Aktivis
partai Aliansi Sosialis (Socialist Alliance – SA) di Australia menolak rencana
PM Julia Gillard untuk membangun pusat pemrosesan suaka regional di Timor
Leste.
Kandidat
SA dari Perth, Alex Bainbridge, menggambarkan bahwa rencana menampung pencari
suaka Australia di Timor Leste bukan didasarkan atas belas kasihan dan
keadilan, sebagaimana dikatakan oleh PM tersebut, melainkan untuk mendorong
pemenjaraan lebih banyak lagi.
“Kebijakan
yang sesungguhnya kita butuhkan adalah yang berdasarkan belas kasihan dan rasa
keadilan – yakni menempatkan mereka di tengah-tengah komunitas [masyarakat]
Australia,” kata Bainbridge.
“Fakta
sederhananya, pemenjaraan adalah pemenjaraan – apakah pemenjaraan itu di Pulau
Christmas atau Leonora, Timor Leste atau Nauru,” tambahnya.
“Bagi
rakyat biasa di negeri ini yang berupaya menentukan mana kebijakan yang harus
didukung, kita harus dipandu oleh sebuah prinsip dasar: jangan harap ada
keadilan untuk dirimu kecuali kau memperjuangkan keadilan untuk orang lain. Itu
artinya kita harus menerima para pencari suaka.”
Bainbridge
juga akan secara langsung terlibat mengorganisir aksi protes terhadap Gillard
di kota Perth pada hari Jumat (9/7) besok.
PM
Julia Gillard sendiri tampak semakin menarik diri dari rencana ini yang
dilontarkannya pada 6 Juli lalu.
Dalam
sebuah wawancara Gillard menyatakan ia tidak bermaksud menetapkan Timor Leste
sebagai tempat pemrosesan suaka.
Ketika
ditanya di mana pusat pemrosesan yang direncanakan, ia menjawab: “Ini harus
ditentukan melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga kita.”
Di
Timor Leste usulan ini menjadi suatu perdebatan politik.
Presiden
Timor Leste Ramos Horta yang posisinya seremonial menyatakan membuka diri atas
usulan PM baru Australia tersebut.
Presiden
Ramos Horta diberikan kepercayaan oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao untuk
memimpin perundingan tentang persoalan ini dengan Australia.
Gusmao
menyatakan masih menanti usulan yang lebih detail dari pemerintah Australia.
Kepada
jaringan TV Australia ABC Ramos Horta menyatakan “bila kami akan melakukannya,
maka itu berdasarkan atas rasa kemanusiaan kami, kehendak kolektif kami untuk
menolong mereka yang sengsara dan melarikan diri dari pemburuan.”
“Saya
tak akan membalikan badan terhadap mereka yang melarikan diri dari kekerasan di
Afghanistan atau di mana pun, tapi itu hanya untuk sementara.”
Ia
menyatakan tak akan tawar menawar dengan pemerintah Australia mengenai biaya,
tapi Timor Leste harus dibayar untuk menyediakan makanan, rumah, pakaian dan
obat-obatan bagi para pencari suaka.
Di
lain pihak, tokoh parlemen Timor Leste dari Fretilin, Jose Teixeira, menolak
usul itu dan menyatakan bahwa yang berhak menentukan bukanlah Presiden Ramos
Horta.
Menurut
Teixeira kebanyakan politikus di Timor Leste secara umum menolak usulan itu,
meskipun secara detil belum ada penjabarannya.
“Kalau
untuk menciptakan lapangan kerja, saya lebih memilih pengembangan industri
pariwisata, bukannya industri penjara dan pusat pemrosesan pencari suaka,”
katanya.
Hal
senada dituangkan dalam pernyataan sikap sebuah kelompok masyarakat sipil Timor
Leste yang berhaluan kiri, Luta Hamutuk, tertanggal 7 Juli 2010.
Pernyataan
itu menilai pemerintah Australia secara tak langsung mengusir para pencari
suaka ke tempat lain yang bukan tujuan mereka, apalagi ke negeri yang telah
memiliki banyak problem sosial dan ekonominya sendiri.
Luta
Hamutuk juga tak setuju dengan pernyataan Presiden Ramos Horta di Jawa Pos yang
menyatakan bahwa ia telah memberikan “lampu hijau” kepada kebijakan pemerintah
Australia ini
Untuk
itu Luta Hamutuk “mengingatkan Presiden Republik untuk berpikir lebih cermat
sebelum mengambil keputusan yang dapat merugikan kepentingan nasional.”
Menutup
pernyataannya, Luta Hamutuk menyerukan seluruh rakyat Timor Leste dan Australia
untuk menolak “kebijakan yang rasis” ini. (GLW/SMH/ABC)
Sumber:
Berdikari Online, Kamis, 8 Juli 2010 | 23:46 WIB