Ada kebijakan yang kelihatannya sederhana karena bentuknya hanya sepiring makanan. Nasi, lauk, sayur, buah. Selesai.
Tetapi ketika sepiring makanan itu sampai kepada seorang anak, urusannya tiba-tiba menjadi panjang. Ada anggaran negara di sana. Ada petani yang menanam bahan pangan. Ada peternak dan nelayan yang menyediakan protein. Ada dapur yang memasak. Ada sekolah yang menerima. Ada guru yang mengawasi. Ada orang tua yang berharap.
Dan, yang paling penting, ada masa depan seorang anak yang sedang tumbuh.
Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebenarnya bukan sekadar program membagikan makanan. Ia adalah cara negara menunjukkan bagaimana dirinya bekerja di hadapan rakyat.
Sepiring makanan dapat menjadi tanda kehadiran negara, tetapi juga dapat menjadi cermin buruknya tata kelola apabila makanan terlambat, tidak aman, tidak bergizi, atau anggarannya kehilangan nilai di tengah jalan.
Indonesia sesungguhnya tidak memulai perjalanan ini dari kilometer nol. Jauh sebelum MBG hadir dengan skala yang begitu besar, negeri ini pernah mengenal Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah atau PMT-AS.
Program itu mulai diuji pada awal 1990-an dan kemudian memperoleh landasan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997. Artinya, Indonesia sebenarnya sudah mempunyai pengalaman lebih dari tiga dekade untuk menjawab pertanyaan yang sekarang kembali datang.
Apa yang dahulu berhasil?
Apa yang dahulu gagal?
Dan yang paling penting, apa yang jangan sampai kita ulang?
Makan Bukan Sekadar Makanan
Makanan bagi anak tidak pernah hanya soal perut kenyang.
Anak yang lapar akan lebih sulit berkonsentrasi. Anak yang kekurangan gizi menghadapi risiko terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif.
Pada keluarga miskin, persoalannya bahkan lebih rumit karena makanan, kesehatan, pendidikan dan pendapatan saling berkaitan. Ketika satu bagian rapuh, bagian lain ikut terseret.
Itulah sebabnya makanan di sekolah mempunyai makna kebijakan yang jauh lebih luas daripada bantuan sosial biasa. Ia menyentuh kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan bahkan pembangunan kualitas manusia.
Di sinilah pengalaman negara lain menarik untuk dilihat.
Finlandia, misalnya, telah menyediakan makanan sekolah gratis sejak 1948. Saat ini makan siang sekolah menjadi bagian dari sistem pendidikan dan kesejahteraan anak. Pendidikan dasar memang gratis, tetapi yang diberikan kepada anak bukan hanya buku dan ruang kelas. Makanan sekolah, layanan kesehatan dan kesejahteraan juga ditempatkan dalam ekosistem pendidikan.
Pesannya sederhana. Anak tidak datang ke sekolah hanya untuk menerima pelajaran. Ia datang sebagai manusia yang harus tumbuh.
Singapura mengambil jalan yang sedikit berbeda. Negara itu tidak membangun kebijakan makanan sekolah persis seperti Finlandia, tetapi menempatkan pola makan sehat sebagai bagian dari lingkungan pendidikan. Program Healthy Meals in Schools mengatur pilihan makanan, mendorong konsumsi biji-bijian utuh, buah, sayuran dan protein, sekaligus membatasi gula, garam, lemak dan makanan olahan.
Di sana, persoalan gizinya bukan hanya kekurangan makanan. Tantangannya juga bagaimana anak tidak tumbuh dalam kebiasaan makan yang keliru.
Brasil memberi pelajaran yang lain lagi. Program makanan sekolahnya dihubungkan dengan produksi pertanian keluarga. Negara menggunakan belanja pangan sekolah bukan hanya untuk memberi makan anak, tetapi juga menciptakan pasar bagi petani kecil. Bahkan regulasi nasional menetapkan bagian tertentu dari dana program untuk membeli bahan pangan langsung dari pertanian keluarga.
Tiga negara, tiga pendekatan.
Finlandia memperlihatkan bagaimana makanan dapat menjadi bagian dari sistem pendidikan dan kesejahteraan. Singapura menunjukkan pentingnya standar kesehatan dan pembentukan kebiasaan makan. Brasil memperlihatkan bahwa meja makan anak dapat dihubungkan dengan dapur produksi petani.
Tidak ada negara yang bebas masalah. Yang membedakan adalah bagaimana masalah itu dibaca, diperbaiki dan dijadikan pelajaran.
Indonesia Pernah Mencoba
PMT-AS lahir dari kesadaran yang kurang lebih sama.
Pada awal 1990-an, pemerintah menguji program ini di sejumlah daerah miskin dan tertinggal. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya termasuk wilayah yang menjadi bagian dari pengalaman awal tersebut.
Gagasannya menarik karena makanan tidak harus datang dari pusat dalam bentuk barang pabrikan. Pangan lokal justru ditempatkan sebagai bagian penting dari program.
Ada semacam logika sederhana di sana.
Anak makan dari hasil bumi di sekitarnya. Uang negara berputar di masyarakat. Petani memperoleh pasar. Desa tidak hanya menjadi tempat menerima program, tetapi ikut menjadi bagian dari program.
Ketika PMT-AS memperoleh landasan formal melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1997, desainnya semakin jelas. Program itu diarahkan untuk meningkatkan ketahanan fisik, status gizi dan kehadiran anak di sekolah serta mengurangi risiko putus sekolah.
Makanan tambahannya pun mempunyai ukuran. Dalam ketentuan PMT-AS, makanan jajanan harus menggunakan bahan hasil pertanian setempat, dengan kandungan minimal 300 kalori dan 5 gram protein setiap kali pelaksanaan. Pemberiannya sedikitnya tiga kali seminggu atau selama 108 hari belajar efektif dalam satu tahun anggaran.
Ada hal yang terasa sangat relevan untuk zaman sekarang.
PMT-AS tidak sekadar mengatur apa yang dimakan anak. Ia juga mengatur dari mana makanan itu datang.
Bahan lokal diprioritaskan. Produk pabrikan tertentu bahkan secara tegas tidak menjadi pilihan. Pelaksanaan di sekolah melibatkan kepala sekolah, guru, masyarakat dan kader PKK, sementara aspek gizi dan sanitasi mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan.
Dengan segala keterbatasannya, ada sebuah gagasan besar yang sebenarnya sudah hidup di sana.
Makanan anak dan ekonomi masyarakat tidak harus dipisahkan.
Ketika Niat Bertemu Kenyataan
Masalahnya muncul ketika kebijakan turun dari meja perencana ke jalanan desa.
PMT-AS memperlihatkan betapa jauhnya jarak antara desain yang bagus dengan kenyataan lapangan. Dana terlambat cair. Alokasi tidak selalu sesuai dengan jumlah murid. Sekolah yang berada jauh dari pusat pelayanan harus mengeluarkan biaya untuk mengambil dana atau membeli bahan makanan.
Di tempat tertentu, ongkos untuk mengambil uang bahkan ikut menggerus uang yang seharusnya digunakan membeli makanan.
Di sinilah kebijakan negara sering mengalami nasib yang sama. Di atas kertas semuanya tampak rapi. Di lapangan, jalan rusak, kantor pelayanan jauh, bahan pangan tidak selalu tersedia, dapur tidak memadai, air bersih terbatas.
Guru, kader PKK dan tokoh masyarakat yang menjadi pelaksana juga tidak selalu mempunyai kapasitas yang cukup. Peralatan memasak terbatas. Penyimpanan makanan tidak ideal. Menu akhirnya tidak banyak berubah.
Makanan yang dimaksudkan untuk memperbaiki gizi bahkan dapat kehilangan sebagian manfaatnya ketika lingkungan tempat anak makan tidak mendukung.
Anak diberi makanan bergizi, tetapi tangannya tidak bersih.
Makanan sudah dihitung kalorinya, tetapi airnya tidak layak.
Anggaran sudah tersedia, tetapi uangnya terlambat.
Kebijakan sudah dibuat, tetapi orang yang menjalankannya tidak cukup dibekali.
Begitulah sebuah program yang baik dapat kehilangan sebagian maknanya ketika bertemu kenyataan.
Dan sejarah PMT-AS menyimpan pelajaran yang sangat penting bagi MBG.
Jangan mengira persoalan selesai setelah makanan tersedia.
MBG Datang dengan Skala Berbeda
MBG mempunyai persoalan yang sama, tetapi dengan ukuran yang jauh lebih besar.
PMT-AS bergerak sebagai intervensi gizi dengan cakupan yang jauh lebih terbatas. MBG hadir sebagai program nasional yang membutuhkan jaringan dapur, rantai pasok, distribusi, pengadaan, data penerima dan pengawasan dalam skala yang belum pernah sebesar ini.
Pada awal 2026, Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 55 juta penerima manfaat. Dalam perkembangan berikutnya, jumlah SPPG kembali bertambah.
Angka sebesar itu mengubah cara kita melihat persoalan.
Satu dapur bermasalah mungkin menjadi persoalan lokal.
Banyak dapur bermasalah dapat menjadi persoalan nasional.
Karena itu, SPPG tidak cukup dipahami sebagai tempat memasak. Ia adalah simpul dari sebuah rantai tata kelola. Di belakang satu porsi makanan terdapat pemasok, bahan baku, penyimpanan, pengolahan, ahli gizi, tenaga pelaksana, distribusi dan pengawasan.
Semakin panjang rantainya, semakin banyak pula titik yang harus dijaga.
Yang menarik, negara sendiri mulai menemukan kenyataan itu. Pada 2026, sejumlah SPPG dihentikan sementara untuk perbaikan kualitas dan pemenuhan standar. Bahkan pada September 2026, BGN mengumumkan penghentian sementara 1.999 dapur yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Bagi saya, angka itu tidak semestinya dibaca hanya sebagai kabar buruk.
Justru di situlah kita melihat bahwa keamanan pangan tidak boleh dinegosiasikan demi mengejar jumlah penerima.
Menutup sementara dapur yang belum memenuhi standar mungkin terlihat seperti mengurangi kecepatan program. Tetapi dalam kebijakan pangan anak, berhenti sejenak untuk memastikan makanan aman jauh lebih masuk akal daripada terus bergerak cepat dengan risiko yang tidak terkendali.
Program besar membutuhkan keberanian untuk mengatakan, belum memenuhi standar, jangan dulu jalan.
Jangan Hanya Mengejar Jumlah
MBG tentu layak didukung sebagai ikhtiar memperbaiki gizi anak.
Tetapi dukungan terhadap tujuan tidak berarti menutup mata terhadap cara.
Justru karena program ini besar, kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari pengawalan, bukan sebagai penolakan.
Pertanyaan tentang pengadaan harus dijawab dengan transparansi.
Siapa pemasoknya?
Bagaimana harganya ditentukan?
Bagaimana kualitas bahan diperiksa?
Bagaimana dapur memperoleh bahan pangan?
Bagaimana masyarakat dapat mengetahui menu dan anggaran?
Bagaimana negara bertindak ketika terjadi masalah?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan pengganggu program.
Itulah pengaman program.
Ada pula persoalan ketepatan sasaran. Program yang luas memang mempunyai keunggulan karena mengurangi kerumitan pendataan dan stigma bagi penerima. Tetapi konsekuensinya adalah kebutuhan anggaran yang sangat besar.
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada berapa juta porsi yang dibagikan.
Jumlah porsi adalah output.
Anak yang lebih sehat, lebih mampu berkonsentrasi dan tumbuh lebih baik adalah outcome.
Keduanya berbeda.
Negara tidak boleh terjebak pada kebanggaan menghitung jumlah kotak makanan sementara lupa menghitung perubahan yang terjadi pada anak.
Pangan Lokal Jangan Jadi Slogan
Di sinilah Brasil memberi pelajaran yang menarik.
Belanja makanan sekolah dapat menjadi instrumen untuk memperkuat petani kecil. Dalam sistem PNAE, pemerintah Brasil mewajibkan sebagian dana program digunakan untuk membeli pangan langsung dari pertanian keluarga. Kebijakan itu membuat uang untuk makanan anak tidak berhenti di meja makan. Ia bergerak ke lahan pertanian.
Indonesia sebenarnya mempunyai ruang yang lebih besar untuk melakukan hal serupa.
MBG dapat menjadi pasar yang sangat besar bagi petani, nelayan, peternak, UMKM pangan dan koperasi di daerah. Tetapi peluang itu hanya akan menjadi kenyataan apabila rantai pengadaan dibangun dengan sungguh-sungguh.
Jangan sampai “pangan lokal” hanya menjadi tulisan indah dalam dokumen kebijakan.
Pangan lokal harus berarti ada petani lokal yang memperoleh pasar.
Ada peternak yang memperoleh kepastian permintaan.
Ada nelayan yang memperoleh ruang dalam rantai pasok.
Ada UMKM yang tumbuh karena dapur sekolah membutuhkan produksinya.
Ada koperasi yang dapat membantu mengonsolidasikan pasokan.
Dengan begitu, sepiring makanan mempunyai perjalanan ekonomi yang lebih panjang.
Dari sawah ke dapur.
Dari kandang ke dapur.
Dari laut ke dapur.
Dari kebun ke dapur.
Lalu dari dapur ke meja anak.
Pada titik itu, MBG tidak lagi hanya menjadi program gizi. Ia dapat menjadi bagian dari politik pangan nasional.
Negara Menetapkan Standar
Ada satu hal yang perlu dijaga dari perbandingan dengan negara lain.
Kita tidak sedang mencari negara yang harus ditiru mentah-mentah.
Indonesia terlalu besar dan terlalu beragam untuk menyalin begitu saja pengalaman Finlandia, Singapura atau Brasil.
Yang dapat dipinjam adalah prinsipnya.
Finlandia mengajarkan bahwa makanan anak dapat ditempatkan sebagai bagian dari sistem pendidikan dan kesejahteraan.
Singapura mengajarkan bahwa makanan sehat membutuhkan standar yang jelas, pengawasan dan pendidikan kebiasaan.
Brasil menunjukkan bahwa belanja pangan anak dapat menjadi instrumen pemberdayaan produksi lokal.
Indonesia dapat mengambil ketiganya, lalu membentuk jalannya sendiri.
Pemerintah pusat menetapkan standar gizi dan keamanan pangan.
Daerah membaca kondisi geografis dan sosialnya.
Pelaku lokal menjadi bagian dari rantai pasok.
Masyarakat ikut mengawasi.
Sekolah menjadi ruang pendidikan gizi.
Dan anak tetap menjadi pusat dari semuanya.
Dengan kata lain, yang diperlukan bukan sentralisasi mutlak dan bukan pula pelepasan tanggung jawab kepada daerah.
Standarnya boleh sama.
Jalannya bisa berbeda.
Teknologi Harus Membantu
Skala MBG juga memaksa negara menggunakan cara kerja yang berbeda.
Program sebesar ini tidak mungkin hanya mengandalkan berkas, tanda tangan dan laporan berjenjang. Data penerima, distribusi, menu, pasokan, pembayaran dan pengawasan harus dapat dilacak.
Digitalisasi karena itu bukan aksesori.
Ia adalah bagian dari tata kelola.
Jika satu porsi makanan dibayar dengan uang negara, negara harus mampu mengetahui ke mana uang itu pergi.
Jika satu dapur memasak ribuan porsi, sistem harus mampu mengetahui siapa yang menerima.
Jika ada persoalan keamanan pangan, jejak bahan dan prosesnya harus dapat ditelusuri.
Dan jika ada laporan masyarakat, negara harus mempunyai mekanisme untuk meresponsnya.
Menariknya, sistem digital MBG sendiri mulai diarahkan ke sana. Platform pendataan penerima manfaat telah dikembangkan untuk pencatatan, monitoring dan konfirmasi distribusi secara digital dan real time.
Tetapi teknologi tetap bukan penyelamat otomatis.
Aplikasi yang bagus tidak akan memperbaiki data yang buruk.
Dashboard yang indah tidak akan membuat makanan menjadi aman.
Digitalisasi hanya berguna jika informasi yang masuk benar, orang yang mengawasi bekerja, dan negara bersedia bertindak atas informasi tersebut.
Makanan dan Masa Depan
Ada kecenderungan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dari besarnya anggaran yang terserap.
Seolah-olah semakin banyak uang dibelanjakan, semakin sukses sebuah program.
Untuk MBG, cara berpikir seperti itu harus dihindari.
Anggaran yang besar memang diperlukan.
Tetapi anggaran bukan tujuan.
Dapur yang banyak bukan tujuan.
Jumlah porsi yang besar juga bukan tujuan.
Tujuannya adalah anak.
Karena itu, MBG tidak boleh berdiri sendirian. Perbaikan kualitas guru tetap penting. Sekolah yang layak tetap penting. Air bersih tetap penting. Sanitasi tetap penting. Jaminan sosial keluarga miskin tetap penting. Pencegahan stunting tetap membutuhkan pendekatan sejak sebelum anak memasuki sekolah.
Sepiring makanan tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan kemiskinan.
Tetapi sepiring makanan yang dirancang dengan benar dapat menjadi pintu masuk bagi kebijakan yang lebih luas.
Di situlah negara diuji.
Bukan pada kemampuan membagikan makanan sebanyak-banyaknya, melainkan pada kemampuan memastikan makanan itu aman, bergizi, tepat, berkelanjutan dan sampai kepada anak tanpa kehilangan nilai di sepanjang perjalanan.
PMT-AS telah memberi Indonesia pengalaman.
Ia memperlihatkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Program dapat tersendat oleh dana yang terlambat, kapasitas yang lemah, infrastruktur yang buruk dan pengawasan yang tidak berjalan.
MBG kini datang dengan kesempatan yang lebih besar sekaligus risiko yang lebih besar.
Kita tidak perlu mengulang sejarah untuk mengetahui kesalahannya.
Cukup belajar darinya.
Sebab kebijakan pangan anak bukan sekadar perkara berapa banyak makanan yang dibagikan negara.
Tetapi pertanyaannya adalah, ketika seorang anak duduk di depan sepiring makanan, seberapa sungguh negara hadir di sana?
Tetapi ketika sepiring makanan itu sampai kepada seorang anak, urusannya tiba-tiba menjadi panjang. Ada anggaran negara di sana. Ada petani yang menanam bahan pangan. Ada peternak dan nelayan yang menyediakan protein. Ada dapur yang memasak. Ada sekolah yang menerima. Ada guru yang mengawasi. Ada orang tua yang berharap.
Dan, yang paling penting, ada masa depan seorang anak yang sedang tumbuh.
Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebenarnya bukan sekadar program membagikan makanan. Ia adalah cara negara menunjukkan bagaimana dirinya bekerja di hadapan rakyat.
Sepiring makanan dapat menjadi tanda kehadiran negara, tetapi juga dapat menjadi cermin buruknya tata kelola apabila makanan terlambat, tidak aman, tidak bergizi, atau anggarannya kehilangan nilai di tengah jalan.
Indonesia sesungguhnya tidak memulai perjalanan ini dari kilometer nol. Jauh sebelum MBG hadir dengan skala yang begitu besar, negeri ini pernah mengenal Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah atau PMT-AS.
Program itu mulai diuji pada awal 1990-an dan kemudian memperoleh landasan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997. Artinya, Indonesia sebenarnya sudah mempunyai pengalaman lebih dari tiga dekade untuk menjawab pertanyaan yang sekarang kembali datang.
Apa yang dahulu berhasil?
Apa yang dahulu gagal?
Dan yang paling penting, apa yang jangan sampai kita ulang?
Makan Bukan Sekadar Makanan
Makanan bagi anak tidak pernah hanya soal perut kenyang.
Anak yang lapar akan lebih sulit berkonsentrasi. Anak yang kekurangan gizi menghadapi risiko terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif.
Pada keluarga miskin, persoalannya bahkan lebih rumit karena makanan, kesehatan, pendidikan dan pendapatan saling berkaitan. Ketika satu bagian rapuh, bagian lain ikut terseret.
Itulah sebabnya makanan di sekolah mempunyai makna kebijakan yang jauh lebih luas daripada bantuan sosial biasa. Ia menyentuh kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan bahkan pembangunan kualitas manusia.
Di sinilah pengalaman negara lain menarik untuk dilihat.
Finlandia, misalnya, telah menyediakan makanan sekolah gratis sejak 1948. Saat ini makan siang sekolah menjadi bagian dari sistem pendidikan dan kesejahteraan anak. Pendidikan dasar memang gratis, tetapi yang diberikan kepada anak bukan hanya buku dan ruang kelas. Makanan sekolah, layanan kesehatan dan kesejahteraan juga ditempatkan dalam ekosistem pendidikan.
Pesannya sederhana. Anak tidak datang ke sekolah hanya untuk menerima pelajaran. Ia datang sebagai manusia yang harus tumbuh.
Singapura mengambil jalan yang sedikit berbeda. Negara itu tidak membangun kebijakan makanan sekolah persis seperti Finlandia, tetapi menempatkan pola makan sehat sebagai bagian dari lingkungan pendidikan. Program Healthy Meals in Schools mengatur pilihan makanan, mendorong konsumsi biji-bijian utuh, buah, sayuran dan protein, sekaligus membatasi gula, garam, lemak dan makanan olahan.
Di sana, persoalan gizinya bukan hanya kekurangan makanan. Tantangannya juga bagaimana anak tidak tumbuh dalam kebiasaan makan yang keliru.
Brasil memberi pelajaran yang lain lagi. Program makanan sekolahnya dihubungkan dengan produksi pertanian keluarga. Negara menggunakan belanja pangan sekolah bukan hanya untuk memberi makan anak, tetapi juga menciptakan pasar bagi petani kecil. Bahkan regulasi nasional menetapkan bagian tertentu dari dana program untuk membeli bahan pangan langsung dari pertanian keluarga.
Tiga negara, tiga pendekatan.
Finlandia memperlihatkan bagaimana makanan dapat menjadi bagian dari sistem pendidikan dan kesejahteraan. Singapura menunjukkan pentingnya standar kesehatan dan pembentukan kebiasaan makan. Brasil memperlihatkan bahwa meja makan anak dapat dihubungkan dengan dapur produksi petani.
Tidak ada negara yang bebas masalah. Yang membedakan adalah bagaimana masalah itu dibaca, diperbaiki dan dijadikan pelajaran.
Indonesia Pernah Mencoba
PMT-AS lahir dari kesadaran yang kurang lebih sama.
Pada awal 1990-an, pemerintah menguji program ini di sejumlah daerah miskin dan tertinggal. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya termasuk wilayah yang menjadi bagian dari pengalaman awal tersebut.
Gagasannya menarik karena makanan tidak harus datang dari pusat dalam bentuk barang pabrikan. Pangan lokal justru ditempatkan sebagai bagian penting dari program.
Ada semacam logika sederhana di sana.
Anak makan dari hasil bumi di sekitarnya. Uang negara berputar di masyarakat. Petani memperoleh pasar. Desa tidak hanya menjadi tempat menerima program, tetapi ikut menjadi bagian dari program.
Ketika PMT-AS memperoleh landasan formal melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1997, desainnya semakin jelas. Program itu diarahkan untuk meningkatkan ketahanan fisik, status gizi dan kehadiran anak di sekolah serta mengurangi risiko putus sekolah.
Makanan tambahannya pun mempunyai ukuran. Dalam ketentuan PMT-AS, makanan jajanan harus menggunakan bahan hasil pertanian setempat, dengan kandungan minimal 300 kalori dan 5 gram protein setiap kali pelaksanaan. Pemberiannya sedikitnya tiga kali seminggu atau selama 108 hari belajar efektif dalam satu tahun anggaran.
Ada hal yang terasa sangat relevan untuk zaman sekarang.
PMT-AS tidak sekadar mengatur apa yang dimakan anak. Ia juga mengatur dari mana makanan itu datang.
Bahan lokal diprioritaskan. Produk pabrikan tertentu bahkan secara tegas tidak menjadi pilihan. Pelaksanaan di sekolah melibatkan kepala sekolah, guru, masyarakat dan kader PKK, sementara aspek gizi dan sanitasi mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan.
Dengan segala keterbatasannya, ada sebuah gagasan besar yang sebenarnya sudah hidup di sana.
Makanan anak dan ekonomi masyarakat tidak harus dipisahkan.
Ketika Niat Bertemu Kenyataan
Masalahnya muncul ketika kebijakan turun dari meja perencana ke jalanan desa.
PMT-AS memperlihatkan betapa jauhnya jarak antara desain yang bagus dengan kenyataan lapangan. Dana terlambat cair. Alokasi tidak selalu sesuai dengan jumlah murid. Sekolah yang berada jauh dari pusat pelayanan harus mengeluarkan biaya untuk mengambil dana atau membeli bahan makanan.
Di tempat tertentu, ongkos untuk mengambil uang bahkan ikut menggerus uang yang seharusnya digunakan membeli makanan.
Di sinilah kebijakan negara sering mengalami nasib yang sama. Di atas kertas semuanya tampak rapi. Di lapangan, jalan rusak, kantor pelayanan jauh, bahan pangan tidak selalu tersedia, dapur tidak memadai, air bersih terbatas.
Guru, kader PKK dan tokoh masyarakat yang menjadi pelaksana juga tidak selalu mempunyai kapasitas yang cukup. Peralatan memasak terbatas. Penyimpanan makanan tidak ideal. Menu akhirnya tidak banyak berubah.
Makanan yang dimaksudkan untuk memperbaiki gizi bahkan dapat kehilangan sebagian manfaatnya ketika lingkungan tempat anak makan tidak mendukung.
Anak diberi makanan bergizi, tetapi tangannya tidak bersih.
Makanan sudah dihitung kalorinya, tetapi airnya tidak layak.
Anggaran sudah tersedia, tetapi uangnya terlambat.
Kebijakan sudah dibuat, tetapi orang yang menjalankannya tidak cukup dibekali.
Begitulah sebuah program yang baik dapat kehilangan sebagian maknanya ketika bertemu kenyataan.
Dan sejarah PMT-AS menyimpan pelajaran yang sangat penting bagi MBG.
Jangan mengira persoalan selesai setelah makanan tersedia.
MBG Datang dengan Skala Berbeda
MBG mempunyai persoalan yang sama, tetapi dengan ukuran yang jauh lebih besar.
PMT-AS bergerak sebagai intervensi gizi dengan cakupan yang jauh lebih terbatas. MBG hadir sebagai program nasional yang membutuhkan jaringan dapur, rantai pasok, distribusi, pengadaan, data penerima dan pengawasan dalam skala yang belum pernah sebesar ini.
Pada awal 2026, Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 55 juta penerima manfaat. Dalam perkembangan berikutnya, jumlah SPPG kembali bertambah.
Angka sebesar itu mengubah cara kita melihat persoalan.
Satu dapur bermasalah mungkin menjadi persoalan lokal.
Banyak dapur bermasalah dapat menjadi persoalan nasional.
Karena itu, SPPG tidak cukup dipahami sebagai tempat memasak. Ia adalah simpul dari sebuah rantai tata kelola. Di belakang satu porsi makanan terdapat pemasok, bahan baku, penyimpanan, pengolahan, ahli gizi, tenaga pelaksana, distribusi dan pengawasan.
Semakin panjang rantainya, semakin banyak pula titik yang harus dijaga.
Yang menarik, negara sendiri mulai menemukan kenyataan itu. Pada 2026, sejumlah SPPG dihentikan sementara untuk perbaikan kualitas dan pemenuhan standar. Bahkan pada September 2026, BGN mengumumkan penghentian sementara 1.999 dapur yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Bagi saya, angka itu tidak semestinya dibaca hanya sebagai kabar buruk.
Justru di situlah kita melihat bahwa keamanan pangan tidak boleh dinegosiasikan demi mengejar jumlah penerima.
Menutup sementara dapur yang belum memenuhi standar mungkin terlihat seperti mengurangi kecepatan program. Tetapi dalam kebijakan pangan anak, berhenti sejenak untuk memastikan makanan aman jauh lebih masuk akal daripada terus bergerak cepat dengan risiko yang tidak terkendali.
Program besar membutuhkan keberanian untuk mengatakan, belum memenuhi standar, jangan dulu jalan.
Jangan Hanya Mengejar Jumlah
MBG tentu layak didukung sebagai ikhtiar memperbaiki gizi anak.
Tetapi dukungan terhadap tujuan tidak berarti menutup mata terhadap cara.
Justru karena program ini besar, kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari pengawalan, bukan sebagai penolakan.
Pertanyaan tentang pengadaan harus dijawab dengan transparansi.
Siapa pemasoknya?
Bagaimana harganya ditentukan?
Bagaimana kualitas bahan diperiksa?
Bagaimana dapur memperoleh bahan pangan?
Bagaimana masyarakat dapat mengetahui menu dan anggaran?
Bagaimana negara bertindak ketika terjadi masalah?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan pengganggu program.
Itulah pengaman program.
Ada pula persoalan ketepatan sasaran. Program yang luas memang mempunyai keunggulan karena mengurangi kerumitan pendataan dan stigma bagi penerima. Tetapi konsekuensinya adalah kebutuhan anggaran yang sangat besar.
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada berapa juta porsi yang dibagikan.
Jumlah porsi adalah output.
Anak yang lebih sehat, lebih mampu berkonsentrasi dan tumbuh lebih baik adalah outcome.
Keduanya berbeda.
Negara tidak boleh terjebak pada kebanggaan menghitung jumlah kotak makanan sementara lupa menghitung perubahan yang terjadi pada anak.
Pangan Lokal Jangan Jadi Slogan
Di sinilah Brasil memberi pelajaran yang menarik.
Belanja makanan sekolah dapat menjadi instrumen untuk memperkuat petani kecil. Dalam sistem PNAE, pemerintah Brasil mewajibkan sebagian dana program digunakan untuk membeli pangan langsung dari pertanian keluarga. Kebijakan itu membuat uang untuk makanan anak tidak berhenti di meja makan. Ia bergerak ke lahan pertanian.
Indonesia sebenarnya mempunyai ruang yang lebih besar untuk melakukan hal serupa.
MBG dapat menjadi pasar yang sangat besar bagi petani, nelayan, peternak, UMKM pangan dan koperasi di daerah. Tetapi peluang itu hanya akan menjadi kenyataan apabila rantai pengadaan dibangun dengan sungguh-sungguh.
Jangan sampai “pangan lokal” hanya menjadi tulisan indah dalam dokumen kebijakan.
Pangan lokal harus berarti ada petani lokal yang memperoleh pasar.
Ada peternak yang memperoleh kepastian permintaan.
Ada nelayan yang memperoleh ruang dalam rantai pasok.
Ada UMKM yang tumbuh karena dapur sekolah membutuhkan produksinya.
Ada koperasi yang dapat membantu mengonsolidasikan pasokan.
Dengan begitu, sepiring makanan mempunyai perjalanan ekonomi yang lebih panjang.
Dari sawah ke dapur.
Dari kandang ke dapur.
Dari laut ke dapur.
Dari kebun ke dapur.
Lalu dari dapur ke meja anak.
Pada titik itu, MBG tidak lagi hanya menjadi program gizi. Ia dapat menjadi bagian dari politik pangan nasional.
Negara Menetapkan Standar
Ada satu hal yang perlu dijaga dari perbandingan dengan negara lain.
Kita tidak sedang mencari negara yang harus ditiru mentah-mentah.
Indonesia terlalu besar dan terlalu beragam untuk menyalin begitu saja pengalaman Finlandia, Singapura atau Brasil.
Yang dapat dipinjam adalah prinsipnya.
Finlandia mengajarkan bahwa makanan anak dapat ditempatkan sebagai bagian dari sistem pendidikan dan kesejahteraan.
Singapura mengajarkan bahwa makanan sehat membutuhkan standar yang jelas, pengawasan dan pendidikan kebiasaan.
Brasil menunjukkan bahwa belanja pangan anak dapat menjadi instrumen pemberdayaan produksi lokal.
Indonesia dapat mengambil ketiganya, lalu membentuk jalannya sendiri.
Pemerintah pusat menetapkan standar gizi dan keamanan pangan.
Daerah membaca kondisi geografis dan sosialnya.
Pelaku lokal menjadi bagian dari rantai pasok.
Masyarakat ikut mengawasi.
Sekolah menjadi ruang pendidikan gizi.
Dan anak tetap menjadi pusat dari semuanya.
Dengan kata lain, yang diperlukan bukan sentralisasi mutlak dan bukan pula pelepasan tanggung jawab kepada daerah.
Standarnya boleh sama.
Jalannya bisa berbeda.
Teknologi Harus Membantu
Skala MBG juga memaksa negara menggunakan cara kerja yang berbeda.
Program sebesar ini tidak mungkin hanya mengandalkan berkas, tanda tangan dan laporan berjenjang. Data penerima, distribusi, menu, pasokan, pembayaran dan pengawasan harus dapat dilacak.
Digitalisasi karena itu bukan aksesori.
Ia adalah bagian dari tata kelola.
Jika satu porsi makanan dibayar dengan uang negara, negara harus mampu mengetahui ke mana uang itu pergi.
Jika satu dapur memasak ribuan porsi, sistem harus mampu mengetahui siapa yang menerima.
Jika ada persoalan keamanan pangan, jejak bahan dan prosesnya harus dapat ditelusuri.
Dan jika ada laporan masyarakat, negara harus mempunyai mekanisme untuk meresponsnya.
Menariknya, sistem digital MBG sendiri mulai diarahkan ke sana. Platform pendataan penerima manfaat telah dikembangkan untuk pencatatan, monitoring dan konfirmasi distribusi secara digital dan real time.
Tetapi teknologi tetap bukan penyelamat otomatis.
Aplikasi yang bagus tidak akan memperbaiki data yang buruk.
Dashboard yang indah tidak akan membuat makanan menjadi aman.
Digitalisasi hanya berguna jika informasi yang masuk benar, orang yang mengawasi bekerja, dan negara bersedia bertindak atas informasi tersebut.
Makanan dan Masa Depan
Ada kecenderungan untuk mengukur keberhasilan kebijakan dari besarnya anggaran yang terserap.
Seolah-olah semakin banyak uang dibelanjakan, semakin sukses sebuah program.
Untuk MBG, cara berpikir seperti itu harus dihindari.
Anggaran yang besar memang diperlukan.
Tetapi anggaran bukan tujuan.
Dapur yang banyak bukan tujuan.
Jumlah porsi yang besar juga bukan tujuan.
Tujuannya adalah anak.
Karena itu, MBG tidak boleh berdiri sendirian. Perbaikan kualitas guru tetap penting. Sekolah yang layak tetap penting. Air bersih tetap penting. Sanitasi tetap penting. Jaminan sosial keluarga miskin tetap penting. Pencegahan stunting tetap membutuhkan pendekatan sejak sebelum anak memasuki sekolah.
Sepiring makanan tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan kemiskinan.
Tetapi sepiring makanan yang dirancang dengan benar dapat menjadi pintu masuk bagi kebijakan yang lebih luas.
Di situlah negara diuji.
Bukan pada kemampuan membagikan makanan sebanyak-banyaknya, melainkan pada kemampuan memastikan makanan itu aman, bergizi, tepat, berkelanjutan dan sampai kepada anak tanpa kehilangan nilai di sepanjang perjalanan.
PMT-AS telah memberi Indonesia pengalaman.
Ia memperlihatkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Program dapat tersendat oleh dana yang terlambat, kapasitas yang lemah, infrastruktur yang buruk dan pengawasan yang tidak berjalan.
MBG kini datang dengan kesempatan yang lebih besar sekaligus risiko yang lebih besar.
Kita tidak perlu mengulang sejarah untuk mengetahui kesalahannya.
Cukup belajar darinya.
Sebab kebijakan pangan anak bukan sekadar perkara berapa banyak makanan yang dibagikan negara.
Tetapi pertanyaannya adalah, ketika seorang anak duduk di depan sepiring makanan, seberapa sungguh negara hadir di sana?