Koalisi Tinggal Nama

Koalisi Tinggal Nama

Oleh Hukman Reni

Grace Natalie mengatakan, “Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang.” Pernyataan itu benar. Secara organisasi, memang partai yang memutuskan bergabung atau tidak dalam koalisi. Bukan kader secara pribadi. Tetapi politik tidak hanya bekerja dengan keputusan organisasi. Politik juga bekerja melalui kehadiran, pengaruh, dan kemampuan memperjuangkan kepentingan.

Di sinilah persoalan PSI menjadi menarik. Partai ini masih menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo. Masih mengaku sebagai bagian dari koalisi. Tidak ada pengumuman resmi bahwa PSI menarik diri dari barisan pendukung pemerintah. Namun, ada kenyataan yang sulit diabaikan. Tidak satu pun kader PSI kini tercatat sebagai bagian dari kabinet.

Lalu, apa arti dukungan sebuah partai apabila tidak lagi memiliki wakil di dalam pemerintahan? Apakah cukup dengan pernyataan politik? Apakah sebuah partai masih dapat disebut memiliki peran dalam koalisi hanya karena namanya tercantum dalam barisan pendukung?

Pertanyaan ini bukan untuk memperdebatkan hak PSI menentukan sikap politiknya. Itu hak setiap partai. Tetapi publik juga berhak menilai seberapa jauh sebuah partai memiliki kekuatan dan pengaruh dalam pemerintahan yang didukungnya, jika ia tak lagi punya "kaki tangan" di sana.

Masih Menjabat, Tetapi Bukan PSI

Tiga tokoh yang sebelumnya merupakan kader PSI masih menduduki jabatan di kabinet. Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan, Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, dan Isyana Bagoes Oka sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Ketiganya menyatakan mundur dari PSI pada 9 November 2026. Raja Juli memilih meninggalkan jabatan Sekretaris Jenderal dan aktivitas partai dengan alasan ingin berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan. Giring menyatakan sudah tidak sejalan dengan sejumlah hal dalam perjalanan partai. Sementara Isyana mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Umum dan aktivitas kepartaian. DPP PSI menerima pengunduran diri mereka.

Mereka tetap bekerja dalam pemerintahan. Jabatan mereka tidak otomatis hilang hanya karena keluar dari partai. Presiden tentu memiliki kewenangan untuk mempertahankan atau mengganti pembantunya berdasarkan pertimbangan pemerintahan.

Namun, ada perbedaan mendasar antara seseorang yang menjadi pejabat sekaligus kader partai dengan seseorang yang menjadi pejabat setelah meninggalkan partainya.

Ketika masih menjadi kader, seseorang dapat membawa aspirasi politik partai ke dalam pemerintahan. Ia memiliki hubungan organisasi, komunikasi politik, dan tanggung jawab kepada partai yang menjadi rumah politiknya. Hubungan itu tidak selalu berarti setiap kebijakan harus mengikuti kehendak partai. Tetapi setidaknya ada saluran komunikasi yang dapat bekerja.

Ketika hubungan keanggotaan itu berakhir, hubungan tersebut tidak bisa dianggap masih berlangsung dengan sendirinya.

Raja Juli, Giring, dan Isyana boleh jadi tetap memiliki kedekatan personal dengan sejumlah tokoh PSI. Mereka juga mungkin masih memiliki hubungan baik dengan para pengurus dan kader. Tetapi kedekatan pribadi tidak sama dengan mandat organisasi.

Mereka kini menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Bukan sebagai utusan PSI.

Karena itu, menghitung ketiganya sebagai representasi PSI di kabinet merupakan kekeliruan dalam membaca hubungan politik. Jabatan seseorang tidak otomatis menjadi milik partai yang pernah membesarkannya.

Seragam yang Berubah

Ada persoalan lain yang juga perlu dilihat secara berimbang. Jika ketiganya sudah tidak lagi menjadi kader PSI, bagaimana menempatkan keberadaan mereka di kabinet dalam hubungan politik koalisi?

Pertanyaan ini bukan menyangkut sah atau tidaknya jabatan mereka. Pasal 17 UUD 1945 menegaskan bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sementara itu, Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat wakil menteri apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.

Tidak ada ketentuan yang mewajibkan seorang menteri atau wakil menteri harus menjadi anggota partai politik tertentu. Dengan demikian, Raja Juli, Giring, dan Isyana tetap dapat menjalankan tugas pemerintahan meskipun sudah tidak menjadi anggota PSI.

Tetapi persoalannya tidak berhenti di situ.
Ada perbedaan antara legalitas jabatan dan legitimasi politik dalam koalisi. Mereka sah sebagai pejabat negara karena pengangkatan Presiden. Namun, setelah keluar dari PSI, mereka tidak lagi memiliki mandat organisasi untuk membawa suara partai tersebut.

Lalu, dalam kapasitas politik apa mereka berada di dalam kabinet? Sebagai representasi PSI? Tidak lagi secara organisatoris. Sebagai wakil partai lain? Belum tentu. Atau sebagai pejabat yang menjalankan mandat Presiden tanpa keterikatan dengan representasi partai?

Pertanyaan ini penting karena koalisi dibangun melalui hubungan antar-pihak politik. Ada partai yang mendukung, ada kesepakatan yang dibuat, dan ada kepentingan yang diperjuangkan bersama.

Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola. Seorang pemain masuk lapangan dengan seragam sebuah klub. Ia bermain membawa nama klub itu. Tetapi kemudian ia menyatakan keluar dari klub, sementara ia tetap bermain di lapangan dengan seragam yang tidak lagi jelas menunjukkan klub mana yang diwakilinya. Penonton tentu bertanya, sebenarnya ia bermain untuk siapa?

Analogi ini tentu tidak sepenuhnya sama dengan tata pemerintahan. Namun, ada pesan yang relevan. Identitas dan mandat tidak bisa dipisahkan begitu saja dari representasi.

Ketiga mantan kader PSI itu bukan pemain ilegal. Mereka tetap memiliki dasar hukum untuk menjalankan jabatan masing-masing. Tetapi dalam hubungan politik koalisi, posisi mereka membutuhkan penjelasan. Mereka bukan lagi pemain yang membawa seragam PSI, meskipun masih berada di lapangan pemerintahan.

Bahkan, jika mereka memilih menjadi pejabat yang bekerja sepenuhnya untuk Presiden dan kepentingan negara, itu juga sah. Justru itulah tanggung jawab seorang pejabat negara. Hanya saja, jangan lagi menghitung keberadaan mereka sebagai bukti bahwa PSI masih memiliki wakil di kabinet.

Di sinilah dua persoalan bertemu. PSI kehilangan representasi partai, sementara ketiga mantan kadernya tetap memiliki posisi pemerintahan tanpa mandat kepartaian dari PSI.

Jadi, persoalannya bukan apakah mereka berhak tetap menjabat. Persoalannya adalah bagaimana menjelaskan identitas politik dan hubungan representasi mereka setelah meninggalkan partai yang dahulu menjadi bagian dari perjalanan politiknya.

Koalisi Bukan Cuma Dinyatakan

Koalisi memang dibangun melalui kesepakatan partai. Tetapi kesepakatan itu semestinya memiliki konsekuensi politik. Ada komunikasi, pembagian tanggung jawab, koordinasi, dan ruang untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Partai yang mendukung pemerintahan tentu tidak harus selalu mendapatkan jabatan menteri. Tidak ada kewajiban bahwa setiap partai pendukung harus memiliki wakil di kabinet. Namun, ketika sebuah partai kehilangan seluruh kadernya dari kabinet, persoalan yang muncul bukan semata-mata soal jabatan.

Persoalannya adalah bagaimana partai tersebut mempertahankan saluran pengaruhnya.

Sebab, koalisi bukan perkumpulan yang hanya bertemu ketika pemilihan presiden berlangsung. Koalisi seharusnya menjadi kerja sama politik yang berlanjut setelah kemenangan diraih. Ada tanggung jawab untuk mengawal pemerintahan, menyampaikan aspirasi pendukung, dan ikut memastikan kebijakan berjalan sesuai kesepakatan.

Partai boleh berada di luar kabinet. Tetapi ia harus memiliki cara lain untuk menunjukkan bahwa kehadirannya tetap berarti.

Di sinilah PSI menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Kehilangan wakil di kabinet tidak otomatis menghapus status politiknya sebagai pendukung pemerintah. Namun, keadaan itu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana partai tersebut menjalankan perannya dalam koalisi.

Kehilangan Tokoh, Kehilangan Identitas

Mundurnya tiga tokoh tersebut juga tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa. Mereka bukan kader yang tidak dikenal publik.

Raja Juli Antoni dan Isyana Bagoes Oka termasuk tokoh yang ikut membangun PSI sejak awal. Sementara Giring Ganesha pernah memimpin partai itu sebagai ketua umum.

Ketiganya memiliki rekam jejak dan pengenalan publik yang ikut membentuk wajah PSI. Mereka menjadi bagian dari identitas politik partai tersebut.

Ketika mereka keluar, PSI bukan hanya kehilangan tiga nama dalam daftar keanggotaan. Partai ini juga kehilangan sejumlah figur yang selama ini memiliki daya tarik dan pengaruh tersendiri.

Partai politik memang tidak boleh bergantung pada satu atau dua orang. Justru partai yang sehat harus mampu melahirkan banyak pemimpin. Tetapi kemampuan melahirkan pemimpin baru harus dibuktikan, bukan sekadar dijadikan slogan.

Pertanyaannya, siapa yang akan menggantikan posisi politik ketiga tokoh tersebut? Apakah PSI telah menyiapkan figur baru yang memiliki kapasitas, penerimaan publik, dan kemampuan membangun komunikasi politik?

Kehilangan seorang tokoh bisa menjadi kesempatan bagi kader lain untuk tampil. Namun, jika tidak ada pengganti yang disiapkan, kehilangan itu dapat berubah menjadi kemunduran organisasi.

Di sinilah persoalan regenerasi menjadi penting. Partai tidak cukup hanya memiliki struktur kepengurusan. Ia harus memiliki persediaan pemimpin.

Persepsi Publik Tidak Bisa Diatur

Pernyataan Jazilul Fawaid dari PKB yang mempertanyakan posisi PSI dalam koalisi menjadi perhatian. Ia menduga PSI mungkin sudah bukan bagian dari koalisi pemerintahan karena tidak memiliki kader di kabinet.

Grace Natalie kemudian memberikan tanggapan bahwa koalisi merupakan keputusan partai, bukan keputusan orang per orang. PSI juga menegaskan tetap mendukung Presiden Prabowo dan program-program pemerintahannya.

Secara formal, penjelasan Grace dapat diterima. PSI memang belum menyatakan keluar dari koalisi. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa partai tersebut otomatis bukan lagi bagian dari pendukung pemerintahan hanya karena tidak memiliki kader di kabinet.

Namun, politik tidak hanya mengenal status formal. Ada pula persepsi publik.

Orang bisa saja melihat bahwa PSI masih mendukung Prabowo. Tetapi orang juga dapat bertanya mengapa partai tersebut tidak lagi memiliki wakil di kabinet.

Dalam politik, persepsi sering kali memiliki pengaruh yang sama pentingnya dengan keputusan resmi. Sebuah partai dapat mengklaim dirinya masih berpengaruh. Tetapi klaim itu akan diuji melalui kemampuan membangun komunikasi, memperjuangkan aspirasi, dan menunjukkan hasil kerja politik.

Pernyataan dukungan tidak otomatis menghasilkan daya tawar.

PSI tentu masih memiliki kader, simpatisan, dan jaringan politik. Namun, semua itu harus dikelola menjadi kekuatan yang nyata. Tanpa kemampuan menggerakkan organisasi dan membangun kepercayaan publik, dukungan elektoral akan sulit berkembang.

Dukungan Tidak Sama dengan Pengaruh

Ada satu hal yang perlu dibedakan. Mendukung pemerintahan tidak sama dengan memiliki pengaruh dalam pemerintahan.

Sebuah partai dapat mendukung presiden tanpa memperoleh jabatan. Itu sah dalam demokrasi. Bahkan, dukungan dari luar kabinet dapat menjadi pilihan politik yang terhormat apabila dilakukan dengan konsisten.

Tetapi dukungan juga harus memiliki makna. Partai harus mampu menjelaskan apa yang diperjuangkan, kebijakan apa yang dikawal, dan kepentingan masyarakat mana yang disuarakan.

Jika tidak, dukungan itu hanya menjadi pernyataan berulang yang sulit dibedakan dari sekadar sikap politik simbolis.

Apalagi, dinamika politik belakangan ini berlangsung cukup cepat. Pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden dan mundurnya tiga tokoh PSI terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan. Berbagai isu mengenai hubungan antar-elite dan persoalan penyadapan ikut membentuk suasana politik yang sensitif.

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa isu-isu tersebut menjadi penyebab langsung mundurnya tiga mantan kader PSI. Hubungan sebab akibat semacam itu membutuhkan bukti.

Namun, dalam membaca politik, konteks tetap penting. Publik akan menghubungkan berbagai peristiwa dan mencoba memahami arah perubahan.

Karena itu, PSI perlu menjelaskan situasinya secara terbuka. Bukan sekadar membantah pernyataan pihak lain, melainkan menunjukkan bagaimana partai tersebut akan mempertahankan peran politiknya.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

PSI bisa terus menyatakan dirinya bagian koalisi. PSI bisa terus menyebut dukungannya kepada Prabowo. PSI bisa terus menegaskan bahwa koalisi adalah keputusan partai. Semua itu sah. Semua itu resmi. Semua itu tidak salah.

Tetapi pertanyaan yang lebih penting tetap menggantung. Apakah PSI masih punya kekuatan untuk mempengaruhi arah pemerintahan? Apakah PSI masih punya ruang untuk berbicara dalam pengambilan keputusan? Apakah PSI masih punya alasan untuk dianggap sebagai pemain, bukan sekadar pendukung?

Jika jawabannya ya, PSI harus membuktikannya. Bukan lewat pernyataan. Bukan lewat klaim. Bukan lewat penegasan bahwa koalisi adalah urusan partai.

PSI harus menunjukkan bahwa ia masih ada. Bukan hanya dalam nama. Bukan hanya dalam pernyataan. Bukan hanya dalam komitmen verbal.

PSI harus menunjukkan bahwa ia masih punya peran. Bahwa ia masih punya pengaruh. Bahwa ia masih punya kemampuan untuk bergerak, berbicara, dan mempengaruhi.

Karena politik tidak menghargai keberadaan yang diam. Politik menghargai kehadiran yang terasa. Politik menghargai kekuatan yang nyata. Politik menghargai partai yang tidak hanya mendukung, tetapi juga hadir.

Dan di titik itu, pertanyaan PKB bukan lagi soal PSI keluar atau tidak dari koalisi. Pertanyaannya sederhana. Apakah PSI masih dianggap ada?

Tinggalkan Komentar