Oleh: Hukman Reni
Korupsi tetap menjadi penyakit sistemik yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, fenomena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak integritas birokrasi dan menghambat pembangunan ekonomi.
Sementara di Amerika Serikat, meskipun memiliki sistem hukum yang lebih mapan, era kepresidenan Donald Trump dari 2017 hingga 2021 justru menyoroti tantangan baru dalam penegakan hukum anti-korupsi, terutama terkait konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum.
Esai ini berargumen bahwa reformasi hukum korupsi di era Trump memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya dalam aspek kelembagaan penegakan hukum, kebijakan pidana, peran politik, dan reformasi budaya birokrasi.
Kelembagaan penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam pemberantasan korupsi. Di Amerika Serikat, Department of Justice atau Departemen Kehakiman berfungsi sebagai lembaga antikorupsi utama bersama dengan sub-agennya yang dikenal sangat agresif dalam melaporkan kasus korupsi di sektor swasta maupun pemerintah.
Amerika Serikat mencatat perolehan aset korupsi senilai tiga puluh enam lima miliar dolar dari tahun 1989 hingga 2019 melalui mekanisme forfeiture dan money laundering charges. Pada tahun 2006 saja, Amerika berhasil mengambil alih aset senilai satu dua miliar dolar yang berasal dari tindak pidana.
Namun selama era Trump, lembaga ini mengalami tekanan politik yang signifikan. Trump secara berulang kali mengkritik dan mencoba mempengaruhi keputusan jaksa penuntut, termasuk dalam kasus yang melibatkan rekan dekatnya atau pihak yang memiliki kepentingan politik terhadapnya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa bahkan di negara dengan sistem hukum yang kuat, independensi lembaga penegak hukum dapat terganggu oleh intervensi politik dari level tertinggi.
DOJ Department of Justice Amerika Serikat memiliki struktur yang terintegrasi dengan sistem penegakan hukum nasional yang lebih luas mencakup FBI US Attorneys dan berbagai divisi khusus sedangkan KPK Indonesia memiliki kewenangan yang lebih spesifik dan terpusat hanya pada tindak pidana korupsi dengan karakteristik unik sebagai lembaga independen yang menangani semua bentuk korupsi oleh penyelenggara negara.
KPK memiliki kewenangan yang tidak dimiliki kepolisian dan kejaksaan, yakni menangani korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, lembaga negara, maupun badan usaha milik negara dengan indikasi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar. KPK juga berperan menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga penuntutan dalam satu lembaga.
Sementara itu, DOJ bekerja melalui 94 US Attorneys District yang tersebar di seluruh negara bagian dengan pendekatan yang lebih terdesentralisasi, namun tetap terkoordinasi secara nasional melalui berbagai divisi khusus seperti Criminal Division dan Civil Division.
Dalam aspek efektivitas penindakan KPK hingga Desember 2025 berhasil pulihkan aset negara Rp1,531 triliun meningkat 107 persen dari tahun sebelumnya Rp739,6 miliar namun pengembalian aset hanya mencapai 78,3 persen atau Rp3,821 triliun dari total kerugian negara yang ditetapkan Rp3,821 triliun.
Pada 2024 penindakan korupsi merosot tajam 54 persen dengan 364 kasus dari 491 kasus tahun sebelumnya dan tersangka berkurang 48 persen dari 888 orang di 2024 dibanding 2023.
Sebaliknya DOJ Amerika Serikat berhasil mengambil alih aset senilai 1,2 miliar dolar pada tahun 2006 saja dari tindak pidana dan total perolehan aset korupsi senilai 36,5 miliar dolar dari tahun 1989 hingga 2019 melalui mekanisme forfeiture dan money laundering charges. Sistem DOJ sangat agresif dalam menguntak aset dengan mekanisme money laundering charges yang menghasilkan dana signifikan.
Dengan pertumbuhan kompleksitas tantangan korupsi yang terus berkembang peran KPK tidak hanya terbatas pada penindakan tetapi juga melibatkan pencegahan penuntutan penguasaan pengadilan pengawasan putusan dan kerjasama internasional.
Namun KPK menghadapi tantangan seperti perubahan undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi tekanan politik tantangan hukum dari pelaku korupsi kurangnya dukungan politis dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas.
DOJ dikenal agresif dalam menangani kasus korupsi sektor swasta maupun pemerintah dengan pendekatan money laundering dan forfeiture yang menghasilkan pengembalian aset signifikan namun selama era Trump DOJ mengalami tekanan politik yang signifikan dimana Trump mencoba mempengaruhi keputusan jaksa penuntut.
Kekurangan personel anggaran dan fasilitas dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas KPK dalam menangani banyak kasus korupsi yang kompleks.
Perubahan UU 2019 yang memperkuat pengawasan pemerintah melemahkan independensi KPK. DOJ menghadapi tekanan politik dari level tertinggi presiden yang dapat mengganggu independensi penegakan hukum terutama selama era Trump.
Dalam perbandingan indikator efektivitas KPK berhasil Rp1,531 triliun aset terkembalikan di 2025 dengan pengembalian aset 78,3 persen dari total kerugian 364 kasus dan 888 tersangka di 2024 dengan penurunan 54 persen kasus dan 48 persen tersangka sedangkan DOJ mencapai 36,5 miliar dolar aset terkembalikan selama periode 1989 hingga 2019. Skor CPI 2025 Indonesia 34 dari 100 peringkat 109 dan Amerika Serikat 64 dari 100 peringkat terendah sejarah.
DOJ memiliki keunggulan dalam mekanisme pengembalian aset melalui forfeiture dan money laundering yang menghasilkan angka signifikan 36,5 miliar dolar selama 30 tahun. KPK memiliki keunggulan dalam struktur terpusat dengan kewenangan menyeluruh dari penyelidikan hingga penuntutan dalam satu lembaga. Namun KPK mengalami penurunan kinerja signifikan pasca UU 2019 dengan penurunan kasus 54 persen dan penurunan tersangka 48 persen. Pelajaran utama adalah bahwa independensi lembaga penegak hukum adalah kunci efektivitas baik bagi KPK maupun DOJ.
Di Indonesia, data menunjukkan capaian yang masih perlu diperbaiki. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2025, Indonesia merosot ke skor tiga puluh empat dari seratus dan peringkat seratus sembilan dari seratus delapan puluh dua negara. Pada CPI 2024, Indonesia sempat mencatat kenaikan menjadi tiga puluh tujuh dari seratus dengan peringkat sembilan puluh sembilan dari seratus delapan puluh negara namun kembali turun tiga poin pada 2025. Amerika Serikat juga mengalami kemerosotan signifikan dengan skor enam puluh empat yang merupakan terendah sepanjang sejarah, merosot sepuluh poin sejak 2016. Meskipun demikian, capaian pengembalian aset di Amerika masih jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
Pelajaran bagi Indonesia sangat jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sejak 2002 telah menjadi lembaga khusus pemberantas korupsi, mengalami penurunan kualitas penegakan hukum setelah reformasi undang-undang pada 2019 yang memperkuat pengawasan pemerintah terhadap KPK.
Hingga Desember 2025, nilai aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke kas negara oleh KPK mencapai Rp1,531 triliun meningkat 107 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp739,6 miliar.
Namun jika dibandingkan dengan kerugian negara dari korupsi, pengembalian aset hanya mencapai tujuh delapan tiga persen atau Rp3,821 triliun dari total kerugian yang ditetapkan. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya independensi lembaga penegak hukum dan intervensi politik merupakan kendala utama dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.
Era Trump menegaskan bahwa tanpa independensi yang terjaga, lembaga penegak hukum akan sulit melakukan penindakan secara adil dan konsisten terhadap korupsi politik. Indonesia perlu memperkuat mekanisme yang menjamin KPK tetap independen dari tekanan politik.
Kebijakan pidana terhadap korupsi juga menjadi aspek penting yang perlu direformasi. Di Indonesia, penerapan hukuman pidana terhadap koruptor cenderung lebih moderat dengan sanksi penjara dan denda sebagai bentuk dominan.
Sebaliknya Amerika Serikat memiliki karakteristik unik dalam hal pengembalian aset dan hukuman tambahan bagi pegawai negeri. Sistem Amerika sangat agresif dalam menguntak aset yang diperoleh dari korupsi melalui mekanisme seperti money laundering charges dan forfeiture laws yang menghasilkan tiga puluh enam lima miliar dolar selama tiga puluh tahun. Indonesia perlu memperkuat kebijakan pengembalian aset korupsi sebagai pilar utama bersama pencegahan dan penindakan.
Penelitian menekankan bahwa pencegahan, penindakan, dan pengembalian aset korupsi merupakan tiga pilar utama yang berkaitan erat dalam pembangunan hukum pemberantasan korupsi. Tanpa mekanisme pengembalian aset yang efektif, hukuman pidana hanya menjadi simbolis tanpa dampak ekonomis yang nyata bagi negara.
Peran politik dalam pemberantasan korupsi merupakan aspek yang paling sensitif namun paling krusial. Era Trump menunjukkan bagaimana politik dapat merusak integritus penegakan hukum ketika presiden menggunakan wewenang untuk mempengaruhi proses hukum. Trump secara berulang kali mencoba mempengaruhi Departemen Kehakiman dan FBI dalam kasus yang melibatkan kepentingan politik atau pribadi.
Fenomena ini memperkuat teori bahwa korupsi politik tidak hanya tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan ekonomi tetapi juga tentang penggunaan kekuasaan untuk melindungi kepentingan politik dari penindakan hukum.
Di Indonesia, korupsi politik masih menjadi masalah serius. Data ICW sepanjang 2024 menemukan tiga enam empat kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh aparat terdiri dari Kepolisian Kejaksaan dan KPK. Jumlah ini menurun 427 kasus atau 54 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya sebanyak 491 kasus. Jumlah tersangka yang berhasil diungkap sebanyak 888 orang yang berkurang 807 orang atau sekitar 48 persen lebih rendah dari 2023.
Penelitian tentang hukum korupsi politik di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum masih menghadapi tantangan dalam menangani korupsi yang melibatkan aktor politik tingkat tinggi. Era Trump memberikan pelajaran bahwa tanpa mekanisme yang jelas untuk mencegah intervensi politik terhadap lembaga penegak hukum, pemberantasan korupsi akan selalu terhambat oleh kepentingan politik sesaat.
Reformasi budaya birokrasi merupakan aspek jangka panjang yang sering diabaikan dalam reformasi hukum korupsi. Di Amerika Serikat, reformasi birokrasi yang dimulai sejak abad 19 melalui Pend act dan terus berkembang hingga Sarbanes-Oxley Act pada 2002 telah memberikan dampak positif signifikan dalam menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel.
Salah satu praktik penting yang diterapkan di Amerika adalah kewajiban pejabat senior untuk melaporkan rekening bank dan investasinya setiap tahun sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah pejabat memiliki integritas profesional dan akuntabel bersikap transparan.
Indonesia terus menjalin kerjasama dan belajar dari pengalaman beberapa negara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi termasuk dari Amerika Serikat. Namun upaya reformasi birokrasi untuk memberantas korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena budaya birokrasi yang masih bersifat tertutup dan kurang transparan. Penelitian menunjukkan bahwa memberantas korupsi merupakan upaya reformasi birokrasi dengan merubah penampilan birokrasi dan hanya dapat diatasi dengan reformasi administrasi yang komprehensif.
Dari data CPI 2024, Anggota DPR RI dan DPRD merupakan kelompok dengan kasus korupsi sebanyak tiga enam empat kasus diikuti pegawai pihak swasta 485 kasus dan eselon I II III IV sebanyak 443 kasus. Era Trump menegaskan bahwa tanpa reformasi budaya birokrasi yang mendasar, reformasi hukum hanya akan bersifat permukaan dan tidak menyentuh akar masalah korupsi.
Teori pemberantasan korupsi dari Robert Klitgaard yang menekankan pentingnya menciptakan sistem yang membuat korupsi sulit dilakukan sulit menguntungkan dan sulit disembunyikan sangat relevan dengan pelajaran dari era Trump. Klitgaard berargumen bahwa fokus hanya pada hukuman pidana tanpa menciptakan sistem yang mencegah korupsi adalah strategi yang tidak efektif. Era Trump menunjukkan bagaimana sistem yang seharusnya mencegah korupsi dapat diganggu oleh intervensi politik sehingga menciptakan celah untuk korupsi politik.
Ahli hukum Indonesia Romli Atmasasmita juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan integratif yang mencakup aspek hukum pidana hukum administrasi dan hukum ekonomi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Proses ini memerlukan tidak hanya reformasi hukum tetapi juga reformasi politik dan budaya yang mendukung integritas.
Untuk memberantas korupsi secara efektif dan berkelanjutan diperlukan upaya yang lebih komprehensif termasuk memperkuat sistem pencegahan korupsi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menegakkan hukum secara adil. Era Trump memberikan pelajaran bahwa tanpa independensi lembaga penegak hukum kebijakan pidana yang efektif mekanisme pengembalian aset yang kuat pencegahan intervensi politik dan reformasi budaya birokrasi yang mendasar upaya pemberantasan korupsi akan selalu terhambat.
Indonesia perlu mengambil pelajaran konkret dari pengalaman Amerika Serikat di era Trump khususnya dalam memperkuat independensi KPK menciptakan kebijakan pidana yang mencakup pengembalian aset yang efektif mencegah intervensi politik terhadap proses hukum dan melaksanakan reformasi budaya birokrasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Daftar Referensi
- Atmasasmita, Romli. Pembangunan Hukum Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Badan Pengembangan Komunikasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Belajar dari Pengalaman Reformasi Birokrasi AS. Jakarta: Menpan GO ID, 2014. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/belajar-dari-pengalaman-reformasi-birokrasi-as.
- Comvar, Inisial. Analysis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi. Positum Jurnal Ilmu Hukum 2023. https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/download/9907/4222.
- Indra, Bahang. JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge 2024. https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/download/9881/7778/19888.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Belajar dari Pengalaman Reformasi Birokrasi AS. Jakarta: Menpan GO ID, 2014.
- Komisi Pemberantas Korupsi. Rekor Baru KPK 2025: Pulihkan Aset Negara Rp1,5 Triliun hingga Implementasi KUHP. Jakarta: KPK GO ID, 2026. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/rekor-baru-kpk-2025-pulihkan-aset-negara-rp15-triliun-hingga-implementasi-kuhp-k.
- Klitgaard, Robert. Killing the Badge of Shame: The Global Fight Against Corruption. New York: Columbia University Press, 2020.
- Pradiptyo, Rimawan. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Rendah, Pakar UGM Menjelaskan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: UGM GO ID, 2025. https://ugm.ac.id/id/berita/evaluasi-indeks-persepsi-korupsi-masih-rendah-apa-tantangan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/.
- Transparency International. Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan Kekerasan Sipil Akses pada Keadilan Mengancam Perjuangan Melawan Korupsi. Jakarta: TI GO ID, 2026. https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi.
- Trading Economics. Peringkat Korupsi Menurut Negara. 2025. https://id.tradingeconomics.com/country-list/corruption-rank.
- Ulum, Abd Rahman Shaleh. Karakter Hukum Korupsi Politik di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik 2023. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3359831.
- Universitas Surakarta. Memungkasi Polemik Aspek keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi. Review Unes 2024. https://www.review-unes.com/law/article/download/2249/1859.
- Universitas Negeri Semarang. Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Recidive 2024. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/88652/pdf.
- Wijaya, Cowas JP. Skor CPI Hanya 37, 17 Tahun Wakil Rakyat Ganjal RUU PAK. 2025. https://www.cowasjp.com/read/5857/20250920/210101/skor-cpi--hanya-37-17--tahun-wakil-rakyat-ganjal-ruu-pak/.
- Yusrianto, Detik News. Negara Barat Merosot dalam Indeks Persepsi Korupsi. 2026. https://news.detik.com/dw/d-8350370/negara-barat-merosot-dalam-indeks-persepsi-korupsi.