asap melanda wilayah Jambi. Sang ibu juga disebut mengalami gangguan kesehatan sehingga menghadapi kesulitan mengantar anaknya. Keterangan ini perlu ditempatkan sebagai informasi awal, bukan kesimpulan pemeriksaan.
Kondisi kabut asap memang bukan persoalan remeh. Pada Agustus 2026, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pernah memberlakukan pembelajaran daring setelah kualitas udara mencapai kategori berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, ketidakhadiran anak harus dibaca dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, kebijakan pembelajaran, dan kemampuan keluarga. Tidak setiap ketidakhadiran berarti pengabaian kewajiban sekolah.
Di sinilah komunikasi menjadi penting. Orang tua berkewajiban menyampaikan kondisi anak kepada sekolah sepanjang memungkinkan. Sekolah juga berkewajiban mencari informasi ketika peserta didiknya tidak hadir dalam waktu tertentu. Bila ibu sedang sakit, mungkin komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bila sekolah tidak memperoleh kabar, ketidakjelasan itu juga dapat menimbulkan persoalan. Kedua pihak memiliki keadaan yang patut didengar.
Tetapi ada batas yang tidak boleh dilanggar. Urusan kehadiran adalah urusan administrasi dan pembinaan pendidikan. Anak kelas tiga sekolah dasar tidak semestinya menanggung tekanan yang timbul dari persoalan komunikasi orang dewasa. Menegur boleh. Mengingatkan boleh. Memanggil orang tua juga merupakan langkah yang wajar. Namun, mempermalukan anak atau membuatnya merasa tidak diterima di sekolah merupakan persoalan yang berbeda.
Seorang anak belum memahami hubungan antara Dapodik, Dana BOS, dan pertanggungjawaban kepala sekolah. Ia juga belum mengerti mengapa orang dewasa bisa begitu keras hanya karena beberapa hari tidak masuk kelas. Yang ia pahami adalah suasana, nada bicara, dan perlakuan yang diterimanya. Ketika sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar justru menimbulkan rasa takut, ada sesuatu yang perlu diperiksa dengan sungguh-sungguh.
Landasan hukumnya cukup jelas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, melalui Pasal 9 ayat (1a), menjamin hak anak memperoleh perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan dan kejahatan seksual. Pasal 54 secara khusus mewajibkan perlindungan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.
Pasal 76C melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara Pasal 80 mengatur ancaman pidana atas pelanggaran larangan tersebut. Namun, penerapan ketentuan pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan potongan video atau kemarahan warganet. Harus ada pemeriksaan mengenai perbuatan, akibat, unsur hukum, dan pertanggungjawaban pihak yang bersangkutan.
Ada pula aturan pendidikan yang lebih baru. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menempatkan kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, hubungan yang saling menghormati, serta perlindungan warga sekolah sebagai bagian dari kewajiban penyelenggaraan pendidikan. Aturan ini juga mengatur peran kepala sekolah dalam melakukan deteksi dini, merespons pelanggaran, dan membangun kemitraan dengan orang tua. Artinya, sekolah bukan hanya bertanggung jawab mengurus ketertiban, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang aman.
Perlu dicatat, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang dahulu mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan sudah dicabut. Karena itu, pemeriksaan kasus ini harus merujuk pada ketentuan yang berlaku sekarang, bukan menggunakan mekanisme lama seolah-olah belum berubah.
Perkembangan kasus juga perlu dicatat secara adil. Dinas Pendidikan Muaro Jambi telah menurunkan tim untuk meminta keterangan dari pihak sekolah dan orang tua. Kepolisian turut memfasilitasi mediasi. Kedua pihak kemudian sepakat berdamai dan siswi tersebut akan melanjutkan sekolah di tempat yang sama. Bupati juga menyatakan akan meminta penjelasan dari kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah.
Kesepakatan damai tentu patut dihargai. Anak tidak perlu kehilangan kesempatan belajar karena konflik yang melibatkan orang dewasa. Namun, perdamaian tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan tentang tata kelola sekolah dan standar perlindungan anak. Pemeriksaan administratif dan pembinaan tetap diperlukan apabila ditemukan persoalan. Bila tidak terbukti ada pelanggaran, nama baik kepala sekolah juga harus dijaga. Keadilan tidak boleh bekerja hanya untuk satu pihak.
Kita juga perlu berhati-hati agar tidak menjadikan guru dan kepala sekolah sebagai sasaran kemarahan kolektif. Mereka adalah bagian dari sistem pendidikan yang sering dibebani tanggung jawab besar dengan dukungan yang belum tentu memadai. Kelelahan, keterbatasan tenaga, tuntutan pelaporan, dan tekanan pencapaian administrasi merupakan persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah. Negara tidak cukup hanya menuntut sekolah tertib. Negara juga harus memastikan sekolah memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh ditawar. Tekanan administrasi tidak dapat dijadikan alasan untuk merendahkan martabat anak. Sistem boleh menuntut data yang benar. Sekolah boleh menegakkan aturan kehadiran. Orang tua juga harus menjalankan tanggung jawabnya. Tetapi semua itu harus berlangsung melalui komunikasi, pembinaan, dan prosedur yang patut.
Peristiwa Muaro Jambi seharusnya tidak berhenti sebagai tontonan media sosial. Ia perlu menjadi bahan evaluasi bagi dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Pemerintah perlu memperkuat pendampingan sekolah ketika menghadapi krisis keluarga dan bencana lingkungan. Sekolah perlu memiliki prosedur yang jelas untuk menelusuri ketidakhadiran siswa. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan guru.
Ada dua kekeliruan yang sama-sama harus kita hindari. Menghukum pendidik tanpa memperbaiki sistem hanya akan menyisakan persoalan lama dengan orang yang berbeda. Sebaliknya, membela sistem sambil mengabaikan perlakuan terhadap anak akan membuat administrasi seolah-olah lebih penting daripada manusia.
Dapodik memang penting. Data harus benar. Kehadiran harus dipantau. Dana pendidikan harus dipertanggungjawabkan. Tetapi kita perlu mengingat untuk siapa seluruh pekerjaan itu dilakukan. Pendidikan bukan diselenggarakan demi kelengkapan angka, melainkan demi pertumbuhan manusia.
Jika seorang anak menangis di ruang kelas, jangan buru-buru menyalahkan satu orang dan jangan pula tergesa-gesa membenarkan tindakan dengan alasan administrasi. Periksa duduk perkaranya. Dengarkan kedua pihak. Tegakkan aturan. Perbaiki sistem.
Sebab sekolah yang berhasil bukan hanya sekolah dengan data yang lengkap dan laporan yang tertib. Sekolah juga harus mampu membuat seorang anak merasa bahwa dirinya diterima, dilindungi, dan memiliki tempat untuk belajar.
